Beberapa daerah di Indonesia sampai saat ini masih mengalami bencana alam. Mengingat pentingnya upaya mengantisipasi masalah tersebut, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono aspek kebencanaan dimasukkan dalam National Urban Development Project (NUDP) yang saat ini tengah dibuat.
Program tersebut menjembatani penataan tata ruang, infrastruktur, dan implementasi penataan kota-kota di Indonesia. “Karena kebanyakan produk yang lama belum ada aspek kebencanaan. Oleh karenanya kita masukkan aspek ini. Jadi dalam NUDP ini kita mendampingi daerah untuk menyusun rencana tata ruang,” ujar Hadi saat talkshow “Indonesia Bicara” di TVRI yang mengambil tema “Tata Ruang Wilayah Rawan Bencana”, Kamis malam (25/7) .
Program NUDP dibuat atas kerja sama BPIW Kementerian PUPR dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/ BPN).
Kolaborasi tiga instansi tersebut juga mengupayakan tumbuhnya kepercayaan daerah dalam meningkatkan fiskal daerah. Hal ini dilakukan mengingat masih terjadi perbedaan pendapatan satu daerah dengan daerah lain. “Contohnya, APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 70 triliun, sedangkan Provinsi Gorontalo hanya Rp 2 triliun. Bersama instansi terkait kita lakukan pembinaan agar pendapatan daerah tersebut dan daerah-daerah lainnya dapat meningkat,” tuturnya.
Dalam membangun infrastruktur sektor PUPR di Indonesia, BPIW berlandaskan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Setiap tahun BPIW menyusun masterplan atau rencana induk di 35 WPS tersebut, termasuk daerah rawan bencana bahkan pulau terluar dan perbatasan. Bila terjadi bencana menurut Hadi Kementerian PUPR selalu melakukan program tanggap bencana. Sedangkan BPIW juga menyiapkan site plan seperti yang dilakukan di Palu Sulawesi Tengah.
Selain Hadi, acara yang dipandu Imam Priyono ini menghadirkan Kabid Seismologi Teknik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dadang Permana. Ia menjelaskan BMKG melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Peta itu diberikan kepada stakeholder seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita sudah memetakan 295 patahan di wilayah barat sampai Maluku. Kita sedang menyusun peta-peta kecil yang akan diberikan kepada Kemen ATR/ BPN untuk dijadikan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTL. Bila kita membuat hingga peta detail, BPIW tahu apa yang akan dilakukan,” ungkap Dadang. Mikrozonasi rawan resiko juga dibuat sehingga dengan data yang ada, Pemerintah Daerah bisa mengatur mana kawasan yang boleh dibangun, mana yang tidak. “Kita mulai tahun ini dari Semarang hingga calon ibukota di Kalimantan,” tukasnya. (Hen/ind/infobpiw)
