Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) berkomitmen pada tahun 2024 ini melaksanakan kegiatan National Urban Development Project (NUDP) dengan optimal. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, BPIW yang juga Wakil Ketua CPMU NUDP Kementerian PUPR, Zevi Azzaino saat menyampaikan sambutannya mengatakan, guna mendukung kelancaran tugas organisasi dalam kegiatan NUDP Kepala BPIW menetapkan Surat Keputusan (SK) No. 28/KPTS/KW/2023 tentang Pembentukan Tim Sekretariat CPMU Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional atau NUDP.
Lebih lanjut Zevi menceritakan, NUDP merupakan program kerja sama pemerintah dengan dana loan Bank Dunia untuk pengembangan kota-kota di Indonesia. NUDP, papar Zevi, memiliki tujuan antara lain, mewujudkan kota-kota di Indonesia yang berperan sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem perkotaan dan karakter wilayahnya untuk menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standard global yang disepakati. Selain itu, meningkatkan kemampuan kota terkait manajemen dan pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dengan berbagai pembiayaan alternatif.
Ia juga mengatakan, sasaran dan keluaran dari kegiatan NUDP, antara lain mendukung pelaksanaan pembangunan kota jangka panjang di Indonesia, termasuk penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pembangunan perkotaan. "Menyusun program tahunan secara terpadu memfasilitasi pembangunan kota- kota serta terwujudnya pembangunan kota yang terpadu," terangnya.
Kemudian, lanjutnya, outcome pembangunan sektoral dapat dilakukan secara terpadu pada tingkat nasional dan setiap individu kota yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi investasi pembangunan kota dalam mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan, serta Membangun kota sesuai dengan standard global.
Selain itu, Zevi menerangkan, dalam NUDP terdapat empat komponen, yakni Komponen 1 meliputi pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan, Komponen 2 meliputi perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan. Komponen 3 meliputi pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan perkotaan, serta Komponen 4 meliputi dukungan pelaksanaan proyek.
Ia menjelaskan, pada Jumat, 15 Desember 2023 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak National Urban Development Strategy (NUDS), sebabai salah satu paket kegiatan NUDP yang dilaksanakan oleh BPIW Kementerian PUPR.
Menurutnya, NUDS memiliki tujuan, yakni merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan Visi Emas Indonesia 2045, memberikan arahan lima tahunan pengembangan sistem kota-kota 2045, serta merumuskan agenda pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan sesuai karakteristik wilayah dengan standard baru 2045 atau Smart Agenda 2045.
Adapun sasaran NUDS adalah mengembangkan strategi nasional pengembangan perkotaan (SNPP) 20 tahun ke depan yang akan menjadi basis perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan berdasarkan prinsip-prinsip layak huni (liveable), kota hijau (green and ecologically sustain), dan kota cerdas (smart city).
Di tempat sama, Ketua Tim Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP Kementerian PUPR yang juga Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Rakyat Wilayah I, BPIW, Boby Ali Azhari menyampaikan, dirinya meyakini jajaran Tim Sekretariat CPMU NUDP diisi dengan orang-orang yang kompeten. Sehingga, pelaksanakaan NUDP 2024 akan dapat bejalan dengan optimal. “Memang ada yang beberapa person yang baru bergabung dalam NUPD, namun yakin akan dapat cepat beradaptasi,” jelasnya
Ia menitipkan, seluruh tim dapat fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas NUDP dan perkerjaan rutin di kantor. “Saya yakin NUDP ini akan memberi warna yang berbeda, sehingga akan menjadi tantangan dan penyemangat tersendiri dalam bekerja,” jelasnya.
Pada Rapat Koordinasi Tim Sekretariat CPMU NUDP Kementerian PUPR ini dihadiri juga Ketua CPMU NUDP Kementerian PUPR, Firman Napitupulu, jajaran tim yang tercantum dalam SK, serta Urban Policy Expert for National Urban Development Strategy, Wahyu Mulyana, serta Urban Infrastructure Planning Expert for National Urban Development Strategy, Andy Simarmata yang mengikuti secara daring. (Ris/Tiara)
