Kementerian PUPR melalui BPIW berkomitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra pada acara "Konferensi Memandang Papua 20 Tahun ke Depan" yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Kamis 19 Desember 2021. Kegiatan ini dilakukan juga secara virtual online zoom.
Rachman mengatakan, guna tercipta percepatan pengembangan infrastruktur di Pulau Papua memerlukan dukungan jaringan jalan pantai utara (Pantura) dan pantai selatan (Pansela). "Jaringan jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor utama kawasan serta mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima kebermanfaatan pengembangan kawasan," jelas Rachman.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan dukungan infrastruktur dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan membuka keterisolasian di Pulau Papua. Ia juga mengatakan, Papua membutuhkan pengembangan infrastruktur yang komprehensif dan terpadu, serta terdapat sinergi perencanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Pulau Papua.
"Untuk percepatan pengembangan infrastruktur di Pulau Papua, perlu adanya kolaborasi, kerjasama dan komitmen Pemerintah Pusat (K/L) dan pemerintah daerah dalam mensinergikan dukungan program sesuai dengan arahan pengembangan infrastruktur yang akan disusun," papar Rachman. Ia juga menyatakan, adanya percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Papua diharapkan dapat mendongkrak daya saing dan terwujudnya Keadilan sosial di Pulau Papua.
Terkait konsep pengembangan Papua 2045, Rachman menjelaskan, Pulau Papua memiliki potensi investasi, antara lain KEK Sorong, Kota Baru Sorong, Kawasan Industri Bintuni, Sentra Kelautan Perikan Terpadu (SKPT) antara lain Biak, Merauke, dan Timika, DPP Raja Ampat, Agroindustri Distrik Kais di Kabupaten Sorong Selatan, DPP Biak – Teluk Cendrawasih.Pengembangan Kawsan Industri Bongrang, Pelabuhan Depapre, Mappi Merauke Integrated Food and Energy Estate, Kota Baru Sentani, Sentra Kopi Pegunungan Tengah, Agroindustri Coklat Ransiki, Pariwisata Danau Anggi, Pariwisata Sausafor dan Saubeba di Kabupaten Tambrauw, Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, dan Sentra Pangan Kebar di Kabupaten Tambrauw.
Selain itu, ada potensi pengembangan KI Bongrang, Pelabuhan Depapre, Mappi Merauke Integrated Food and Energy Estate, Kota Baru Sentani, Sentra Kopi Pegunungan Tengah, Agroindustri Coklat Ransiki, Pariwisata Danau Anggi di Pegunugan Arfak, Pariwisata Sausafor dan Saubeba di Kabupaten Tambrauw, Kawasan Pariwisata Teluk Triton di Kabupaten Kaimana serta Sentra Pangan Kebar di Kabupaten Tambrauw.
Rachman mengatakan, untuk arah kebijakan pembangunan 2045 dengan melakukan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan melalui transformasi ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata, hilirisasi industri pertambangan, minyak, dan gas bumi.
"Termasuk pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat," terangnya. Ia menambahkan, termasuk peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.
Rencana pengembangan wilayah Tanah Papua bertujuan untuk memberikan dukungan infrastruktur kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. "Pemenuhan SPM infrastruktur pada daerah-daerah tertinggal, serta menghubungkan antar pusat kegiatan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua," jelasnya. (ris/infoBPIW)
