Memuat halaman...

BPIW Terima Audiensi DPRD Kabupaten Minahasa, Perkuat Sinergi Perencanaan Infrastruktur Daerah

20 April 2026

126

BPIW Terima Audiensi DPRD Kabupaten Minahasa, Perkuat Sinergi Perencanaan Infrastruktur Daerah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka membahas dukungan pembangunan infrastruktur daerah. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G BPIW, Jakarta pada Jumat (17/4).

Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Minahasa yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa, Rommy P. Leke beserta jajarannya, menyampaikan maksud dari audiensi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran daerah, termasuk nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun berjalan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Banyak aspirasi masyarakat terkait jalan, air minum, dan drainase yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Melalui audiensi ini, kami ingin memperoleh arahan terkait peluang program pusat yang dapat mendukung pembangunan di Minahasa.” ujar Rommy.

Sejumlah isu strategis turut disampaikan, antara lain penanganan Danau Tondano yang meluap dan mengakibatkan banjir, kebutuhan peningkatan akses jalan antar desa, hingga pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan dan permukiman.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPIW menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema intervensi, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Irigasi Daerah, serta forum perencanaan pembangunan. Kementerian PU melaksanakan forum Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PU sedangkan Kemendagri melalui Rakortekrenbang dan Bappenas dengan Musrenbangnas. Ia menegaskan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan infrastruktur nasional dan daerah agar berjalan efektif dan efisien.

“Seluruh usulan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur. DPRD dapat berperan aktif mengawal usulan melalui koordinasi dengan Dinas PU dan Bappeda Provinsi dan Balai Kementerian PU pada wilayah kerja provinsi, serta memastikan kelengkapan data dukung agar dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.” ujar Bob.

Bob mengatakan, BPIW bertugas mensinkronkan usulan dari pemerintah daerah dengan RPJMN, Renstra Kementerian PU, serta direktif Presiden, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terkoordinasi dengan baik dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menambahkan bahwa proses pemrograman infrastruktur membutuhkan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen usulan.

“Perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan program Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2027 telah berjalan namun demikian usulan daerah masih dapat disampaikan melalui forum pemrograman seperti Musrenbangnas dan Rakortekrenbang, yang dilengkapi dengan kesiapan dokumen yang komprehensif.” jelas Zevi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, memaparkan sejumlah kegiatan infrastruktur yang tengah dan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, antara lain pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) 3, pembangunan pengaman pantai, peningkatan sarana air baku, hingga optimalisasi sistem pengolahan limbah.

“Selain program tahun berjalan, indikasi kegiatan tahun 2027 juga mencakup revitalisasi lanjutan Danau Tondano serta pembangunan infrastruktur jalan strategis yang mendukung konektivitas wilayah.” ujar Pranoto.

Menutup audiensi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan serta komitmen untuk menindaklanjuti koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami telah mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme pengusulan program infrastruktur. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis dan balai Kementerian PU untuk mengawal kebutuhan pembangunan di daerah.” tutup Rommy.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi secara optimal dan berkelanjutan.(Zim/Tiara)

#BPIW #Kab.Minahasa

Berita Terkait

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

4 Mei 2026

113

Dorong Perlindungan Pantura Jawa, Kepala BPIW Hadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pesisir Terpadu

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 4 Mei 2026. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut membahas percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur perlindungan pesisir secara terpadu di wilayah Pantura Jawa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Dalam arahannya, Menteri Koordinator menyampaikan bahwa Pantura Jawa merupakan kawasan strategis ekonomi nasional yang memiliki potensi besar, namun juga kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko lingkungan. Ia memaparkan kondisi pesisir di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon, hingga Surabaya yang menghadapi tekanan serius. “Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah-langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menambahkan bahwa penurunan muka tanah yang mencapai 1–20 cm per tahun serta kenaikan muka air laut sekitar 0,8–1,2 cm per tahun telah meningkatkan risiko banjir rob di kawasan pesisir. “Pantura Jawa memiliki potensi besar, tetapi juga sangat rentan. Oleh karena itu, kita membutuhkan infrastruktur perlindungan pesisir yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut Pantura Jawa merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. “Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama, dengan dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan teknis harus didasarkan pada data yang valid serta kajian ilmiah yang terintegrasi. Selain itu, sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Kepala BPIW dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi perencanaan dan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Pantura Jawa. Turut hadir Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Airlangga Mardjono, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pemerintah daerah di wilayah Pantura Jawa. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Kementerian PU Dorong Integrasi Infrastruktur dalam Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

22 April 2026

242

Kementerian PU Dorong Integrasi Infrastruktur dalam Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia mewakili Menteri PU, Dody Hanggodo pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional yang diselenggarakan di Aula Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (22/4). Rapat dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi (SKS). Pada pembukaan rapat, AHY menyampaikan akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional sebagaimana mandat dari Bapak Presiden. “Hal ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh dari Pulau Jawa. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY. AHY menyampaikan adanya ketimpangan besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di tanah air. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru mencapai 4 persen dan angkutan logistik hanya 1 persen. Menurutnya, kereta api dinilai jauh lebih efisien dan ramah lingkungan karena kontribusi emisinya kurang dari 1 persen. Total panjang jalur yang direncanakan untuk dibangun mencapai 14.000 kilometer (km). Di Pulau Sumatera, panjang jalur eksisting saat ini tercatat sebesar 1.871 km, dengan rencana penambahan jaringan baru sepanjang 7.837 km. Salah satu program percepatan (quick wins) yang menjadi prioritas adalah pengembangan trase Banda Aceh–Besitang sepanjang kurang lebih 400 km, yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sementara itu, di Pulau Sulawesi, panjang jalur yang telah terbangun saat ini mencapai 109 km yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Ke depan, pengembangan jaringan masih diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan hingga mencakup provinsi-provinsi lainnya di wilayah Sulawesi. “Diperlukan pendekatan untuk wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara melalui skema yang melibatkan pelaku industri (downstreaming),” ujar AHY. Pada sesi paparan Kementerian PU, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api tidak hanya berfokus pada pembangunan jalur, tetapi juga pada integrasi dengan infrastruktur pendukung. “Pengembangan jaringan kereta api harus dilakukan secara terpadu dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, dan penyediaan air bersih, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan pengembangan berbasis kawasan, termasuk penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD). “Melalui pendekatan TOD, pengembangan jaringan kereta api diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal,” jelasnya. Selain itu, dukungan infrastruktur dasar menjadi aspek krusial dalam pengembangan jaringan kereta api, mencakup penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang (flyover/underpass), pengendalian banjir di sepanjang jalur, serta peningkatan kualitas kawasan stasiun melalui penyediaan fasilitas dasar yang memadai. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, pengembangan jaringan kereta api diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Turut hadir dalam rapat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dan perwakilan stakeholders terkait. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Perkuat Perencanaan Infrastruktur melalui Harmonisasi Rapermen PU

21 April 2026

186

BPIW Perkuat Perencanaan Infrastruktur melalui Harmonisasi Rapermen PU

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Riska Rahmadia, bersama Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PU yang diselenggarakan di Gedung Penyimpanan Arsip Kintaka pada Selasa, 21 April 2026. Rapat ini bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Riska Rahmadia menekankan bahwa forum harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga implementatif. “Melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif, kami berharap Rancangan Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Riska. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, yang menyampaikan sambutan secara daring melalui Zoom, menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan regulasi. “Harmonisasi ini bertujuan memastikan rancangan peraturan memenuhi syarat formil dan material, serta tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dan implementatif di lapangan,” ujarnya. Sementara itu, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman infrastruktur pekerjaan umum secara menyeluruh. “Perencanaan dan pemrograman memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan suatu proyek dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” jelas Zevi. Kegiatan berlanjut dengan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri secara komprehensif melalui pembahasan pasal per pasal hingga Pasal 44, meliputi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar Rapermen siap diterapkan. Dalam penutupannya, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Wawan Yunarwanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi untuk proses selanjutnya. Ia juga berharap hasil pembahasan dalam rapat ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Turut hadir dan aktif melaksanakan diskusi dalam rapat, Biro Hukum, perwakilan unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum, tim harmonisasi Kementerian Hukum, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu. Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya