Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bekerjasama dengan Bank Dunia mengembangkan dan membangun perkotaan masa depan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya dan memenuhi standar global guna mencapai kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas dengan National Urban Development Project (NUDP). Salah satu instrumen NUDP dalam penyusunan dokumen kebijakan dan strategi nasional jangka panjang adalah National Urban Development Strategy (NUDS). Dalam rangka menyampaikan hasil kajian NUDS, BPIW menyelenggarakan Sosialisasi Hasil Kajian NUDS yang diselenggarakan di Mercure Tanggerang BSD City pada Rabu, 15 Januari 2025 secara daring dan luring.
Kegiatan sosialisasi yang sekaligus merupakan finalisasi hasil kajian NUDS volume 1-7 tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Nasional yang diwakili Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan. Mangapul menyampaikan bahwa BPIW sedang melakukan adjusment untuk merespon Asta Cita ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“NUDP telah menjadi platform bagaimana kita mengembangkan perkotaan di masa depan. Melalui kajian ini, diharapkan akan menghasilkan realisasi yang dapat menjadi milestone dalam perjalanan penting NUDS,” ujar Mangapul.
Kegiatan berlanjut dengan penyampaian hasil NUDS volume 1-7 serta diskusi untuk menjaring masukan yang dipimpin oleh Ketua CPMU NUDP, Firman Napitupulu, Urban Infrastructure Planning Expert for NUDS, Hendricus Andy Simarmata, dan Wahyu Mulyana. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hasil pada laporan NUDS volume 1 memuat profil kebijakan perkotaan yang berasal dari kajian dan survey. Sedangkan pada volume 2 memuat konsep sistem permukiman kota-kota Nasional dalam cluster dan tipologi. Volume 3 memuat usulan perubahan sistem kota-kota Nasional sebagai dampak kebijakan pengembangan perkotaan wilayah Nasional.
Selanjutnya, pada volume 4 memuat rumusan skenario dan strategi pengembangan permukiman kota-kota nasional. Kemudian volume 5 memuat RPJPN/D 2025-2045 dan RPJMN/D 2025-2029 pengembangan infrastruktur kota-kota nasional. Volume 6 memuat rumusan standard (NSPM) dukungan infrastruktur permukiman, perkotaan berbasis NUA dan ukuran target capaian (KPI) minimal kualitas perkotaan dengan standard baru dunia. Terakhir pada hasil kajian NUDS volume 7 memuat konsep kelembagaan dan pembiayaan kebijakan pengembangan kota-kota nasional dengan standard baru dan stakholder engagement plan. Dalam diskusi tersebut, Firman Napitupulu menyampaikan bahwa NUDS sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan terkait perkotaan. Firman juga menyebut bahwa dokumen tersebut tidak hanya menjadi milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melainkan dapat digunakan oleh K/L lain sebagaimana fungsinya.
“Dokumen NUDS diharapkan bisa menjadi tools bagi Kementerian PPN/Bappenas maupun Menko Infrastruktur dalam mengimplementasikan pekerjaan yang terkait perkotaan di lapangan nanti,” ujar Firman.
Dengan terlaksananya kegiatan finalisasi hasil kajian NUDS ini diharapkan mampu menjaring masukan untuk hasil NUDS volume 1-7. Selain itu, kegiatan eksternal review juga diharapkan dapat dilaksanakan kedepannya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN), Sumedi Andono Mulyo, Deputy Director of Urban Affairs, Agung Dorodjatoen, Pemerhati Pekotaan Indonesia dan Anggota Executive Board Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kemal Taruc, Akademisi dan Asosiasi serta dihadiri oleh team leader dan experts NUDS dan Project Management Support (PMS). (Fir/Tiara)
