Berita

  Sesuai dengan rangkaian penyusunan program dan kegiatan Kementerian PU Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menggelar kegiatan rapat Desk Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2025, di Jakarta, pada Jumat-Selasa, 16 hingga 20 Mei 2025. Kegiatan ini digelar untuk menajamkan hasil sinkronisasi program Kementerian PU dengan usulan daerah, sebagai hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang sudah terlebih dahulu dilakukan.   Desk Konreg  dilakukan secara hybrid, diikuti oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, dan perwakilan provinsi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum daerah.   Pada hari pertama, Jumat, 16 Mei 2025 dilaksanakan pembahasan di 14 Desk Konreg untuk 14 Provinsi. Desk 1 Konreg dengan pembahasan Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A BPIW, Hasna Widiastuti dengan fokus perkotaan yakni peningkatan sanitasi dan air bersih, dukungan infrastruktur di Kawasan industri, pembangunan prasarana pendukung perkotaan seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), prasarana air baku, pembangunan bendung dan jaringan irigasi, preservasi jalan dan pelebaran jalan mendukung konektivitas.   Desk 2 Konreg dengan pembahasan Provinsi Jambi dan Bengkulu dimoderatori Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW, Sosilawati membahas program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada pembangunan jalan, TPST Regional, SPAM, rehabilitasi jaringan rawa dan irigasi, penyiapan readiness criteria penataan kawasan destinasi wisata, pembangunan bangunan pengendali banjir, serta kawasan pertanian untuk mendukung swasembada pangan.   Desk 3 Konreg yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C BPIW, Zaldy Sastra membahas program infrastruktur pembangunan prasarana dasar perkotaan, pariwisata, peningkatan SPAM, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN), pembangunan bangunan pengaman pantai serta pembangunan TPST dan rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) untuk mendukung peningkatan jaringan irigasi. Kemudian Desk 4 Konreg dengan pembahasan Provinsi Banten dan DKI Jakarta dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A BPIW, Entatarina Simanjuntak, membahas fokus pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis, pembangunan tanggul Tahap A Kali Ancol, peningkatan kapasitas Sungai, pembangunan IPAL Komunal, dan pembangunan SPAM Domestik Terpusat Skala Kota.    Desk 5 Konreg yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C BPIW, Erwin Adhi Setyadhi. Pembahasan meliputi program infrastruktur TA 2026 yang difokuskan pada dukungan infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi yang perlu dioptimalkan untuk mendukung produktivitas dan hilirisasi sentra pertanian, serta dukungan kawasan perkotaan mencakup pemenuhan (Standar Pelayanan Minimal) SPM perkotaan di pusat pelayanan prioritas dan menjamin konektivitas simpul koleksi distribusi jaringan pemasaran komoditas unggul, pengembangan jaringan kepariwisataan regional Bali-Nusa Tenggara serta pengembangan wisata tematik.   Desk 6 Konreg yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A BPIW,  Riska Rahmadia dengan fokus pembahasan pengembangan pembangunan SPAM, optimalisasi IPLT Kabupaten Minahasa, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik, pembangunan sistem pengelolaan persampahan serta pengaman Pantai. Desk 7 Konreg yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya dimoderatori oleh Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C BPIW, Amanda Widyadwiana membahas fokus program pembangunan sentra produksi dan pengolahan, pengembangan infrastruktur dasar mendukung kegiatan pariwisata, serta optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas kawasan perbatasan.   Desk konreg ini akan menghasilkan susunan program pembangunan infrastruktur TA 2026, terutama yang termasuk kedalam kriteria Form Kegiatan Wajib (FKW) yang disesuaikan dengan arahan Menteri PU dan menjadi dasar dalam penyusunan pagu kebutuhan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga ada Form Kegiatan Strategis (FKS) yang mendukung prioritas nasional berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah serta Form Kegiatan Baru (FKB) yang memuat usulan program pembangunan. Ketiga form tersebut akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan dan menjadi masukan penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).   Kegiatan Desk Konreg pada hari pertama dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Melva, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III BPIW, Pranoto serta jajaran pejabat administrator dan pegawai di lingkungan BPIW. (Mut/Tiara)    

Jajaran BPIW mengunjungi beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan di sepanjang pesisir utara Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Lokasi-lokasi yang dikunjungi merupakan infrastruktur pendukung program strategis Giant Sea Wall yang merupakan salah satu quick wins Kementerian Pekerjaan Umum, diantaranya Tanggul Muara Baru, Jakarta Sewerage Development, Pompa Ancol Sentiong, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Infrastruktur pertama yang dikunjungi yaitu Tanggul Muara Baru di Pluit, Jakarta Utara. Ketinggian tanggul terus berkurang disebabkan adanya kondisi penurunan tanah hingga 10 cm/tahun. Dari total panjang tanggul 33,55 km, telah terealisasi sepanjang 12,93 km dengan rincian 10,05 km oleh Kementerian PU dan sisanya 2,88 km oleh Pemerintah Provinsi DKI. Selanjutnya, Tim BPIW mengunjungi Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 yang masih berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara. JSS Zona 1 dengan kapasitas IPAL sebesar 240.000m3/ hari dan luas lahan IPAL sebesar 3,9 Ha akan melayani 3 kota administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. JSS memiliki tujuan peningkatan kualitas lingkungan perairan, akses sanitasi di DKI Jakarta serta merupakan dukungan terhadap program NCICD. Lokasi ketiga, merupakan proyek untuk memperbaiki sistem perairan di wilayah DKI Jakarta, yakni Stasiun Pompa Ancol Sentiong. Infrastruktur ini memiliki kapasitas reduksi banjir 50m3/dtk meliputi wilayah Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Senen, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Jatinegara.   Sedangkan lokasi terakhir yang dikunjungi Tim BPIW adalah SPAM Jatiluhur IPA Bekasi. SPAM ini dibangun dengan memanfaatkan air baku dari bendungan Jatiluhur di Jawa Barat dan bertujuan untuk mengurangi pengambilan air tanah yang dapat menahan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di Pantai Utara Jakarta.  Kepala BPIW, Yudha Mediawan menyampaikan bahwa agenda seperti ini dapat dilakukan secara lebih intensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di lapangan sejalan dengan perencanaan konseptual yang disusun. “Perlu dilakukan analisa sesuai skenario dengan menggunakan tools yang ada untuk memastikan apa yang dilaksanakan unit organisasi sudah sejalan dengan perencanaan, sebagai bentuk evaluasi dan pembelajaran untuk pegawai BPIW”. Ungkap Yudha. Dalam kesempatan ini Yudha juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut mendampingi kunjungan yaitu Direktur Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Ir. Anang Muchlis, Sp.PSDA.; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Ditjen Cipta Karya, Indah Widi Hapsari, S.T., M.T.; sejumlah pegawai Direktorat Sungai Pantai, Direktorat Sanitasi, Direktorat Air Minum, BBWS Ciliwung Cisadane, BPPW Jakarta Metropolitan, serta Satuan Kerja PTPIN atas dedikasinya dalam memahami dan melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur strategis. Turut hadir dalam kunjungan lapangan tim BPIW, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan beberapa pegawai di lingkungan BPIW. (MS/Tiara).  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melakukan analisa terkait evaluasi manfaat dan dampak infrastruktur PUPR terbangun. Guna membahas hal itu, digelar rapat di Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2023.  Saat memberikan arahan terkait kegiatan tersebut, Kepala BPIW Yudha Mediawan mengatakan bahwa hasil survei dan evaluasi, yang dilakukan tim BPIW, terkait manfaat dan dampak infrastruktur PUPR terbangun perlu mendapatkan masukan serta saran penyempurnaan dari seluruh pusat di lingkungan BPIW.  Dikatakannya juga bahwa Menteri PUPR pernah menyampaikan bahwa setiap tahun Kementerian PUPR melaksanakan tiga hal yaitu menyusun perencanaan, melaksanakan program di tahun berjalan, dan juga melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan.  “Jadi apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi, perlu dilakukan evaluasi dan intinya adalah bagaimana kita mendapatkan pembelajaran atas apa yang sudah kita kerjakan dan hasil selanjutnya dapat menjadi masukan untuk tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR di masa yang akan datang,” tuturnya.  Evaluasi manfaat yang dilakukan BPIW menurutnya juga untuk melihat apakah program/kegiatan PUPR yang sudah direncanakan dan diprogramkan, telah diselenggarakan/diimplementasikan oleh unit organisasi (unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR (Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) serta dapat termanfaatkan dengan optimal.   Sebagai contoh, terkait infrastruktur mendukung konektivitas yaitu pembangunan jalan penghubung. Dengan dilakukannya evaluasi manfaat, selain melihat ketercapaian output, yaitu terbangunnya jalan penghubung tersebut, dilihat pula apakah infrastruktur tersebut sudah termanfaatkan untuk menghubungkan suatu kawasan dengan kawasan lainnya.  Evaluasi yang dilakukan BPIW ini menurutnya tidak hanya terkait outcome dan output infrastruktur yang dibangun ABCP saja, tetapi juga terkait sinergitas program infrastruktur ABCP yang sejalan dengan arahan program dalam dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).  Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menambahkan bahwa hasil evaluasi manfaat pembangunan infrastruktur PUPR telah disusun dalam bentuk buku dan perlu mendapatkan masukan (baik terkait format outline maupun dari segi penuangan substansi) dari seluruh pusat di BPIW. Dikatakannya juga bahwa melalui kegiatan evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan.  “Hasil evaluasi bisa jadi feedback penyusunan perencanaan berikutnya. Termasuk juga arahan program kita di RPIW dan juga program tahunan,” tuturnya. Pelaksanaan kegiatan evaluasi manfaat ini menurutnya juga merupakan bagian pelaksanaan arahan Presiden yang meminta agar program/kegiatan pemerintah dipastikan tidak hanya terlaksana saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan tidak hanya berorientasi proses, tetapi juga kepada hasil.  Disampaikannya juga, berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, hirarki evaluasi penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur PUPR meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Zevi juga mengatakan bahwa, dalam pelaksanaannya, evaluasi manfaat dan dampak dilakukan melalui survei dari hulu ke hilir dengan membandingkan antara rencana dengan realisasinya. Kegiatan selanjutnya adalah paparan konsep Buku Evaluasi Manfaat Infrastruktur PUPR Terbangun yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Djuang Fadjar Sodikin. Seluruh pejabat BPIW yang hadir memberikan masukan terkait substansi Buku tersebut seperti Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Melva Eryani Marpaung, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Pranoto.  Masukan tersebut, lebih lanjut, akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan dan finalisasi Buku Evaluasi Manfaat dan Dampak Infrastruktur PUPR Terbangun. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Administrator, Koordinator, dan Subkoordinator di lingkungan BPIW. (Hen/Tiara/Tiar)    

BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional kembali melakukan Rapat Tindak Lanjut Dukungan Infrastruktur PUPR dalam Keterpaduan Pengembangan Kawasan Strategis Tahun Anggaran (TA)  2024, Senin, 1 Agustus 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara simultan sejak 29 Juli 2022 lalu.  Kepala Bidang Keterpaduan Program Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Mangapul L. Nababan menjelaskan kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk konsolidasi terkait agenda Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang akan dilaksanakan Oktober mendatang.  Kegiatan ini juga untuk mengkonfirmasi kawasan prioritas yang membutuhkan intervensi infrastruktur PUPR TA 2024 berdasarkan hasil konsolidasi lintas sektor. Menurut Mangapul dari pertemuan itu diharapkan ada informasi mengenai rencana kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) di kawasan prioritas tersebut. “Nanti kita cocokkan antara kegiatan K/L dengan kegiatan BPIW nanti,” ucapnya.  Namun dalam tahapan saat ini menurut Mangapul masih difokuskan di beberapa kawasan yang mendapat dukungan program dari Kementerian PUPR. “Dukungan program kita sebut sebagai validasi. Setelah ini masih ada waktu untuk survei atau kajian bersama untuk bisa menetapkan kawasan strategis.  Jumat lalu kita sudah melakukan pertemuan sektor lain seperti dengan pariwisata dan pertanian.  Dari pertemuan tersebut dilakukan penajaman terhadap kawasan strategis untuk persiapan pelaksanaan rakorbangwil,” jelasnya.  Ia juga menyampaikan bahwa hasil konsolidasi awal lintas sektor, disepakati 60 kawasan yang diprioritaskan untuk mendapat dukungan infrastruktur PUPR TA 2024.  Selain itu, ada 12 kawasan perlu konfirmasi dan validasi di lapangan.  Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris menambahkan sinergitas Kementerian PUPR dengan K/L lain sangat penting dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal.  Plt. Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Roudo yang turut hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa ada 30 usulan kawasan prioritas tahun 2024 di lingkup Regional II berdasarkan exercise Kementerian PUPR. Kawasan prioritas tersebut terdiri dari 18 usulan Kawasan Prioritas Lingkup Regional II berdasarkan Rekapitulasi 60 kawasan yang diprioritaskan untuk mendapat dukungan infrastruktur PUPR TA 2024. Kemudian ada lima usulan Kawasan Prioritas Lingkup Regional II berdasarkan rekapitulasi 12 kawasan yang perlu konfirmasi lebih lanjut dan validasi lapangan. Selanjutnya terdapat tujuh usulan Kawasan Prioritas Lingkup Regional II berdasarkan rekapitulasi 16 outlet perhubungan di luar kawasan prioritas yang perlu konfirmasi lebih lanjut.  Kegiatan ini juga dihadiri antara lain Plt. Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary, Maya Bernadette dari Kementerian Perhubungan, dan beberapa perwakilan dari Kementerian Perindustrian salah satunya  Emma Natalia.  Sedangkan dari BPIW antara lain diikuti Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Sosilawati,  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC, Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Doedoeng Zenal Arifin. (Hen/infobpiw)  

Kementerian PUPR menggelar Konsultasi Regional (Konreg) 2022 dengan tema "Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal dan Terpadu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar secara virtual, Kamis 31 Maret 2022. Dalam video arahan yang ditayangkan sebelum pelaksanaan Desk Konreg, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menyampaikan, hal yang kerap ditekankan oleh Bapak Menteri PUPR yakni pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak lepas dari proses perencanaan dan penyiapan program yang cermat dan matang. "Bapak Menteri PUPR menugaskan BPIW sebagai penjuru program infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah," terang Arief. Ia juga mengatakan, forum Konreg merupakan rangkaian dari berbagai fora perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang prosesnya dimulai dari Rakorbangwil (Rapat koordinasi Pengembangan Wilayah,-red) dan Pra Konreg. "Fora Rakorbangwil menyepakati kawasan prioritas dan kebutuhan programnya untuk tahun 2023 melibatkan Bappenas, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait," papar Arief. Konreg, ungkap Arief, memiliki posisi yang strategis karena hasilnya menjadi acuan pembahasan dalam forum Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional,-red). "Kemudian akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP,-red)," terangnya. Ia berharap, dalam desk pembahasan akan fokus memilih dan mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kriteria kesiapannya (readiness criteria) dan termasuk penentuan tingkat prioritasnya sehingga dapat dilaksanakan tahun 2023.  "Sebagaimana kita pahami bahwa perjalanan Kabinet Indonesia Maju tengah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Oleh karena itu, Bapak Menteri PUPR berpesan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum tuntas. Selain itu, untuk infrastruktur yang sudah terbangun harus dipastikan fungsionalisasinya," ungkap Arief. Ia menjelaskan, mulai tahun lalu Bapak Menteri PUPR memberikan prioritas pada program yang disingkat dengan ”OPOR” atau ”Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi”. OPOR tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang telah terbangun, berfungsi, siap digunakan dan diserahterimakan asetnya. Ia menambahkan, pembangunan baru tahun 2023 harus benar-benar dilakukan seleksi secara ketat. Selain itu, pembangunan baru dengan Kontrak Tahun Jamak sudah tidak diperkenankan dimulai tahun 2023. "Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden agar seluruh pekerjaan dapat selesai dan berfungsi pada tahun 2023 atau paling lambat awal tahun 2024," tegasnya. Arief juga menyatakan, khusus perencanaan tahun 2023 dukungan infrastruktur PUPR akan difokuskan mendukung 112 kawasan yang telah disepakati dalam fora Rakorbangwil dan dibahas lebih lanjut dalam pra-konreg beberapa waktu lalu. "Kawasan yang disepakati tersebut antara lain di Wilayah Metropolitan (WM) ada 10 kawasan antara lain, WM Mebidangro, WM Kedungsepur, dan WM Bimindo dan lainnya," terangnya. Kemudian, Kota Baru ada 4 kawasan, antara lain Ibu Kota Nusantara, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Sofifi, dan Kota Sorong. "Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri ada 11 kawasan, antara lain, KEK/KI Sei Mangkei, KIT Batang, dan KI Palu dan lainnya," ungkap Arief. Selain itu, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) ada 18 kawasan, antara lain DPP Batam-Bintan, KSPN Dieng, dan DPP Biak-Teluk Cenderawasih dan lainnya. Ia menambahkan, kemudian Kawasan Perbatasan ada 2 kawasan, yakni Lokpri Kecamatan Anggrek dan Kab. Kep. Tanimbar," paparnya. Lebih lanjut Arief mengatakan, termasuk Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) ada 11 kawasan, antara lain PKSN Sabang, PKSN Nunukan, PKSN Tanah Merah dan lainnya. "Serta untuk Pulau 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal,-red), ada 6 kawasan antara lain, Pulau Enggano, Pulau Natuna, dan Pulau Kei Besar," jelasnya. Pada kesempatan ini, Arief juga menekankan, aset-aset infrastruktur PUPR yang sudah diserahterimakan untuk dioperasikan dan dipelihara, agar keberlanjutan kebermanfaatannya dapat lebih terjaga. "Kami meminta pemerintah daerah memberikan pengalokasian anggarannya untuk memastikan agar infrastruktur terbangun dapat terpelihara dan tetap memberikan manfaat untuk masyarakat," tegasnya. Ke depan, lanjutnya, komitmen terhadap hal ini akan menjadi dasar bagi Kementerian PUPR untuk menerapkan  mekanisme insentif dan disinsentif. Ia juga berharap Konreg tahun ini dapat meningkatan perencanaan infrastruktur PUPR yang berkualitas dapat menjaring program/kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan siap dilaksanakan di tahun 2023. " Dengan tetap memperhatikan koridor kewilayahan utamanya dari hasil Rakorbangwil dan Rakorgub," ungkap Arief. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Pusnas), BPIW, Benny Hermawan menyampaikan, Konreg Kementerian PUPR 2022 ini akan berlangsung pada 31 Maret hingga 7 April 2022. Konreg Kementerian PUPR merupakan forum perencanaan yang menghasilkan program dan penganggaran tahunan Kementerian PUPR yang difasilitasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR. Pada hari pertama desk Konreg Kementerian PUPR ini membahas program dan rencana pembangunan 2023 untuk Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Banten dan Sulawesi Utara.(ris/infoBPIW)

BPIW Kementerian PUPR dan Mabes TNI AD tengah menjajaki peluang kerja sama untuk melakukan percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan dan Pulau Pupua, khususnya di kawasan perbatasan dan kawasan rawan gangguan keamanan. Demikian terungkap dalam audiensi BPIW dengan Mabes TNI AD yang digelar di ruang rapat BPIW, di Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022. Dalam rapat tersebut hadir mewakili Mabes TNI AD, Ketua Pokja Staf Ahli Kasad, Mayjen TNI, Bambang Supardi, Ketua Tim Staf Ahli Kasad, Brigjen TNI, Temas dan anggota tim, Kolonel, FX Mokoginta Sihotang. Perwakilan Mabes TNI AD tersebut disambut langsung Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra, Sekretaris BPIW, Iwan Nurwanto dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Benny Hermawan. Dalam sambutannya, Arief mengaku, antusias serta respek atas kunjungan perwakilan Mabes TNI AD dalam rangka menjajaki peluang kerja sama antara Kementerian PUPR dan Mabes TNI AD. "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur memang membutuhkan kontribusi banyak pihak, salah satunya dari jajaran Mabes TNI AD," ungkap Arief. Ia mengakui, pembangunan infrastuktur PUPR perlu lebih melibatkan Mabes TNI AD. Salah satunya untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimatan dan wilayah Pulau Papua. Lebih lanjut Arief menjelaskan, saat ini arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastuktur di Pulau Papua yang termuat Renstra PUPR, yakni percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, serta pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, berbasis ekologis serta wilayah adat. “Kemudian, untuk isu strategis pengembangan infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Barat, antara lain dukungan infrastruktur pengembangan PKN Sorong, PKW Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Fak fak, KPPN Misool, serta KPPN Manokwari,” terangnya. Selain itu disampaikan beberapa dukungan terhadap Kota Baru Sorong, KEK Sorong, Dukungan infrastruktur pengembangan  Raja Ampat, Dukungan terhadap Kawasan pabrik Sagu Distrik Kais Sorong Selatan dan lainnya. Ia menambahkan, untuk isu strategis pengembangan infrastruktur PUPR di Provinsi Papua, yakni dukungan infrastruktur di PKN Jayapura, PKN Timika, PKN Merauke dan pengembangan PKW Biak, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Bade, PKW Sarmi, PKW Arso, serta PKW Wamena. “Ada juga dukungan infrastruktur pengembangan KPPN Jayapura, KPPN Arso, KPPN Merauke. Selain itu, dukungan pengentasan kemiskinan dan ancaman stunting di kawasan Papua bagian tengah. Kemudian,  dukungan infrastruktur untuk pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Salor di Kab. Merauke, KPB Senggi di Kab. Keerom, Wilayah Adat Laa Pago dan lainnya,” paparnya. Arief juga menjelaskan, arah pengembangan pembangunan Pulau Kalimantan, yakni mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia, mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian Utara. "Untuk Pulau Kalimantan pembangunan melakukan strategi pertumbuhan dan pemerataan," paparnya. Ia mencontohkan, program pembangunan konektivitas di 4 provinsi yang menghubungkan 18 kabupaten, yakni pembangunan Jalan di Provinsi Kalbar Kab Kapuas Hulu, Kab Melawi, serta Kab Sintang. Untuk Provinsi Kalteng menghubungkan Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Katingan, Kab Kapuas, Kab Murung Raya, Kab Seruyan. “Di Kaltim diberikan dukungan untuk menghubungkan Kab Berau, Kab KuKar, Kab Mahakam Ulu, Kab Kutai Barat, serta Kab Kutai Timur. Di Provinsi Kaltara pembangunan dilakukan untuk menghubungkan Kab. Bulungan, Kab Malinau, serta Kab. Nunukan atau yang dikenal Heart of Borneo (HoB), serta banyak lagi program di Pulau Kalimantan,” terang Arief. Menurutnya, pembangunan konektivitas tersebut memiliki banyak tujuan, mulai dari meningkatkan perekonomian wilayah, kemudahan mobilitas dan lainnya.  Di tempat yang sama, Mayjen TNI, Bambang Supardi mengatakan, selama ini TNI telah banyak melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR. “Hasil pembangunannya telah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk kawasan perbatasan atau kawasan rawan keamanan,” ujar Bambang. Ia berharap, kerja sama Mabes TNI AD dengan Kementerian PUPR bisa terus ditingkatkan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, khususnya untuk kawasan-kawasan perbatasan serta kawasan rawan gangguan keamanan.(ris/infoBPIW)