Memuat halaman...

Kementerian PU Matangkan Pelaksanaan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQDTP) 2027

23 Februari 2026

261

Kementerian PU Matangkan Pelaksanaan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQDTP) 2027

Rapat Pembahasan SQDTP Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah gelar rapat lanjutan mendukung program Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQDTP) pada Senin 23 Februari 2026 di Jakarta. Rapat ini merupakan lanjutan dari pembahasan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/DRPPLN (Green Book) SQDTP yang digelar Bappenas 10 Februari lalu. Rapat ini ditujukan untuk membahas rencana pelaksanaan SQDTP di Kementerian Pekerjaan Umum. SQDTP merupakan program pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas yang direncanakan 2027. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata sebagai executing agency, dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai implementing agencies.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan bahwa Cakupan lokasi program meliputi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan pengembangan Key Tourism Area (KTA), yaitu: Danau Toba, Borobudur–Yogyakarta–Prambanan, Lombok–Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado–Likupang, Raja Ampat, Bromo–Tengger–Semeru, Bangka Belitung, Wakatobi, dan Morotai. Selain itu terdapat 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR): Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.

“Kementerian PU mendapat tugas dalam bidang infrastruktur dan layanan pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas jalan dan jembatan, penataan kawasan dan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan)” Ujar Zevi.

Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Biro Perencanaan, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Prasarana Strategis. Rizki R. Oktora dari Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (PKLN) mengungkapkan bahwa Biro PKLN dalam hal ini sebagai PIC sebagai perwakilan implementing agency dari Kementerian PU. Ia juga menambahkan bahwa apabila green book terbit di april 2026 ini maka di trimester 2 maka akan menjadi dasar penganggaran pada trimester 2 tahun ini.

Sementara Dewi Artrishanty dari Ditjen SDA mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dukungan infrastruktur SDA di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di tahun 2027-2029. “Beberapa lokus yang sudah kami identifikasi adalah di Provinsi Sumatera Utara, Jawa tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, Kepulauan Bangka-Belitung, Maluku Utara, Bali, DK Jakarta, dan Kepulauan Riau. Kegiatan yang diusulkan antara lain berupa pengendalian daya rusak air, pembangunan bendungan, normalisasi sungai, dan erosi. Namun hal ini masih menunggu arahan selanjutnya dari Dirjen SDA” Terangnya.

Moh Hasbi Assiddiqi, Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Pengadaan Lahan Ditjen Prasarana Strategis (PS) menambahkan bahwa dukungan yang mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PS adalah berupa sarana dan prasarana pendidikan vokasi (Politeknik Pariwisata). “Kami juga sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan sektor PS, namun perlu kita dudukkan apakah inline dengan Perpres dan ITMP-nya sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut” Ujarnya.

Pandu Gunadi Atmosukarto, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya menambahkan bahwa lesson learned pelaksanaan ITDP sebelumnya menjadi pembelajaran berharga untuk kita di Kementerian PU. “Apa yang kita bangun ini akan indah karena ini ada di kawasan pariwisata, tapi jika tidak ada perencanaan bagaimana pengelolaan ke depannya, akan menjadi PR buat kita semua. Maka perlu jelas dari hulu sampai hilirnya” Terangnya. (MBA/Tiara)

#Pariwisata

Berita Terkait

8 April 2026

Percepatan Infrastruktur dan Transportasi Pariwisata Bali Jadi Fokus Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Upaya percepatan dan sinergi pembangunan program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi pariwisata di Provinsi Bali menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, 8 April 2026. Rapat ini melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali. Rapat ini membahas langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga bertujuan menyelaraskan program lintas sektor agar pembangunan Bali tidak dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu sistem wilayah. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan beserta jajaran, Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran, Gubernur Bali beserta jajaran, serta Anggota dan Pimpinan Komisi V DPR RI. Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki urgensi tinggi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 7,05 juta orang, dan wisatawan domestik 9,2 juta orang. Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional bahkan mencapai 55%, dan sektor pariwisata ini berkontribusi 66% terhadap pertumbuhan perekonomian Bali. Namun demikian, Gubernur juga menyoroti berbagai masalah dan tantangan serius, seperti alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, keterbatasan air bersih, hingga kemacetan dan keterbatasan infrastruktur. “Ada beberapa permasahan yang tidak bisa kami atasi terutama yang berkaitan dengan infrastruktur yang memerlukan dana cukup besar.” ujarnya. Selain itu beliau menambahkan bahwa masalah kemacetan juga semakin tinggi di wilayah Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan sebagai lokasi objek wisata utama. Selain itu, dukungan pembangunan infrastruktur laut seperti pebangunan pelabuhan angkutan logistik sangat diperlukan mengingat adanya lonjakan wisatawan yang menggunakan jalur laut sebagai dampak jalan tol Trans Jawa yang sudah mendekat ke Banyuwangi sebagai penghubung jalur laut Pualu Jawa dan Bali. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, dalam paparannya menegaskan bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan simbol mobilitas yang harus tetap tangguh terhadap tekanan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infratsruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dalam sistem yang mencakup konektivitas wilayah, sanitasi lingkungan, serta dukungan terhadap produktivitas pangan. Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah merencanakan 206 paket pembangunan di Bali dengan nilai total sekitar Rp1,2 triliun. Program tersebut mencakup penanganan abrasi pantai, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, pengelolaan sampah di kawasan Sarbagita, serta penguatan irigasi guna mendukung swasembada pangan. “Penangan sampah di Bali sekarang didorong dari dua arah sekaligus, sistem hulunya diperkuat, sistem hilirnya dimodernisasi dan ini penting karena Bali tidak cukup hanya dibersihkan, Bali harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang benar-benar bekerja,” tegas Wakil Menteri ketika membahas masalah persampahan. Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memaparkan rencana pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Bali, salah satunya melalui moda water taxi yang tengah disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Proyek ini direncanakan memasuki tahap konstruksi pada Agustus 2026 hingga Juli 2027, sebagai alternatif transportasi yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, moda ini diharapkan menjadi solusi atas kemacetan yang saat ini mencapai 1,5 jam melalui jalur darat. Selain itu, pengembangan fasilitas Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan distribusi logistik. Rapat menyepakati sejumlah poin penting, di antaranya Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Bali. Pemerintah Provinsi Bali diminta menyelesaikan kepastian lahan dan administrasi terkait objek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan juga diminta mengakomodir berbagai usulan daerah, termasuk kepastian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, penanganan banjir dan abrasi pantai, penyediaan air bersih, pembangunan pelabuhan angkutan logistik, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penguatan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan. Selain itu, kedua kementerian diminta berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dukungan perencanaan dan pembiayaan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang hadir menyusul karena baru usai menghadiri rapat di Istana, menutup rapat dan menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

Menyulam Asa Menjadi Kelas Dunia, Purwokerto-Banyumas Siap Dikembangkan menjadi Kota Pendidikan dan Wisata melalui Program ICP

22 Mei 2025

2736

Menyulam Asa Menjadi Kelas Dunia, Purwokerto-Banyumas Siap Dikembangkan menjadi Kota Pendidikan dan Wisata melalui Program ICP

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II BPIW, Melva Eryani Marpaung, bersama tim melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan program Integrated City Planning (ICP) Purwokerto–Banyumas. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Joko Kaiman, Kantor Bupati Banyumas, dan dihadiri oleh Bupati Banyumas beserta para kepala OPD terkait. Dalam paparannya, Melva Eryani Marpaung menjelaskan bahwa program ICP PUrwokerto-Banyumas bertujuan mewujudkan Purwokerto–Banyumas sebagai kota layak huni, hijau, dan cerdas berstandar global, dengan tema “Perkotaan Baru di Selatan Jawa sebagai Kota Pendidikan dan Tujuan Wisata.” Tiga kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Kawasan Pendidikan, Pusat Pemerintahan Kota Baru, dan Kota Lama Banyumas (wisata-heritage). Selanjutnya, akan disusun proposal bisnis untuk menarik investasi swasta sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD. “Rencana investasi ini akan dikemas dalam bentuk business proposal berbasis pendekatan kawasan beserta tata kelola pengelolaannya untuk menarik minat investor,” jelas Melva. Melva menjelaskan rencana pengembangan kawasan Purwokerto–Banyumas juga mempertimbangkan keberadaan exit Tol Pejagan–Cilacap di Kecamatan Ajibarang, yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui skema land value capture untuk memaksimalkan nilai lahan seiring pembangunan infrastruktur. Bupati Banyumas menyatakan, “Skema kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” dan menyambut positif strategi land value capture di Ajibarang sebagai katalis pertumbuhan wilayah yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, Bapak Bupati Banyumas menyatakan dukungan penuh untuk mengintegrasikan hasil ICP ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029. Ia berharap skema kerja sama ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat pembangunan daerah. Melva menekankan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. “Partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, serta tata kelola yang inovatif dan kolaboratif harus menjadi fondasi utama. Hanya dengan cara ini, kota masa depan yang kita impikan bisa benar-benar terwujud,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

Rapat Tingkat Menteri untuk Finalisasi Integrated Tourism Master Plan/ Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (ITMP/RIDPN) Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai

21 November 2023

3983

Rapat Tingkat Menteri untuk Finalisasi Integrated Tourism Master Plan/ Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (ITMP/RIDPN) Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai

Rapat Tingkat Menteri (RTM) merupakan tahap akhir dari penyusunan RIDPN sebelum proses pengajuan dan pembahasan Raperpres RIDPN yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perpres RIDPN akan menjadi dasar dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dalam 20 tahun ke depan. Pelaksanaan RTM 3 KSPN (Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai) pada tanggal 21 November 2023, bertempat di Ruang Rapat DH 1-4 Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Bappenas, serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri ATR/BPN, Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dirjen Cipta Karya, Kepala BPIW, serta perwakilan 14 kementerian/Lembaga. RIDPN Labuan Bajo memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman satwa endemik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. RIDPN Bromo-Tengger-Semeru menekankan pada fungsi konservasi Taman Nasional serta pelestarian Masyarakat suku Tengger sebagai penduduk asli. Sementara itu RIDPN Morotai mengedepankan pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II sebagai daya tarik pariwisata. Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pada tahun 2020-2023 dukungan infrastruktur di 3 KSPN tersebut telah mencapai Rp 2,9 triliun diantaranya meliputi penyedian air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, pembangunan jalan, penataan kawasan pariwisata, pembangunan sarhunta, dan pembangunan infrastruktur dasar. Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menerima aset infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat segera dipelihara. Disampaikan juga bahwa dalam melaksanakan rencana aksi ITMP/RIDPN dukungan kemudahan perizinan, kepastian ketersediaan lahan, regulasi penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan di 3 KSPN ini dapat terlaksana dengan baik. Pada akhir rapat, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. (Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya