Dalam rangka menfokuskan pembangunan infrastruktur, BPIW mengembangkan konsep pengembangan wilayah, dalam pembangunan infrastruktur yang kemudian pendekatan itu dituangkan dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS ini adalah sebuah pendekatan yang memfokuskan infrastruktur terpadu dengan market driven yang mendukung kawasan strategis dan mendukung sarana prasarana infrastruktur utama seperti pelabuhan dan bandara.
Menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono WPS menunjukkan prioritas kawasan atau wilayah strategis yang mendesak ditangani. Namun terkadang ada kebijakan dari pemerintah yang baru muncul atau kebijakan masif seperti Likupang yang masuk menjadi salah satu destinasi Pariwisata Super Prioritas. Padahal Likupang tidak masuk dalam WPS.
Untuk itu menurut Hadi BPIW membuat 15 indikator untuk mengakomodir hal-hal seperti itu. Kelima belas indikator itu seperti terkai ibu kota negara, kawasan di perbatasan, dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Guna membicarakan hal itu BPIW menggelar Sarasehan Pendekatan Kewilayahan Dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR, Rabu, 27 November 2019. Kegiatan ini merupakan sharing ide terkait WPS tersebut. Dalam kegiatan ini BPIW mengundang para akademisi, pakar pengembangan wilayah, dan asosiasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pemrograman.
“WPS dibutuhkan sebagai guidance yang memberi arah bagi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR,” ujar Hadi saat memberikan paparan di acara tersebut.
Menurut Hadi selama ini konsep WPS telah bermanfaat dan menjadi bahan acuan dari beberapa instansi negara seperti Tentara Nasional Indonesia. Selain itu produk BPIW yang telah diakui kualitasnya adalah masterplan dan development plan (MPDP). Salah satu MPDP yang dihasilkan BPIW sedang dalam proses untuk dibuat Instruksi Presiden (Inpres). Namun kaa Hadi WPS harus diperbaiki, hal ini agar WPS dapat sesuai dengan perubahan jaman yang dinamis.
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Bobby Prabowo menambahkan paparan konsep usulan perubahan WPS terdiri dari konsep usulan perubahan, arahan Menteri PUPR, target pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2020 – 2024, indikator updating WPS 2020 – 2024, dan updating kategori WPS 2020 – 2024. “BPIW diharapkan dapat menjadi lead untuk project yang urgent,” ujar Bobby.
Kepala BPIW periode 2015-2017 Hermanto Dardak turut menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Menurut Dardak evaluasi WPS berdasarkan visi Kementerian PUPR dalam Renstra 2015-2019. WPS baginya bisa menjadi piranti dan wilayah pengembangan, fleksibel tidak terkait deliniasi. Kemudian WPS yang telah BPIW rumuskan, sudah menjadi acuan beberapa kementerian/ lembaga lain diharapkan agar dapat lebih menajamkan dan mengkaji lebih dalam terkait konsep potensi kewilayahan.
Pembicara lainnya Prof. Tommy Firman dari ITB berpendapat bahwa perlu disusun target dari 35 WPS tersebut, tidak perlu semua tercapai tetapi sebagai bahan evaluasi perlu dilakukan. “Evaluasi meliputi substansi dan mekanisme implementasi,” tuturnya.
Dato Zulfy Syarif Koto dari HUD Institute menilai WPS harus dapat memberikan pengaruh agar pembangunan infrastruktur dapat membawa outcome maksimal. Ia juga meminta agarpembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah tidak hanya melibatkan pemerintah, swasta perlu diikutsertakan dalam brainstorming. “Pemerintah dan swasta perlu berbagi peran,” ucapnya.
Kegiatan yang dimoderatori Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur PUPR Infrasruktur Zevi Azzaino juga menghadiri narasumber lainnya yakni Made Indrajaja (IATPI) dan Andi Simarmata (IAP). Selain itu juga dihadiri para pejabat di BPIW dan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR seperti Balitbang, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan. (Hen/infobpiw)
