Berita

  Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia mewakili Menteri PU, Dody Hanggodo pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional yang diselenggarakan di Aula Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (22/4).   Rapat dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS).   Pada pembukaan rapat, AHY menyampaikan akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional sebagaimana mandat dari Bapak Presiden.   “Hal ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh dari Pulau Jawa. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY.   AHY menyampaikan adanya ketimpangan besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di tanah air. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru mencapai 4 persen dan angkutan logistik hanya 1 persen. Menurutnya, kereta api dinilai jauh lebih efisien dan ramah lingkungan karena kontribusi emisinya kurang dari 1 persen.   Total panjang jalur yang direncanakan untuk dibangun mencapai 14.000 kilometer (km). Di Pulau Sumatera, panjang jalur eksisting saat ini tercatat sebesar 1.871 km, dengan rencana penambahan jaringan baru sepanjang 7.837 km. Salah satu program percepatan (quick wins) yang menjadi prioritas adalah pengembangan trase Banda Aceh–Besitang sepanjang kurang lebih 400 km, yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.   Sementara itu, di Pulau Sulawesi, panjang jalur yang telah terbangun saat ini mencapai 109 km yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Ke depan, pengembangan jaringan masih diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan hingga mencakup provinsi-provinsi lainnya di wilayah Sulawesi.   “Diperlukan pendekatan untuk wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara melalui skema yang melibatkan pelaku industri (downstreaming),” ujar AHY.   Pada sesi paparan Kementerian PU, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api tidak hanya berfokus pada pembangunan jalur, tetapi juga pada integrasi dengan infrastruktur pendukung. “Pengembangan jaringan kereta api harus dilakukan secara terpadu dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, dan penyediaan air bersih, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.   Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan pengembangan berbasis kawasan, termasuk penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). “Melalui pendekatan TOD, pengembangan jaringan kereta api diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal,” jelasnya.   Selain itu, dukungan infrastruktur dasar menjadi aspek krusial dalam pengembangan jaringan kereta api, mencakup penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang (flyover/underpass), pengendalian banjir di sepanjang jalur, serta peningkatan kualitas kawasan stasiun melalui penyediaan fasilitas dasar yang memadai.   Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, pengembangan jaringan kereta api diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.   Turut hadir dalam rapat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dan perwakilan stakeholders terkait. (Zim/Tiara)    

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, bersama Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PU yang diselenggarakan di Gedung Penyimpanan Arsip Kintaka pada Selasa, 21 April 2026. Rapat ini bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Riska Rahmadia menekankan bahwa forum harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga implementatif. “Melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif, kami berharap Rancangan Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Riska. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, yang menyampaikan sambutan secara daring melalui Zoom, menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan regulasi. “Harmonisasi ini bertujuan memastikan rancangan peraturan memenuhi syarat formil dan material, serta tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dan implementatif di lapangan,” ujarnya. Sementara itu, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman infrastruktur pekerjaan umum secara menyeluruh. “Perencanaan dan pemrograman memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan suatu proyek dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Zevi. Kegiatan berlanjut dengan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri secara komprehensif melalui pembahasan pasal per pasal hingga Pasal 44, meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar Rapermen siap diterapkan. Dalam penutupannya, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Wawan Yunarwanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi untuk proses selanjutnya. Ia juga berharap hasil pembahasan dalam rapat ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Turut hadir dan aktif melaksanakan diskusi dalam rapat, Biro Hukum, perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, tim harmonisasi Kementerian Hukum, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu. Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)  

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka membahas dukungan pembangunan infrastruktur daerah. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G BPIW, Jakarta pada Jumat (17/4).   Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Minahasa yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal daerah.   Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa, Rommy P. Leke beserta jajarannya, menyampaikan maksud dari audiensi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran daerah, termasuk nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun berjalan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur.   “Banyak aspirasi masyarakat terkait jalan, air minum, dan drainase yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Melalui audiensi ini, kami ingin memperoleh arahan terkait peluang program pusat yang dapat mendukung pembangunan di Minahasa.” ujar Rommy.   Sejumlah isu strategis turut disampaikan, antara lain penanganan Danau Tondano yang meluap dan mengakibatkan banjir, kebutuhan peningkatan akses jalan antar desa, hingga pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan dan permukiman.   Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema intervensi, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Irigasi Daerah, serta forum perencanaan pembangunan. Kementerian PU melaksanakan forum Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PU sedangkan Kemendagri melalui Rakortekrenbang dan Bappenas dengan Musrenbangnas. Ia menegaskan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan infrastruktur nasional dan daerah agar berjalan efektif dan efisien.   “Seluruh usulan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur. DPRD dapat berperan aktif mengawal usulan melalui koordinasi dengan Dinas PU dan Bappeda Provinsi dan Balai Kementerian PU pada wilayah kerja provinsi, serta memastikan kelengkapan data dukung agar dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.” ujar Bob.   Bob mengatakan, BPIW bertugas mensinkronkan usulan dari pemerintah daerah dengan RPJMN, Renstra Kementerian PU, serta direktif Presiden, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menambahkan bahwa proses pemrograman infrastruktur membutuhkan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen usulan.   “Perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan program Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2027 telah berjalan namun demikian usulan daerah masih dapat disampaikan melalui forum pemrograman seperti Musrenbangnas dan Rakortekrenbang, yang dilengkapi dengan kesiapan dokumen yang komprehensif.” jelas Zevi.   Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, memaparkan sejumlah kegiatan infrastruktur yang tengah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, antara lain pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) 3, pembangunan pengaman pantai, peningkatan sarana air baku, hingga optimalisasi sistem pengolahan limbah.   “Selain program tahun berjalan, indikasi kegiatan tahun 2027 juga mencakup revitalisasi lanjutan Danau Tondano serta pembangunan infrastruktur jalan strategis yang mendukung konektivitas wilayah.” ujar Pranoto.   Menutup audiensi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan serta komitmen untuk menindaklanjuti koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat.   “Kami telah mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme pengusulan program infrastruktur. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis dan balai Kementerian PU untuk mengawal kebutuhan pembangunan di daerah.” tutup Rommy.   Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi secara optimal dan berkelanjutan.(Zim/Tiara)

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang memasuki hari keempat (15/4). Pembahasan terbagi dalam dua sesi dengan delapan desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Pada sesi pertama, desk 1 membahas Provinsi Bengkulu dipimpin Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Gorontalo dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku Utara dipimpin Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Pegunungan dipimpin Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, membahas Provinsi Kalimantan Timur. Sesi pertama menyepakati percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur sektor sumber daya air dan bina marga, meliputi peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi (D.I.); pengendalian banjir di Bengkulu dan Kalimantan Timur; pembangunan jaringan pipa transmisi air baku di Maluku Utara; dan pembangunan jalan. Selain itu, dibahas juga sektor cipta karya dan prasarana strategis meliputi penataan kawasan strategis pariwisata; pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan air minum SPAM; pembangunan TPST; peningkatan IPLT; hingga rehabilitasi dan renovasi madrasah. Pada sesi kedua, desk 1 membahas Provinsi Lampung dipimpin Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Pembahasan pada sesi kedua mencakup rehabilitasi D.I.; pengendalian banjir di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat; peningkatan IPA; pembangunan IPLT dan TPST; serta pembangunan Sekolah Rakyat. Hasil pembahasan setiap program meliputi status diakomodasi dan ditangguhkan yang disertai catatan sesuai kesepakatan rapat. Turut hadir pada desk Konreg antara lain Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi, direktorat teknis unit organisasi teknis di Kementerian PU, serta perwakilan pemerintah provinsi yang terdiri atas Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti secara luring maupun daring.(ATD/Tiara)

Desk Konsultasi Regional (Konreg) yang dilaksanakan di Tangerang telah memasuki hari ketiga (15/4), pembahasan kali ini terbagi dalam 2 sesi dengan 10 desk yang membahas program dari masing-masing provinsi. Setiap desk konreg dihadiri oleh Bappenas, Kemenko IPK, jajaran Direktorat Sistem dan Strategi serta Direktorat Teknis seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU serta perwakilan provinsi yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada sesi pertama, Desk 1 membahas Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA BPIW. Desk 2 membahas Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Desk 3 membahas Provinsi Maluku dipimpin oleh Sukamto, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B. Desk 4 membahas Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Andie Pramudita, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Sementara desk 5 dipimpin oleh Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A membahas Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan yang dilakukan pada sesi 1 antara lain, Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat hingga Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sanggau di Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam sesi kedua, Desk 1 membahas program pada Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Fransisco Manalu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B. Desk 2, membahas Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin dipimpin oleh Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A. Kemudian pada Desk 3 membahas program pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C. Desk 4 dilanjutkan dengan membahas Provinsi Papua Barat Daya, dan Desk 5 membahas Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan program yang dilakukan antara lain pembangunan dan preservasi beberapa ruas jalan nasional, jalan bebas hambatan, pembangunan SPAM regional, embung, intake dan pipa transmisi air baku, pengendali banjir, jaringan irigasi, sistem pengelolaan persampahan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan. Adapun hasil dari pembahasan masing-masing program antara lain yaitu diakomodasi, ditangguhkan ke tahun berikutnya, atau dengan catatan-catatan lain yang disepakati dalam rapat. (Zim/Tiara)  

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Senin, 13 April 2026. Rapat ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga guna mengantisipasi serta meminimalkan dampak musim kemarau panjang, khususnya terhadap ketahanan air dan produksi pangan nasional. Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan terkait prediksi musim kemarau tahun 2026, strategi modifikasi cuaca, serta manajemen risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar peserta. Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, dalam paparannya menyampaikan potensi dampak musim kemarau panjang yang diperkuat oleh fenomena El Nino, serta menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan mitigasi yang terintegrasi. Dalam sesi diskusi, Kepala BPIW menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau panjang. “Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau panjang. Sinkronisasi antara pengelolaan sumber daya air, pengelola waduk dan bendungan, serta sektor pertanian khususnya dalam penentuan waktu tanam di sentra produksi padi perlu dilakukan secara terencana agar kebutuhan air untuk produksi pangan dapat terpenuhi secara optimal,”ujar Bob. Selain itu, Kepala BPIW juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dengan para pengelola waduk dan bendungan, termasuk Perum Jasa Tirta I dan II, guna memastikan pengaturan distribusi air dapat mendukung kebutuhan produksi pangan secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, baik dari kementerian/lembaga maupun unit teknis di daerah, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai (BBWS dan BWS). Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah kolaboratif dalam menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. (Fir/Tiara)