Pemerintah serius melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di 212 kabupaten/kota pada 2022. Hal itu terungkap dalam "Rapat Koordinasi Penyiapan Data dan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022" yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu, 19 Januari 2022.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK, Andi Megantara menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menargetkan pada tahun 2024 kemiskinan ektrem dan stunting di Indonesia harus teratasi hingga tercipta 0 persen. Dengan begitu, ungkap Andi, Kemenko PMK menyusun instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dengan menyinergikan program kementerian/lembaga.
Ia menyampaikan, koordinasi dalam melakukan integrasi program memiliki peranan penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sebab, permasalahan kemiskinan tersebut perlu disentuh secara bersamaan dari berbagai sektor. “Penanganan tidak hanya berpatokan terhadap pemberian bantuan saja, tetapi juga melakukan program peningkatan lingkungan," terang Andi. Ia menambahkan, dalam program peningkatan lingkungan akan banyak melibatkan Kementerian PUPR.
Dikatakannya, penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap, yakni 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021, 212 kabupaten/kota wilayah prioritas perluasan pada 2022, hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024.
Di tempat sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kementerian PUPR mendukung adanya kolaborasi program pemerintah untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di Tanah Air. “Pelaksanaan kolaborasi program akan mempercepat penanganan permasalahan miskin ekstrem dan stunting,” terangnya.
Dalam sinergi penanganan kemiskinan ekstrem, Ia menyatakan, Kementerian PUPR akan melakukan intervensi infrastruktur sampai desa-desa yang merupakan prioritas untuk ditangani. “Untuk menentukan lokasi prioritas yang akan dibangun infrastruktur tersebut, memang masih dibutuhkan data yang lebih valid,” terang Arief.
Menurutnya, desa prioritas yang akan dipilih untuk dilakukan penanganan infrastruktur. Sebab, akan kesulitan untuk bisa menangani semua desa mengingat adanya keterbatasan anggaran. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, lanjut Arief, dilakukan melalui menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kebijakan tersebut pada Kementerian PUPR dilaksanakan dengan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Ditjen Cipta Karya dan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.
Arief menjelaskan juga, Kementerian PUPR saat ini telah mendapatkan data cukup lengkap, berupa data tabulasi dan bertahap akan ditambah dengan data By Name By Address (BNBA) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hal senada juga disampaikan Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Perumahan, M. Arsyad. Ia menuturkan, untuk data yang akan dimanfaatkan Kementerian PUPR masih perlu pendetailan dan verifikasi lebih lanjut. Ia mengatakan, data menjadi kebutuhan mendasar agar mendukung percepatan implementasi pembangunan infrastruktur dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting pada 2022 yang meliputi 212 kabupaten/kota wilayah prioritas.
Ia mengakui, data sebagian kabupaten/kota sudah tersedia, namun masih perlu diolah dan diintegrasikan lagi. “Kita harapkan adanya kerjasama Kementerian PUPR dengan BKKBN, akan didapat data kemiskinan ektrem dan stunting yang lebih valid dan detail,” harapnya.(ris/infoBPIW)
