Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat Evaluasi Pelaksanaan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 2025 sekaligus pembahasan persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan terukur. Rapat tersebut membahas hasil penghitungan ICOR tahun 2025 serta arah pengembangan ke depan, baik dari sisi lingkup, metodologi, maupun pemanfaatannya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, forum ini juga menjadi langkah awal dalam mematangkan rencana kerja sama antara Kementerian PU dan BPS untuk tahun 2026. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur guna menjaga capaian target ICOR di bawah 6 sebagaimana telah terealisasi pada PKS 2025, serta perlunya pemanfaatan hasil perhitungan ICOR yang dirilis BPS secara periodik sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Hal ini sejalan dengan arahan Menteri PU bahwa ICOR menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas investasi infrastruktur yang dilakukan. Hasil analisis ICOR menunjukkan bahwa investasi di bidang Pekerjaan Umum telah berjalan relatif efisien dalam mendorong output dan menciptakan nilai tambah,” ucap Zevi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga, Windhiarso Ponco Adi, mengatakan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab arah kebijakan ke depan. Hasil penghitungan diharapkan dapat diturunkan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu dipercepat, sektor yang membutuhkan inovasi, hingga sektor dengan kontribusi yang relatif terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami memandang perlu adanya diskusi lebih lanjut terkait aspek-aspek yang menjadi dasar penghitungan ICOR. Saat ini kami juga tengah melakukan pendalaman kajian, sehingga apabila terdapat kebutuhan data yang lebih rinci, baik dari hasil survei maupun FGD dengan para pelaku usaha yang merasakan langsung manfaat infrastruktur, kami harap dapat diinformasikan untuk memperkaya analisis kami,” ucap Windhi. Diskusi juga menekankan bahwa penghitungan ICOR tidak berhenti pada angka semata, melainkan harus mampu menjawab pertanyaan strategis “what next”. Artinya, hasil penghitungan perlu diturunkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, seperti identifikasi sektor infrastruktur yang perlu diakselerasi, sektor yang memerlukan inovasi, hingga sektor yang kontribusinya relatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, disampaikan pula bahwa perluasan lingkup hingga level nasional lintas sektor akan memerlukan dukungan koordinasi yang lebih kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan kementerian koordinator. Hal ini penting agar hasil penghitungan tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga memiliki daya ungkit dalam implementasi kebijakan lintas sektor. Sebagai penutup, Zevi Azzaino menyampaikan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan antara Kementerian PU dan BPS dalam mendukung penyusunan data dan analisis yang semakin komprehensif, melalui diskusi teknis yang lebih mendalam kedepannya serta melibatkan Kementerian dan Lembaga lain agar cakupan penghitungan ICOR dapat lebih meluas. (Mut/Tiara)                    

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, menghadiri Town Hall Meeting bertajuk Pembangunan Infrastruktur Menuju Swasembada Air yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Ruang Rapat Lantai 21, Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menegaskan bahwa swasembada air merupakan bagian dari prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita serta amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam arahannya, Menko AHY menyampaikan empat agenda utama pembangunan pada sektor sumber daya air. Pertama, water for life: yesterday, today, and tomorrow, yang menekankan bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Kedua, conservation of water, yakni penguatan konservasi air untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Ketiga, utilization of water resources, yaitu pemanfaatan sumber daya air secara optimal dan berkeadilan. Keempat, mitigation of water destructive power, yakni mitigasi terhadap daya rusak air seperti banjir dan kekeringan. Menko AHY juga menyoroti tantangan siklus hidrologi (water cycle) di tengah perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Dampak perubahan iklim tersebut antara lain meningkatnya risiko bencana iklim (climate impact), berkurangnya daya resap air (reduced infiltration), tekanan terhadap kapasitas infrastruktur air (capacity strain), pencemaran (pollution), serta penggunaan air yang berlebihan (overuse). “Pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui konservasi, pendayagunaan, dan mitigasi daya rusak air guna menjamin ketersediaan air bagi sektor pangan, industri, dan kebutuhan rumah tangga,” jelas Menko AHY. Town Hall Meeting ini menjadi forum dialog terbuka untuk membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan swasembada air nasional. Kebutuhan air nasional yang didominasi sektor irigasi dan rumah tangga, serta proyeksi pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan pangan dan industri, menuntut penguatan infrastruktur sumber daya air dan sistem penyediaan air minum yang andal dan berkelanjutan. Pada sesi panel, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, hadir mewakili Menteri Pekerjaan Umum, dalam pembahasan mengenai pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air terpadu. Dalam paparannya bertajuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Berkelanjutan, Bob menegaskan bahwa swasembada air dimaknai sebagai kemampuan menyediakan, mengelola, dan menjaga ketersediaan air secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sepanjang waktu serta lintas musim.   Bob juga menyoroti tantangan ketersediaan air di Indonesia yang belum merata secara spasial. Secara agregat, Indonesia memiliki potensi air yang besar, namun distribusinya tidak merata. Sejumlah wilayah mengalami surplus, sementara wilayah lain seperti Pulau Jawa dan Bali kerap menghadapi defisit musiman, terutama pada musim kemarau atau saat fenomena El Nino. Selain itu, degradasi daerah aliran sungai (DAS) serta keterbatasan tampungan air menyebabkan sebagian potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal.   Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi ketahanan air dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Dijelaskan oleh Bob menyampaikan perlu dilakukan strategi struktural melalui pembangunan infrastruktur tampungan air, operasi dan pemeliharaan infrastruktur, pengendalian daya rusak air, serta efisiensi pemanfaatan air. Selain struktural, upaya non-struktural pada prinsipnya berfungsi sebagai metode pencegahan. Konservasi DAS menjadi fondasi utama, dengan fokus mempertahankan ruang-ruang air serta menjaga kelestarian sumber air agar fungsi hidrologis tetap terjaga.   “Kebijakan Zero Delta Q perlu diterapkan pada setiap DAS, yang mewajibkan setiap aktivitas pemanfaatan ruang untuk tidak menambah debit limpasan air sebagai syarat diterbitkannya izin pemanfaatan ruang yang diajukan. Kebijakan ini bertujuan mempertahankan keseimbangan hidrologis melalui pengendalian alih fungsi lahan,” jelas Bob.   Dalam kesimpulannya, Bob menyampaikan cara pencapaian swasembada air dan ketahanan air dengan menyiapkan infrastruktur tampungan air yang terdistribusi secara merata dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah dan mewajibkan penerapan kebijakan Zero Delta Q pada aktivitas pemanfaatan lahan di setiap DAS melalui peraturan daerah. Kebijakan ini dipastikan dapat mencegah terjadinya bencana serta menjamin ketersediaan dan kelestarian air secara berkelanjutan di Indonesia.   Selain itu, sesi panel juga menghadirkan UN Special Envoy on Water, Retno Marsudi, yang menyampaikan pandangannya terkait pentingnya kolaborasi dan penguatan tata kelola sektor air secara berkelanjutan. Retno menjelaskan bahwa sektor pertanian saat ini mengonsumsi sekitar 72 persen air bersih secara global. Di sektor kesehatan, akses air bersih dan sanitasi yang memadai berperan penting dalam mencegah setidaknya 1.000 kematian anak di bawah usia lima tahun setiap harinya. Sementara itu, di sektor industri, kebutuhan air terus meningkat, termasuk untuk mendukung perkembangan pusat data (data center) dan industri berbasis teknologi.   “Saat ini investasi untuk sektor air tidak lagi dipandang sebagai high risk and low return. Dengan pendekatan penyediaan air bagi semua, kebutuhan pendanaannya diperkirakan hanya sekitar 1 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau setara 29 sen dolar AS per hari,” jelas Retno. Narasumber berikutnya dalam sesi panel adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, yang memaparkan tiga inovasi teknologi dalam pengelolaan air. Pertama, teknologi pengolahan air bersih dan air minum. Kedua, sistem irigasi cerdas (smart irrigation) untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air di sektor pertanian. Ketiga, pengembangan teknologi tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai bagian dari upaya pengendalian daya rusak air. “Teknologi pengolahan air bersih dan air minum meliputi desalinasi air laut untuk suplai air minum, serta unit pengolahan air asin siap minum yang bersifat mobile dan dapat dikirimkan ke lokasi terdampak bencana,” ujarnya. Diskusi interaktif yang dimoderatori Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, M. Rachmat Kaimuddin, berlangsung dinamis dengan melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, badan usaha, organisasi penelitian independen, serta asosiasi. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan pemahaman para pemangku kepentingan serta mendorong kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan air bersih. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, BPIW menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah yang terintegrasi guna mewujudkan swasembada air sebagai fondasi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Fir/Tiara)

Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) Tahun 2026 untuk pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2027 telah memasuki hari ketiga, pembahasan yang difokuskan pada sektor Cipta Karya ini digelar secara hybrid pada Jumat, 20 Februari 2026. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino yang menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan klasifikasi program agar pembahasan Pra Konreg berjalan fokus serta menghasilkan daftar kegiatan siap dibahas pada tahap Konreg. “Pada Pra Konreg ini kita akan membahas pekerjaan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Non PN yang nantinya akan diakomodasi pada sesi desk.” jelas Zevi. Pelaksanaan Pra Konreg dibagi ke dalam tiga desk. Dalam sesi pertama desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, membahas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta. Khusus Provinsi Jakarta pembahasan dititikberatkan untuk pekerjaan Jakarta Sewerage System (JSS) yaitu, JSS Zona 1 Waduk Pluit, JSS Zona 6 Duri Kosambi dan JSS Zona Waduk Marunda. JSS ini sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah limbah dan sanitasi di Wilayah Jakarta secara terpusat. Sementara itu, desk 2 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, membahas Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta, salah satunya membahas pembangunan SPAM Regional Lintas Tengah Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestari, membahas Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sesi kedua desk menitikberatkan pada wilayah Sumatera dan wilayah Kalimantan. Desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti yang membahas Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Desk 2, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, membahas Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung. Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, membahas Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Pada sesi terakhir, Desk 1 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo, membahas Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Salah satu dibahas adalah pembangunan SPAM di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya desk 2 dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, Sukamto membahas wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu pada Desk 3 yang dipimpin oleh Ketua Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Stephanus Raden Kristianto, membahas Provinsi Papua dengan mengevaluasi prioritasi beberapa kegiatan Optimalisasi SPAM di Manokwari dari 3 (tiga) menjadi 1 (satu) apabila ingin dilanjutkan sampai Konsultasi Regional (Konreg). Seluruh desk dalam Pra Konreg 2026 hari ketiga melaksanakan penajaman kegiatan sektor Cipta Karya pada masing-masing wilayah secara komprehensif melalui pemetaan dan verifikasi program yang telah diusulkan, sekaligus pemrograman kegiatan fisik dan nonfisik agar selaras dengan prioritas pembangunan. (Zim/Tiara)

Sebagai upaya implementasi RPJMN 2025-2029, BPIW menerima kunjungan kerja Wakil Ketua dan Tim Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari kamis tanggal 19 Februari 2026 di Lantai 7, Gedung G. Pada kesempatan tersebut, Tim DPRD juga didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029 ditetapkan sebagai Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan). Dalam pembukaan audiensi, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Benny Hermawan menyampaikan bahwa esensi tugas BPIW adalah memastikan agar perencanaan dan pemrograman Infrastruktur PU dapat memberikan manfaat yang paling besar dengan pendekatan pengembangan wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD, Juni Arman, menyampaikan bahwa Panjang jalan nasional yang sudah ditangani oleh Kementerian PU di Pulau Sipora adalah 80 km (mendukung pariwisata) yang penanganannya telah selesai sekitar 85% dan masih terdapat pekerjaan rumah lainnya terkait pembangunan jalan di 3 (tiga) pulau besar lainnya. Infrastruktur jalan diyakini dapat mendukung dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan di Kabupaten Kep. Mentawai, ungkap Juni. Selanjutnya Juni juga menyampaikan bahwa dukungan konektivitas jalan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Mentawai masih belum tersentuh dan sangat memerlukan dukungan penanganan. DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan konsultasi terkait kebutuhan konektivitas antara lain (1) Peningkatan Jalan Saliguma – Maileppet di Pulau Siberut (2,4 Km) mendukung akses Pelabuhan Regional Maileppet, perkebunan kelapa, dan wisata budaya/bahari; (2) Peningkatan Jalan Puro – Rogdog di Pulau Siberut (2,3 Km) mendukung perkebunan pisang dan wisata budaya/bahari; (3) Peningkatan Simpang Jalan nasional – Berilou di Pulau Sipora (2,1 Km) untuk mendukung perkebunan kelapa; dan (4) Peningkatan Jalan Simpang Kartini – Sabiret – Malakopa di Pulau Pagai Selatan (2,24 Km) mendukung pariwisata budaya/bahari. DPRD Mentawai menyampaikan pula bahwa letak geografis Mentawai yang terpencil memiliki kendala dalam dalam pengiriman material konstruksi sehingga DPRD Mentawai mengusulkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara multiyears contract (MYC). Menanggapi hal tersebut Benny menyampaikan mekanisme perencanaan dan pemrograman Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya. Benny menambahkan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berkoordinasi intensif kepada Pemerintah Provinsi yang nantinya akan mengawal di dalam pembahasan program pada forum-forum tersebut. Selain itu mekanisme Inpres Jalan Daerah dapat menjadi alternatif selama memenuhi kriteria, ungkap Benny. Dalam audiensi tersebut, Benny menginformasikan arahan Bapak Menteri PU bahwa Infrastruktur PU merupakan enabler bagi pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya pada bagaimana investasi infrastruktur yang minim dapat mendorong output ekonomi yang tinggi. Dalam konteks ini, Bapak Menteri PU menegaskan sasaran utama Kementerian PU 608 (efisiensi investasi ICOR <6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi 8%). Dengan demikian, Benny berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat bersinergi mewujudkan sasaran 608 tersebut.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) Tahun 2026 untuk pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2027. Pra Konreg pada hari ini memasuki hari kedua yang difokuskan pada sektor Bina Marga. Kegiatan ini digelar secara hybrid pada Kamis, 19 Februari 2026. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino yang menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan klasifikasi program agar pembahasan Pra Konreg berjalan fokus serta menghasilkan daftar kegiatan siap dibahas pada tahap Konreg. “Proses pemrograman TA 2027 harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan keterbatasan ruang fiskal,” jelas Zevi. Pelaksanaan Pra Konreg dibagi ke dalam tiga desk. Dalam sesi pertama desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti yang membahas Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pembahasan tersebut termasuk proyek Jembatan Rantau Berangin di Riau yang masih membutuhkan pemenuhan lahan dan survei teknis. Desk 2, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, membahas Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung, Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, membahas Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, meninjau kesiapan fisik jalan dan jembatan, alokasi anggaran TA 2027, serta penyelesaian proyek perbatasan dan monitoring jembatan strategis. Sesi kedua desk menitikberatkan padawilayah Sulawesi dan wilayah Papua. Desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo, membahas Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, membahas Provinsi Papua dengan mengevaluasi urgensi, relevansi, dan kesiapankegiatan yang tertunda, sehingga kegiatan dapat tersinkronisasi secara optimal. Kegiatan berlanjut pada sesi terakhir yang membahas Provinsi di Pulau Jawa dan sekitarnya melalui pelaksanaan desk Pra Konreg. Pada sesi ini, seluruh desk berfokus pada penajaman kegiatan yang diusulkan, baik fisik maupun nonfisik, melalui pemetaan, verifikasi, serta penyesuaian program sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Desk 1 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, membahas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, desk 2 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, membahas Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta. Dalam diskusi, masing-masing desk melakukan penajaman terhadap usulan kegiatan melalui penyesuaian volume, lokasi, serta jadwal pelaksanaan, termasuk pembahasan koridor jalan di Jawa Tengah. Proses ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan program, prioritas proyek strategis tetap terjaga, serta alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif di seluruh provinsi yang dibahas. Seluruh desk dalam Pra Konreg 2026 melaksanakan penajaman kegiatan sektor Bina Marga pada masing-masing wilayah secara komprehensif melalui pemetaan dan verifikasi program yang telah diusulkan, sekaligus pemrograman kegiatan fisik dan nonfisik agar selaras dengan prioritas pembangunan. (Fir/Tiara)  

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) pada 18–23 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dalam proses pemrograman yang bertujuan menajamkan serta menyinkronkan kegiatan hasil Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum Konsultasi Regional (Konreg) yang akan dilaksanakan pada bulan April.   Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino. Dalam arahannya, Zevi menegaskan bahwa Pra Konreg menjadi momentum krusial untuk memastikan setiap kegiatan benar-benar memiliki urgensi, kesiapan teknis, serta keterkaitan dengan prioritas nasional.   “Kita harus melihat urgensi kegiatan, bagaimana integrasinya dengan sektor lain, dan seberapa penting dampaknya bagi pengembangan wilayah. Jadi bukan hanya soal ada atau tidaknya kegiatan, tetapi seberapa kuat justifikasinya,” ujar Zevi.   Ia juga menekankan bahwa proses pemrograman membutuhkan ketajaman dalam menentukan prioritas, baik untuk program yang mendukung Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN. Dalam konteks tersebut, Pra Konreg difokuskan pada pembahasan kegiatan yang telah diakomodasi sebelumnya, untuk kemudian dilakukan penajaman lebih lanjut bersama unit organisasi teknis.   Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan menghadirkan Indah Salvia Amin, Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Strategi Pengelolaan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SSPSDA), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Secara keseluruhan, sektor SDA membahas 305 pekerjaan yang tersebar di berbagai wilayah.   Pembahasan menitikberatkan pada program yang mendukung swasembada dan ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti bendungan, waduk, bendung, serta daerah irigasi. Selain itu, dilakukan klarifikasi terhadap readiness criteria, seperti ketersediaan lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta sinkronisasi lintas sektor.   Pada sesi wilayah I (Sumatera dan Kalimantan) yang diampu oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, pembahasan menitikberatkan pada dukungan infrastruktur sumber daya air dalam rangka pengendalian daya rusak air serta pemenuhan kebutuhan air baku. Selain itu, dilakukan penajaman terhadap aspek kesiapan pelaksanaan, termasuk kesiapan lahan, perencanaan teknis, serta kebutuhan sinkronisasi dengan unit organisasi lain, khususnya dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman.   Pada sesi wilayah III (Sulawesi, Maluku, dan Papua) yang diampu oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, pembahasan difokuskan pada dukungan terhadap kawasan strategis dan kawasan prioritas pembangunan, termasuk penguatan ketahanan pangan dan konektivitas wilayah. Penajaman dilakukan terhadap urgensi usulan kegiatan, efektivitas dukungan infrastruktur, serta kesesuaian dengan kebijakan pembangunan jangka menengah.   Sementara itu, pada sesi wilayah II (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) yang diampu oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, pembahasan mencakup penguatan layanan infrastruktur sumber daya air melalui rehabilitasi, peningkatan kapasitas, serta pengendalian banjir. Selain itu, dilakukan penajaman terhadap kesiapan teknis kegiatan, termasuk kelengkapan dokumen perencanaan dan kesesuaian dengan rencana strategis sektor sumber daya air.   Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu sebagai moderator acara, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Fransisco, serta para pegawai di lingkungan BPIW (Mut/Tiara)