Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan sebagai dukungan dalam mewujudkan Kota Pusaka.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dipimpin langsung Walikota Pasuruan, Setiyono di kantor BPIW, Jakarta, Rabu (13/9).
Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, banyak hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka. “Salah satunya Pemkot perlu menciptakan sesuatu yang khas. Keberadaan sesuatu yang menjadi ciri khas akan menjadikan daya tawar Kota Pasuruan dalam menarik minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelas Rido.
Menurutnya, untuk lingkup nasional lokasi Kota Pasuruan merupakan wilayah yang strategis, yakni masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 14, Surabaya–Pasuruan–Banyuwangi.
Kementerian PUPR, papar Rido, saat ini menggunakan metode pengembangan infrastruktur berbasis wilayah atau WPS. “Dalam mengembangkan infrastruktur di Kota Pasuruan, seluruh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR tinggal melakukan pendetailan dari masterplan dan develoment plan WPS 14 yang telah disusun BPIW,” terangnya.
Lebih lanjut, Rido mengatakan, Kota Pasuruan juga beruntung karena lokasinya berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS). Sebab, dalam pengembangan infrastruktur KSPN tersebut akan berdampak pada pengembangan infrastruktur di Kota Pasuruan.
“Dari masterplan dan develoment plan KSPN BTS itu, dalam detail pengembangan infrastrukturnya melingkupi kawasan-kawasan di sekitarnya, yang salah satunya Kota Pasuruan,” ungkap Rido.
Di tempat sama, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Benny Hermawan mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah melakukan investasi di wilayah Pasuruan mencapai Rp 100 miliar lebih. “Dukungan dari Kementerian PUPR itu sifatnya memang menyebar di banyak lokasi,” jelas Benny.
Ia menambahkan, guna melakukan akselerasi pengembangan Kota Pasuruan sebagai Kota Pusaka diperlukan grand desain yang aplikatif. “Dalam penyusunan grand desain itu, tentu perlu ada sinergi andil anggaran pusat, daerah serta peran swasta,” tegasnya.
Sementara itu, Setiyono yang didampingi jajaran pejabat Pemkot Pasuruan menyatakan, Pemkot Pasuruan setelah ditetapkan sebagai Kota Pusaka telah melakukan sejumlah pembenahan.
“Seperti melakukan penanganan terhadap sejumlah icon bangunan yang menjadi simbol kota tua, agar berfungsi lebih maksimal lagi,” ujar Setiyono.
Ia menjelaskan, beberapa bangunan kuno yang ada di Kota Pasuruan seperti Gedung Harmoni, Pelabuhan Rakyat dan Gedung Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan lainnya.
“Bahkan untuk Gedung P3GI yang dibangun pada zaman pemerintahan Belanda akan dibuka untuk umum, agar masyarakat yang selama ini hanya mengenal luarnya saja, dapat mengenal lebih jauh lagi dari dalamnya,” tegas Setiyono.
Menurutnya, pengembangan Kota Pusaka di Kota Pasuruan akan dipusatkan pada Jalan Balai Kota Pasuruan hingga Jalan Pahlawan yang banyak berdiri gedung-gedung bersejarah.
Untuk sarana dan prasarana untuk mendukung Kota Pusaka terus dipersiapkan, agar masyarakat luas makin merasa nyaman dan mendapatkan sesuatu yang positif saat berkunjung ke Kota Pasuruan. “Dimana berbagai icon bangunan bersejarah ini, akan dipadukan dalam wisata Kota Pusaka sebagai sarana pembelajaran masyarakat,” terangnya.
Ia berharap, kunjungan jajaran Pemkot Pasuruan ke BPIW Kementerian PUPR akan berdampak terhadap percepatan pengembangan infrastrukur di Kota Pasuruan dalam mewujudkan konsep Kota Pusaka. (ris/infoBPIW)
