Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan keseimbangan pertumbuhan di kota dan perdesaan. Saat ini upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pengembangan keterpaduan infrastruktur PUPR yang berbasis kewilayahan.
“Pola ini dikenal juga dengan WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan menjadi 35 WPS,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan dalam Forum Group Discussion (FGD) “Pemantapan Pembangunan Wilayah melalui Sistem Perkotaan dan Keterkaitan Desa-Kota Dalam Merespon Fenomena Urbanisasi” yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (23/5).
Menurutnya, dalam WPS terdapat kawasan-kawasan tematik yang pengembangan infrastruktur didukung Kementerian PUPR, mulai dari 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), seperti Muncar di Kabupaten Banyuwangi atau Komodo di Kabupaten Labuan Bajo. Rido menjelaskan, pengembangan infrastruktur terhadap 40 KPPN diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perdesaan.
“Ada juga dukungan untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan lainnya,” kata Rido.
Selain itu, dukungan untuk 15 Provinsi Lumbang Pangan seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. “Ada juga 13 Kota Metropolitan, seperti Cekungan Bandung atau Jabodetabek. Serta ada 10 Kota Baru Publik seperti Maja, Sofifi dan lainnya,” jelas Rido.
Dukungan infrastruktur PUPR, ujar Rido, ada juga untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) seperti pembanguanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Termasuk 13 Kawasan Industri seperti Sei Mangkei, serta 10 Kawasan Ekonomi Khusus, seperti di Tanjung Lesung, Mandalika dan lainnya,” papar Rido. Selain itu, ada juga dukungan infrastruktur PUPR untuk konektivitas multimoda, mulai dari akses ke bandara, stasion kereta api atau pelabuhan.
Sementara itu, untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan-kawasan tersebut memang perlu keterlibatan lintas sektoral. Sehingga, diperlukan koordinasi yang sinkron antar sektoral, mulai dari lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan swasta.
Dalam acara yang dibuka Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Abdul Kamarzuki ini menghadirkan juga Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Pedesaan ITB, Prof. Ir Tommy Firman dan Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Yuswanda A. Temenggung.
Prof Tommy mengatakan, urbanisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga pengembangan kota dan kawasan-kawasan di sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus agar disparitas antara kota dan desa dapat semakin ditekan.
Sementara itu, Yuswanda A. Temenggung mengatakan, tata ruang merupakan instrument pengembangan wilayah yang berfungsi sebagai pengarah pertumbuhan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. “Adapun wujudnya melalui penyusunan Rencana Tata Ruang yang berjenjang,” terangnya.
Hadir dalam FGD ini sejumlah perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jabotabek.(ris/infoBPIW)
