Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan World Bank, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dan kementerian terkait lainnya, di Medan Rabu (2/3).
Dalam paparannya, Kabid Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Poppy M. Hutagalung menjelaskan bahwa kawasan Danau Toba merupakan terbesar di Indonesia, karena meliputi 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan. Namun diakuinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah permasalahan akses menuju kawasan wisata tersebut. Bila menggunakan kendaraan pribadi dari bandara Kualanamu menuju Danau Toba membutuhkan waktu 4-5 jam.
Selain permasalahan akses darat, masalah angkutan udara juga menjadi kendala serius. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin menjelaskan pada tahun 1991 wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba mencapai 500 ribu wisatawan, namun dikarenakan lemahnya manajemen transportasi udara jumlah wisatawan turun drastis menjadi 200 ribu wisatawan.
Untuk mengatasi hal itu menurutnya Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan bandara Sibisa dan Silangit. “Garuda juga sudah ditugaskan untuk menambahkan rute Jakarta-Silangit yang akan beroperasi 3 kali dalam seminggu guna mencapai target 1, 5 juta wisatawan tahun 2024,” tambah Ridwan.
Terkait pembangunan infrastruktur menurut Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, Harris H. Batubara, dukungan Kementerian PUPR dalam hal pengembangan jalan tol Tebing Tinggi-Siantar, Siantar-Parapat, dan Parapat-Sibolga sepanjang 175 km. Kemudian dilakukan pelebaran jalan kolektor primer di ruas Pemantang Siantar-Merek, Tomok-Pangururan, Ajibata-Dermaga Ajibata, rehabilitasi serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan normalisasi saluran Tanah Ponggol, serta Penataan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.
Perwakilan dari World Bank, George menjelaskan bahwa World Bank memiliki misi besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, sehingga perlu dilakukan koordinasi bersama dengan pemerintah dalam mewujudkannya.
Dalam rapat yang digelar di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara tersebut juga disampaikan tiga poin penting hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, mengenai perintah untuk segera mengimplementasikan hasil rapat yang telah beberapa kali digelar. Kedua, pembentukan Badan Otorita Danau Toba yang telah disetujui semua pihak dan direncanakan akan selesai pada 31 Maret mendatang. Ketiga, mengenai percepatan, terutama dalam pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. (andina/infobpiw)
