Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satunya berupa memberi dukungan pembangunan infrastruktur PUPR untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar-Kab. Maros-Kab. Gowa-Kab. Takalar).
Demikian diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono pada sesi dialog "Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan" dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel di Makassar, Selasa, (20/10).
“Dukungan infrastruktur yang dapat diwujudkan Kementerian PUPR, yakni mulai dari konektivitas seperti pembangunan jalan nasional dan jalan akses pelabuhan. Selain itu, penyediaan air baku, permukiman dan air bersih serta perumahan," terang Hadi.
Hadi menerangkan, ada sejumlah program yang telah disiapkan dengan harapan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan. “Pada tahun 2020, untuk sektor sumber daya air ada program penyelesaian pembangunan Bendungan Karalloe, pembangunan Bendungan Pamukkulu, pembangunan pengendalian banjir sedimen Bawakaraeng Sungai Jeneberang, pembangunan pengaman abrasi pantai Takalar, pembangunan intake, jaringan pipa transmisi air baku Barombong dan lainnya,” paparnya.
Pada konektivitas, lanjutnya, ada program preservasi jalan dan jembatan Makassar-Gowa-Takalar-BTS. Kab. Jeneponto dengan Kab. Takalar, rehabilitasi jalan Makassar-Gowa-Takalar , rehabilitasi jalan BTS. Kota Sungguminasa-BTS dan lainnya.
“Kemudian untuk permukiman, ada pembangunan Gedung Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, pembangunan Gedung Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah Gowa dan lainnya,” ungkap Hadi. Ia menambahkan, untuk penyediaan perumahan ada pembangunan rumah susun Kota Makassar 86 unit termasuk bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Lebih lanjut Hadi menyampaikan, perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur PUPR ke depan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain dan pemenuhan target pembangunan jangka menengah sesuai RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR.
Hadi juga menyampaikan, perencanaan dan program pembangunan infrastruktur PUPR dikaitkan juga dengan pemulihan ekonomi nasional yang sinergi dengan pencapaian Program Strategis Nasional, antara lain dukungan untuk Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN), percepatan pembangunan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan dan lainnya.
Tak hanya itu, Hadi juga menekankan, perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan perlu mempertimbangkan pemenuhan pendanaan, tak hanya melalui dukungan APBN tetapi menggunakan skema pembiayaan yang melibatkan juga peran swasta, KPBU, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, Musrenbang saat ini dirancang dan disiapkan sedemikian rupa, agar musrembang betul-betul efektif bisa mengakomodir seluruh inspirasi, ide, gagasan, dan kebutuhan-kebutuhan daerah.
"Pada awal-awal pemerintahan saya bersama Pak Wagub, Andi Sudirman Sulaiman, Pemprov Sulsel memiliki 2.000 program dan 6.000 kegiatan. Kegiatan itu tentunya diharapkan akan bertambah pada tahun 2021 nanti," harapnya.
Menurutnya, dari sisi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesbilitas di Sulsel diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam membuka daerah terisolir, perkuatan interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan.
Nurdin juga berharap dapat mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang produktif, distrategikan pada perkuatan dukungan sarana prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.(ris/infoBPIW)
