Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) Tahun 2026 untuk pemrograman infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2027. Pra Konreg pada hari ini memasuki hari kedua yang difokuskan pada sektor Bina Marga. Kegiatan ini digelar secara hybrid pada Kamis, 19 Februari 2026. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino yang menekankan pentingnya efektivitas dan ketepatan klasifikasi program agar pembahasan Pra Konreg berjalan fokus serta menghasilkan daftar kegiatan siap dibahas pada tahap Konreg. “Proses pemrograman TA 2027 harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan keterbatasan ruang fiskal,” jelas Zevi. Pelaksanaan Pra Konreg dibagi ke dalam tiga desk. Dalam sesi pertama desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti yang membahas Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pembahasan tersebut termasuk proyek Jembatan Rantau Berangin di Riau yang masih membutuhkan pemenuhan lahan dan survei teknis. Desk 2, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, membahas Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung, Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, membahas Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, meninjau kesiapan fisik jalan dan jembatan, alokasi anggaran TA 2027, serta penyelesaian proyek perbatasan dan monitoring jembatan strategis. Sesi kedua desk menitikberatkan padawilayah Sulawesi dan wilayah Papua. Desk 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Setyo Purnomo, membahas Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Desk 3, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C, Andie Pramudita Saidhidayat, membahas Provinsi Papua dengan mengevaluasi urgensi, relevansi, dan kesiapankegiatan yang tertunda, sehingga kegiatan dapat tersinkronisasi secara optimal. Kegiatan berlanjut pada sesi terakhir yang membahas Provinsi di Pulau Jawa dan sekitarnya melalui pelaksanaan desk Pra Konreg. Pada sesi ini, seluruh desk berfokus pada penajaman kegiatan yang diusulkan, baik fisik maupun nonfisik, melalui pemetaan, verifikasi, serta penyesuaian program sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Desk 1 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, membahas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, desk 2 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, membahas Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DI Yogyakarta. Dalam diskusi, masing-masing desk melakukan penajaman terhadap usulan kegiatan melalui penyesuaian volume, lokasi, serta jadwal pelaksanaan, termasuk pembahasan koridor jalan di Jawa Tengah. Proses ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan program, prioritas proyek strategis tetap terjaga, serta alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat dan efektif di seluruh provinsi yang dibahas. Seluruh desk dalam Pra Konreg 2026 melaksanakan penajaman kegiatan sektor Bina Marga pada masing-masing wilayah secara komprehensif melalui pemetaan dan verifikasi program yang telah diusulkan, sekaligus pemrograman kegiatan fisik dan nonfisik agar selaras dengan prioritas pembangunan. (Fir/Tiara)  

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) pada 18–23 Februari 2026 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan dalam proses pemrograman yang bertujuan menajamkan serta menyinkronkan kegiatan hasil Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum Konsultasi Regional (Konreg) yang akan dilaksanakan pada bulan April.   Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino. Dalam arahannya, Zevi menegaskan bahwa Pra Konreg menjadi momentum krusial untuk memastikan setiap kegiatan benar-benar memiliki urgensi, kesiapan teknis, serta keterkaitan dengan prioritas nasional.   “Kita harus melihat urgensi kegiatan, bagaimana integrasinya dengan sektor lain, dan seberapa penting dampaknya bagi pengembangan wilayah. Jadi bukan hanya soal ada atau tidaknya kegiatan, tetapi seberapa kuat justifikasinya,” ujar Zevi.   Ia juga menekankan bahwa proses pemrograman membutuhkan ketajaman dalam menentukan prioritas, baik untuk program yang mendukung Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN. Dalam konteks tersebut, Pra Konreg difokuskan pada pembahasan kegiatan yang telah diakomodasi sebelumnya, untuk kemudian dilakukan penajaman lebih lanjut bersama unit organisasi teknis.   Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan menghadirkan Indah Salvia Amin, Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Strategi Pengelolaan Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air (SSPSDA), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Secara keseluruhan, sektor SDA membahas 305 pekerjaan yang tersebar di berbagai wilayah.   Pembahasan menitikberatkan pada program yang mendukung swasembada dan ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti bendungan, waduk, bendung, serta daerah irigasi. Selain itu, dilakukan klarifikasi terhadap readiness criteria, seperti ketersediaan lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta sinkronisasi lintas sektor.   Pada sesi wilayah I (Sumatera dan Kalimantan) yang diampu oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, pembahasan menitikberatkan pada dukungan infrastruktur sumber daya air dalam rangka pengendalian daya rusak air serta pemenuhan kebutuhan air baku. Selain itu, dilakukan penajaman terhadap aspek kesiapan pelaksanaan, termasuk kesiapan lahan, perencanaan teknis, serta kebutuhan sinkronisasi dengan unit organisasi lain, khususnya dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman.   Pada sesi wilayah III (Sulawesi, Maluku, dan Papua) yang diampu oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, pembahasan difokuskan pada dukungan terhadap kawasan strategis dan kawasan prioritas pembangunan, termasuk penguatan ketahanan pangan dan konektivitas wilayah. Penajaman dilakukan terhadap urgensi usulan kegiatan, efektivitas dukungan infrastruktur, serta kesesuaian dengan kebijakan pembangunan jangka menengah.   Sementara itu, pada sesi wilayah II (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) yang diampu oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, pembahasan mencakup penguatan layanan infrastruktur sumber daya air melalui rehabilitasi, peningkatan kapasitas, serta pengendalian banjir. Selain itu, dilakukan penajaman terhadap kesiapan teknis kegiatan, termasuk kelengkapan dokumen perencanaan dan kesesuaian dengan rencana strategis sektor sumber daya air.   Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Alis Listalatu sebagai moderator acara, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Setyo Purnomo, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Zaldy Sastra, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Fransisco, serta para pegawai di lingkungan BPIW (Mut/Tiara)

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Wilayah II BPIW, Kementerian PU Airlangga Mardjono, memimpin Audiensi Usulan Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Gedung G BPIW, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.   Audiensi yang dihadiri oleh Kepala Bapperida Kudus, Kepala Dinas PUPR Kudus, Kepala Dinas Perdagangan Kudus, perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), serta Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW membahas usulan rencana pembangunan pasar di Kabupaten Kudus diantaranya Pasar Jember dan Pasar Anyar.   Pemkab Kudus menyampaikan telah mengusulkan revitalisasi lima pasar melalui APBN dan mengerucut pada Pasar Bitingan. Namun, seiring rencana perluasan RSUD dr. Loekmono Hadi, Pasar Bitingan akan dialihfungsikan menjadi area parkir rumah sakit sehingga diusulkan pembangunan Pasar Anyar sebagai pengganti. Pasar Anyar direncanakan berdampingan dengan Pasar Baru, dengan segmentasi komoditas berbeda agar tidak saling bersaing. Dokumen studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan, serta lahan merupakan milik Pemkab Kudus.   “Dengan adanya rencana perluasan RSUD di samping Pasar Bitingan,  diperlukan pembangunan Pasar Anyar sebagai alternatif pengganti dengan mempertimbangkan skala dan urgensinya” ujar Kepala Bapperida Kudus.   Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga, menekankan agar mekanisme revitalisasi pasar atau pembangunan baru pasar tetap memperhatikan aspek administratif dan ekonomi seperti keterjangkauan harga kios. “Relokasi harus memperhatikan aspek sosial ekonomi pedagang. Harga kios di Pasar Anyar diharapkan tidak memberatkan,” tegasnya.   Perwakilan Direktorat Perencanaan Teknis Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya (PPKOSB) DJPS, Zulfikar menyampaikan bahwa Pasar Jember saat ini telah masuk dalam DIPA TA 2026-2027 dan saat ini sedang dalam proses perencanaan lanjutan.   “Secara administratif perubahan dimungkinkan, namun harus melalui mekanisme resmi dan didukung surat rekomendasi dari Kementerian Perdagangan yang memuat justifikasi teknis kebutuhan pedagang, kios, fasilitas, serta kesiapan Readiness Criteria (RC)” ujar Zulfikar.   Ketua Tim, Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Akhyar, juga menyampaikan bahwa pembahasan usulan program dapat dilakukan melalui mekanisme forum perencanaan dan penganggaran seperti Rakorbangwil dan Konreg.   Sebagai tindak lanjut, revitalisasi Pasar Jember yang telah masuk DIPA TA 2026 tetap dilanjutkan sambil dilakukan evaluasi lebih lanjut. Sementara itu, usulan pembangunan Pasar Anyar akan diproses dari tahap awal sesuai Perpres Nomor 43 Tahun 2019, diawali dengan surat Pemkab Kudus kepada Kementerian Perdagangan untuk memperoleh rekomendasi sebelum diajukan kepada Kementerian PU.   Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, diharapkan penataan pasar di Kabupaten Kudus dapat berjalan optimal serta mendukung penguatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Tasya/Tiara)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia mewakili Menteri PU, Dody Hanggodo sebagai narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Batam, 19 Januari 2026. Rakernas APKASI adalah sebuah forum yang dihadiri oleh bupati dari kabupaten se-Indonesia, yang pada tahun ini mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” sebagai upaya menyelaraskan program pembangunan pemerintah daerah dengan delapan misi utama pembangunan nasional. Pada sesi paparan materi, Bob menyampaikan topik “Penguatan Infrastruktur Dasar Kabupaten untuk Mendukung Konektivitas, Layanan Publik, dan Hilirisasi Ekonomi Daerah dalam Kerangka Asta Cita” yang secara umum menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar kabupaten sebagai fondasi konektivitas, peningkatan layanan publik, dan hilirisasi ekonomi daerah dalam kerangka Asta Cita. Kementerian PU berperan langsung dalam enam Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029, antara lain memperkuat swasembada pangan, energi, dan air; melanjutkan pembangunan infrastruktur; memperkuat pembangunan SDM; mendukung hilirisasi; membangun dari desa dan dari bawah; serta memperkuat keselarasan dengan lingkungan melalui konservasi bencana. Arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran utama “PU608”, dimana Kementerian PU berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi yang membantu investasi sektor produktif seperti industri dan pariwisata lebih efisien melalui 6 (enam), efisiensi investasi dengan target nilai Incremental Capital Investment Output (ICOR) kurang dari 6; 0 (nol), pengentasan kemiskinan menuju 0%; dan 8 (delapan), mendorong pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Sasaran ini selanjutnya dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mencakup ketahanan air, konektivitas jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman, prasarana strategis, penguatan SDM konstruksi, tata kelola pembangunan, serta pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2025–2029, intervensi infrastruktur pekerjaan umum diprioritaskan pada 547 lokasi prioritas yang mencakup kawasan swasembada pangan, air, dan energi; kawasan pertumbuhan industri, pariwisata, dan perkotaan; kawasan komoditas unggulan; kawasan afirmasi pengentasan kemiskinan; serta kawasan konservasi dan rawan bencana. Pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian PU menetapkan berbagai target pembangunan, antara lain peningkatan kapasitas tampungan air, keandalan daerah irigasi, akses air minum dan sanitasi aman, penurunan waktu tempuh jaringan jalan nasional, peningkatan kualitas sarana pendidikan, serta penguatan prasarana strategis sosial dan ekonomi. Selain program reguler, percepatan pembangunan juga dilaksanakan melalui sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), antara lain: Inpres Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Swasembada Pangan; Inpres Percepatan Revitalisasi Madrasah; Inpres Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sekolah Rakyat; Inpres Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah; Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Kemudian, dalam mendukung capaian prioritas nasional, pemerintah menetapkan tiga strategi utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, yaitu: memastikan penyusunan program infrastruktur mempedomani Asta Cita serta berbasis potensi unggulan wilayah, kebutuhan layanan dasar, dan pemerataan ekonomi; melanjutkan dukungan infrastruktur yang berkeadilan untuk memenuhi target-target Inpres, termasuk jaringan irigasi, jalan dan jembatan daerah, Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, serta Infrastruktur Berbasis Masyarakat; dan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Kunci keberhasilan pembangunan wilayah terletak pada kolaborasi hexahelix yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media,” ungkap Bob. Melalui Rakernas XVII APKASI 2026, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai simpul integrasi perencanaan infrastruktur wilayah. Sinergi pusat–daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan visi, menyamakan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun infrastruktur wilayah yang berdaya ungkit tinggi bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Bob Arthur Lombogia. Dengan penguatan perencanaan terpadu dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU optimistis pembangunan infrastruktur wilayah akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia Maju dan fondasi Indonesia Emas 2045. (Zim/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melaksanakan rapat finalisasi legal drafting Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Selasa-Rabu, 6-7 Januari 2026 di Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum (PU).    Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, Data, dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi ini merupakan tindak lanjut proses legalisasi Rapermen agar selaras dengan kaidah teknik legal drafting, setelah substansi pengaturannya disepakati. Pembahasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup, sebagai bagian dari komitmen BPIW untuk segera mengajukan permohonan harmonisasi.    Dalam pembahasan, dilakukan penyesuaian kerangka pikir Rapermen guna mewujudkan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur pekerjaan umum yang lebih komprehensif. Beberapa perubahan utama meliputi perubahan judul yang menggantikan Permen PU Nomor 6 Tahun 2022, penyesuaian durasi Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) menjadi 20 tahun, serta penguatan keterkaitan RPIW dan Renstra PU dengan dokumen perencanaan RPJPN dan Memorandum Program dan Anggaran.    Selain itu, hasil evaluasi kebermanfaatan akan menjadi input dalam penyusunan Memorandum Program dan Anggaran, serta dilakukan penyesuaian pelaksanaan Konreg yang kembali dilaksanakan oleh BPIW. Rapat tersebut telah menghasilkan penyempurnaan redaksi dan substansi terhadap seluruh pasal terakhir.    Rapat pembahasan legal drafting ini dihadiri oleh Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I A Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Andi Pramudita, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Mangapul L Nababan, dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto. (Fir/Tiara)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi membuka Pelatihan Pendampingan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PU yang akan ditugaskan sebagai relawan penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah I Medan dan dilaksanakan secara klasikal pada 22–24 Desember 2025 bertempat di UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis peserta dalam melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, sekaligus memperkuat peran ASN sebagai relawan kemanusiaan di lapangan. Dari total 69 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, BPIW mengirimkan sebanyak 9 orang perwakilan, yang berasal dari unit kerja terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah. Kepala BPSDM Kementerian PU, Apri Artoto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran para peserta pelatihan merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana. “Hari ini Saudara hadir bukan sekadar sebagai peserta pelatihan, tetapi sebagai wajah negara di tengah masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Kehadiran Saudara adalah simbol kepedulian, keberpihakan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar Apri. Lebih lanjut, Apri menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan rasa aman serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. “Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali seperti semula. Kita harus membangun lebih kuat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan agar infrastruktur yang dipulihkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan,” tegasnya. Materi pelatihan disusun secara komprehensif dengan total 30 jam pelajaran, dari identifikasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana, pendampingan masyarakat, pemeriksaan kerusakan bangunan pascabencana, pengawasan konstruksi, pengenalan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), hingga administrasi kontrak penanganan bencana. Pelatihan ini didukung oleh widyaiswara serta pejabat struktural dan fungsional Kementerian PU sebagai pengajar. Menutup sambutannya, Kepala BPSDM secara resmi membuka pelatihan dan menyampaikan pesan moral kepada seluruh peserta agar menjalankan tugas dengan profesionalisme dan empati. “Ketika tangan bekerja dengan ilmu dan hati bergerak dengan empati, di situlah pengabdian menemukan maknanya,” tutup Apri. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu menjalankan peran sebagai relawan yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam mendampingi masyarakat menuju pemulihan yang lebih aman dan berkelanjutan pascabencana. Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi eksisting pascabencana, Tim BPIW melaksanakan pemantauan lapangan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Palembayaan dan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemantauan awal dilakukan dengan meninjau langsung kondisi akses jalan dan badan jalan, serta kerusakan prasarana pendukung lainnya. Di beberapa titik, terdapat gangguan fungsi infrastruktur yang berpotensi menghambat konektivitas wilayah dan akses logistik masyarakat, terutama pada koridor yang menjadi jalur utama mobilitas antarwilayah.(Zim/Tiara)