BPIW Kementerian PUPR Lakukan Rapat Koordinasi Terkait NUDP dengan Seluruh PMU/PIU

Layanan Informasi BPIW     |     17 Jan 2024     |     01:01     |     5052
BPIW Kementerian PUPR Lakukan Rapat Koordinasi Terkait NUDP dengan Seluruh PMU/PIU
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW yang juga sebagai Wakil Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP saat diskusi pada acara tersebut

 

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar rapat National Urban Development Project (NUDP), Rabu, 17 Januari 2024. Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi teknis dengan seluruh Project Management Unit/ Project Implementation Unit (PMU/PIU) kegiatan NUDP bersama dengan Task Team Leader Bank Dunia. 

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW sebagai Wakil Ketua Central Project Management Unit (CPMU) NUDP, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas progres pekerjaan NUDP yang sedang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR. Menurutnya pekerjaan NUDP ini memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing PMU/PIUs.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga beberapa progres kegiatan NUDP yang dilakukan Kementerian PUPR. Terkait Project Management Support (PMS), salah satu progres yang telah dicapai yakni dalam proses lelang sejak tanggal 7 Maret 2023 dan direncanakan kontrak dalam waktu dekat. Sementara terkait National Urban Development Strategy (NUDS) telah dilakukan kick off NUDS pada 8 Januari lalu dan kegiatan akan diselesaikan pada Desember 2024. 

Sementara terkait Individual Consultants yang merupakan TA Bridging untuk Kegiatan NUDS telah menghasilkan initial input untuk kegiatan NUDS dan memberikan masukan bidang perkotaan untuk draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Ketua PMU NUDP Kementerian PUPR, Firman Napitupulu menjelaskan pada dasarnya di Indonesia tidak ada instansi yang secara khusus yang diberi tanggung jawab menangani perkotaan. Namun demikian Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi yang melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan tentang kebijakan pembangunan perkotaan yang sangat luas. Kebijakan ini melibatkan kementerian/lembaga terkait. 

“Tuntutan dunia telah menuntut kita menuju 2045 bahwa negara-negara di seluruh dunia, ada prinsip baru yakni New Urban Agenda (NUA) yang bertujuan agar kota-kota tumbuh dan menjaga daya dukung lingkungan yang semakin terbatas,” ucap Firman. 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Sekretariat Central Project Management Unit (CPMU) NUDP Kementerian PUPR yang juga Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I BPIW, Boby Ali Azhari dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung. 

Selain itu dihadiri juga oleh perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Task Team Leader NUDP World Bank, Yuko Arai, Tim Sekretariat CPMU, dan Urban Infrastructure Planning Expert for NUDS, Hendricus Andy Simarmata dan Wahyu Mulyana. (Hen/Tiara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: