Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik menggelar Rapat Identifikasi Ketersediaan Data Konstruksi secara daring selama dua hari, Rabu hingga Kamis tanggal 3-4 September 2025. Acara ini dibuka oleh Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS), Vina Eka Andriyani, dan menghadirkan berbagai unit organisasi di Kementerian PU sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Vina menekankan pentingnya rapat ini sebagai upaya memahami proses bisnis statistik sektoral mengenai data dan indikator penyusun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kementerian PU. “Rapat ini dilakukan guna memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien sehingga data-data pendukung penyusunan neraca nasional nantinya lebih akurat dan bisa dipercaya sebagai landasan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif,” ujar Vina. Mewakili BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan mengenai struktur organisasi, perencanaan, dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU, rencana strategis Kementerian PU 2025-2029, serta Kinerja Kementerian PU Tahun 2020-2024 . “Target output Kementerian PU di antaranya bendungan, jalan tol, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), permukiman, serta sarana dan prasarana strategis. Nanti kami akan sampaikan ke BPS sebagai bahan diskusi atau materi pendukung dalam merumuskan formulasi perhitungan ICOR yang diperlukan,” jelas Zevi. Ia juga menambahkan bahwa sistem e-Monitoring Kementerian PU turut mengakomodasi paket khusus tanggap bencana. Selain BPIW, rapat ini juga disampaikan paparan dari sejumlah unit organisasi Kementerian PU. Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dibahas mengenai ketersediaan data terkait dengan SPAM, sanitasi, kawasan permukiman, serta informasi teknis bangunan dan penyehatan lingkungan. Selain itu Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menekankan pentingnya data paket tanggap bencana seperti banjir, hunian darurat, hingga sanitasi darurat yang sudah tercatat secara rinci mulai dari lokasi, anggaran, hingga realisasi. Dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyampaikan data infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk kondisi struktural serta rencana strategis pengembangan jaringan jalan tol maupun non-tol. Sementara dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, paparan yang disampaikan menyoroti ketersediaan data konstruksi bendungan, danau, irigasi, serta infrastruktur tanggap bencana air yang menjadi salah satu fokus prioritas. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktur Sistem dan Strategi menjelaskan bahwa data konstruksi yang dihimpun banyak terkait dengan pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Unit ini juga menyampaikan capaian pembangunan madrasah, prototipe sekolah rakyat infrastruktur, serta fasilitas pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memaparkan data terkait badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, serta direktori perusahaan jasa konstruksi yang menjadi basis penting dalam mendukung penyusunan PMTB. Sedangkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PU menegaskan perannya dalam penyediaan data statistik konstruksi, mekanisme penyampaian, serta integrasi data lintas unit organisasi. Turut hadir dalam rapat ini dari BPIW, antara lain Sekretaris BPIW Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Mangapul Nababan, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW.(Mut/Tiara)  

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pemanfaatan data statistik dalam mendukung strategi pembangunan infrastruktur nasional yang diselenggarakan di Aula Pendopo, Kementerian PU, Selasa, 19 Agustus 2025. Kesepakatan ini merupakan pembaruan atas kerja sama yang sudah terjalin sejak 2017, dengan fokus pada penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) bidang PU. ICOR merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Kerja sama ini menjadi kebutuhan strategis agar pembangunan infrastruktur dapat didukung dengan data statistik yang akurat, terkini, dan dapat diandalkan,” ujar Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia. Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem data terintegrasi yang mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan. “Kami berharap kerja sama ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat sinergi antara Kementerian PU dan BPS dalam mendukung RPJMN 2025–2029. Dengan data yang lebih baik, keputusan pembangunan akan lebih tepat sasaran,” tambah Bob. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi. “Kementerian PU adalah mitra strategis BPS dalam menyediakan data sektor konstruksi yang berkualitas, andal, dan mutakhir. Data ini sangat krusial untuk menghitung indikator makroekonomi, menilai efisiensi investasi melalui ICOR, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia. Untuk penghitungan ICOR bidang PU ini, ditambahkan bahwa BPS berkomitmen menyediakan data dan analisis statistik yang kredibel, konsisten, dan terstandar internasional. Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, ICOR yang diperkenalkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo telah lama digunakan Indonesia untuk menilai efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kementerian PU sejak akhir 2024 membahas penerapan ICOR secara sistematis dan kini menetapkannya sebagai sasaran utama lima tahun ke depan melalui visi PU608. "PU608 yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sejalan dengan Asta Cita sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala," jelas Dody. Dody menambahkan kerja sama ini adalah langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Dia berharap dengan dukungan data dan analisis BPS, Kementerian PU dapat memastikan sektor infrastruktur memberi dampak nyata bagi pertumbuhan. "Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan kian efisien dan berkualitas,” ujar Menteri Dody. Kerja sama strategis dengan BPS ini diharapkan mampu memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. (Zim/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut memeriahkan rangkaian perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui kegiatan Jalan Pagi Bersama dan Festival Merdeka yang digelar di Kantor Pusat Kementerian PU, Jakarta, Kamis (14/8).   Acara dipimpin langsung oleh Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia serta dihadiri segenap pegawai BPIW yang bergabung dengan keluarga besar Kementerian PU dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Hadir pula Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, para pejabat administrator, serta pegawai di BPIW.   Acara dibuka secara resmi oleh Menteri PU Dody Hanggodo melalui pengibaran bendera (flag off), diikuti peserta yang menempuh rute jalan santai di sekitar kantor pusat Kementerian PU. Seusai jalan sehat, rangkaian Festival Merdeka menghadirkan berbagai hiburan dan perlombaan, mulai dari flash mob, penampilan tari nusantara, lomba kekompakan tim, hingga pertunjukan musik.   BPIW tak hanya hadir sebagai peserta jalan santai, tetapi juga berpartisipasi dalam lomba kekompakan tim yang menambah keceriaan suasana, serta turut memeriahkan panggung hiburan melalui penampilan band. Kemeriahan ini menjadi wujud semangat kebersamaan, sekaligus mempererat hubungan antarpersonel lintas unit organisasi di Kementerian PU. (Mut/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali dipercaya menjadi penyelenggara pertandingan badminton dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pertandingan yang berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (5-6 Agustus 2025), resmi dibuka hari ini. Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, saat membuka pertandingan menegaskan bahwa momen ini menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan Kementerian PU. "Ini adalah momentum untuk menjaga bersama rumah kita, tempat kita bekerja dan berkontribusi. Saya berharap kebersamaan ini terjalin tidak hanya melalui pekerjaan, tetapi juga lewat kolaborasi dalam berolahraga," ujarnya. Bob berharap, semangat dari lapangan bulu tangkis ini dapat membakar motivasi seluruh peserta dan mempererat hubungan antar pegawai, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai satu keluarga besar yang saling mendukung. Meski turnamen ini diselenggarakan dengan sederhana, Bob mengajak seluruh peserta untuk selalu menumbuhkan rasa kebersamaan, menjunjung tinggi sportivitas, fairplay, dan menaati seluruh peraturan yang telah disepakati bersama. "Sebuah pertandingan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh pemain di lapangan, tapi juga oleh mereka yang bekerja di belakang layar. Semoga energi positif dari lapangan ini terbawa ke dalam keseharian kita sebagai semangat untuk bekerja, belajar, dan tumbuh bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Bob. Pembukaan pertandingan badminton ini dihadiri oleh pejabat tinggi pratama di BPIW, pejabat dari beberapa unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, serta pejabat administrator di lingkungan BPIW dan perwakilan peserta. (Fir/Tiara)  

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko (MR) UPR-T2 pada 24 Juli 2025 di Jakarta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan amanat SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 yang menyatakan setiap UPR Wajib melakukan kegiatan pemantauan penerapan Manajemen Risiko minimal 1 kali setiap Semester. “Hal ini penting dilakukan karena merupakan salah satu indikator penilaian di dalam Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Intern/ Inspektorat Jenderal,” Ujarnya. Disampaikan juga bahwa Sekretariat BPIW saat ini telah mengidentifikasi 16 risiko. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan memiliki 5 risiko (1 risiko korupsi dan 4 risiko kinerja). Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki 6 risiko (1 risiko korupsi, 1 risiko keuangan, dan 4 risiko kinerja). Sementara Bagian Hukum, Kerja sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Informasi memiliki 5 risiko (3 risiko kinerja, 1 risiko layanan, dan 1 risiko reputasi). Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati, menyampaikan bahwa evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan Manajemen Risiko dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. “Adapun nilai efektivitas UPR-T1 BPIW tahun 2024 adalah 74,68 (defined) artinya telah efektif, telah dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, sistematis, dan lengkap”, Paparnya. Ia juga mengungkapkan mengenai urgensi kebutuhan pemahaman MR di kalangan pegawai BPIW. “Hingga tahun 2025 jumlah pegawai yang telah mengikuti Workshop MR berjumlah 234 dari 240 orang (97,50%), dan akan terus dikejar sesuai arahan Kepala BPIW bahwa di tahun 2025 100% pegawai BPIW sudah mengikuti workshop MR,” tambahnya. Rapat dilanjutkan dengan laporan progres pemantauan penerapan manajemen risiko per bagian oleh Ketua Tim Keuangan, Maryam Jamieala, dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta rapat. Di akhir rapat, Riska Rahmadia kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk saling bekerjasama dalam meminimalisir, mengendalikan risiko dan melakukan inovasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dinamis. Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPIW, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati beserta tim. Hadir juga seluruh ketua tim di lingkungan Sekretariat BPIW dan staf terkait. (MBA/Tiara)  

Dalam rangka Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025, BPIW selenggarakan workshop implementasi transformasi digital di lingkungan BPIW di Balai Pengembangan Kompentensi PU Wilayah III, Jakarta tanggal 22-23 Juli 2025. Workshop yang dipimpin oleh Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi, Rikawati ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Sistem Infrastruktur TI Pusat Data dan Teknologi Informasi Jimmy Segers dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja di BPIW. Rikawati, saat membuka acara mengatakan penilaian transformasi digital telah memasuki tahap pengumpulan bukti dukung hingga tanggal 15 September 2025. Menurutnya, kegiatan ini perlu dilakukan dengan tujuan pendampingan teknis dan asistensi kepada para pegawai dalam rangka optimalisasi perangkat kolaborasi bekerja dan sebagai penyiapan bukti dukung penilaian transformasi digital. “Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi,”  ucap Rika. Dalam kesempatan yang sama, Jimmy mengatakan bahwa ada 4 kriteria penilaian transformasi digital. Pertama, adalah organisasi dengan indikator pengukuran tata kelola SPBE, anggaran, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, proses dengan pengukuran penggunaan email PU, workspace microsoft 365, penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), dan penggunaan bravo. Ketiga, data dengan pengukuran tata kelola data, distribusi atau publikasi data atau informasi. Dan keempat, teknologi dengan pengukuran internet, manajemen insiden infrastruktur jaringan, aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), inovasi, dan keamanan informasi. Dalam paparannya, Jimmy menekankan bahwa dalam penilaian transformasi digital, kriteria proses memegang peran penting. Ia menjelaskan bahwa transformasi digital lebih menekankan bagaimana teknologi diimplementasikan secara nyata oleh pegawai BPIW dalam proses kerja sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian ini diharapkan dapat mendorong setiap pegawai untuk aktif memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. (Mut/Tiara)