Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam rapat pembahasan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan dan fasilitasi kegiatan perkotaan bersama United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di Kantor BPIW, Ruang Rapat Lantai 2, Kamis, 18 Juni 2026.   Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil World Urban Forum (WUF), penguatan implementasi New Urban Agenda, serta peluang kolaborasi dengan UCLG ASPAC dalam mendukung pembangunan perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing.   Wakil Menteri PU juga menekankan bahwa permasalahan perkotaan tidak hanya terkait penyediaan jaringan infrastruktur, tetapi juga keterpaduan antar sektor dan antar pelaku pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan kelembagaan yang bertanggung jawab mengoordinasikan pembangunan perkotaan secara terpadu.   "Kami harap BPIW menjadi lead institution dalam mengoordinasikan integrasi pembangunan infrastruktur terpadu lintas unit organisasi, dan pilih 1 pilot project yang dapat memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan Asta Cita tanpa keluar dari Program Presiden."   Lebih lanjut, Wakil Menteri PU menegaskan peran krusial BPIW dalam menyelaraskan perencanaan sebelum penganggaran. "BPIW yang mengintegrasikan sebelum masuk DIPA dan BPIW mempunyai konsep kota butuh apa, sanitasi, air minum, butuhnya berapa, dan kita tidak boleh lepas dari apa yang dibangun oleh kabupaten dan provinsi," tegasnya.   Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menjelaskan bahwa pengembangan perkotaan perlu memperhatikan enam aspek utama yaitu infrastruktur, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Ia menyoroti bahwa kendala paling sering dialami pada aspek sosial, sehingga pelibatan masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan.   Kepala BPIW juga menyoroti pentingnya integrasi infrastruktur sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. “Bagaimana kita bisa mengukur kemiskinan dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) apabila infrastruktur tidak terintegrasi, Saya berharap BPIW dapat menjadi Bappenas-nya Kementerian PU sehingga perencanaan, pemrograman, hingga penganggaran dapat berjalan selaras dan terukur,” Ujar Adenan.   Lebih lanjut, Adenan menjelaskan bahwa BPIW telah memiliki SiPro yang mengawal proses perencanaan dari rakorbangwil hingga konreg. Ke depan, peran tersebut akan diperkuat melalui revisi peraturan serta juklak/juknis agar seluruh unit organisasi mengacu pada hasil konreg hingga tahap penganggaran. Selain itu, BPIW telah menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) berbasis kawasan prioritas arahan RPJMN 2025–2029 yang terintegrasi lintas sektor guna mendukung pembangunan wilayah yang lebih terpadu dan berkelanjutan.   Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Latifah Sumandari, menyampaikan bahwa agenda pembangunan perkotaan Indonesia memiliki keselarasan yang kuat dengan Baku Call to Action hasil WUF. Keselarasan tersebut tercermin dalam Asta Cita, Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, dan RPJMN 2025–2029 yang mendorong pembangunan kota yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan. Berbagai agenda tersebut diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan perumahan, layanan dasar perkotaan, transportasi berkelanjutan, pengembangan wilayah metropolitan, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.   Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menjelaskan bahwa BPIW memperoleh mandat sebagai pengampu Program Perkotaan Berkelanjutan dalam RPJMN 2025–2029 dan berperan mengawal pencapaian berbagai indikator pembangunan perkotaan.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III menekankan pentingnya pendekatan kewilayahan dan berbasis kawasan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) agar kebutuhan infrastruktur dapat diidentifikasi secara terpadu dan mampu mendorong transformasi kawasan secara berkelanjutan.   Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan perkotaan dalam menghadapi urbanisasi sebagai megatren menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program pembangunan perkotaan seperti KOTAKU, P3KP, dan NUDP perlu diperkuat melalui pendekatan Integrated City Planning (ICP) yang terintegrasi lintas sektor.   Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II menegaskan bahwa penanganan persoalan perkotaan memerlukan pendekatan kewilayahan yang terintegrasi. Saat ini, Wilayah II tengah mengembangkan konsep Integrated City Planning (ICP) di Kota Purwokerto untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan dan heritage.   Sekretaris BPIW menambahkan bahwa pengembangan perkotaan perlu difokuskan pada kota-kota yang memiliki daya saing dan potensi bertaraf internasional. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan Integrated City Planning (ICP) untuk membuka akses pendanaan di luar APBN serta mendorong replikasi praktik baik pembangunan di berbagai daerah.   Sebagai tindak lanjut, BPIW akan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional (TKSPPN) dan para pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti hasil pembahasan rapat. (Tasya)

  Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite II DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I, Angelius Wake Kako dengan agenda membahas pelaksanaan program Tahun 2026 serta rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kementerian PU Tahun 2027.   Dalam kapasitas mewakili Menteri PU, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyampaikan pada paparannya bahwa alokasi anggaran Kementerian PU Tahun 2026 sebesar Rp115,32 triliun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi keuangan telah mencapai Rp40,96 triliun atau 35,52 persen, dengan capaian fisik sebesar 39,67 persen.   "Kinerja fisik dan keuangan menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun beberapa program masih memerlukan percepatan pelaksanaan," ujar Apri.   Untuk Tahun 2027, Kementerian PU memperoleh pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp219,81 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan pendanaan sebesar Rp121,34 triliun guna mendukung berbagai program prioritas nasional.   Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan, Sularso, mengapresiasi berbagai pembangunan strategis yang telah dilakukan Kementerian PU di wilayah timur Indonesia, khususnya dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. "Kami berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah menunjukkan kerja nyata, terutama dalam mendukung pembangunan strategis di Papua Selatan," ujarnya.   Sementara itu, Anggota DPD RI dari Dapil Maluku Utara, R. Graal Taliawo, mengapresiasi dukungan pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden di Pulau Taliabu, namun meminta perhatian lebih terhadap penanganan abrasi pantai, pengaman sungai, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah pertambangan.   Dari Sumatera Barat, Muslim M. Yatim menyoroti pentingnya percepatan rehabilitasi pascabencana serta pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian wilayah. Sementara Stefanus B.A.N. Liow dari Dapil Sulawesi Utara mendorong optimalisasi pemanfaatan bendungan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, serta perluasan program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.   Masukan serupa juga disampaikan oleh anggota DPD RI dari Dapil lainnya seperti Papua, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara yang menekankan pentingnya pembangunan jalan, irigasi, sanitasi, air bersih, pengaman pantai, embung, serta peningkatan koordinasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah.   Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Apri Artoto menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.   "Kami akan terus berupaya mengalokasikan anggaran secara optimal agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," Ujar Apri.   Kementerian PU juga memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan daerah, termasuk percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera, pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, peningkatan infrastruktur dasar di wilayah timur Indonesia, serta penguatan konektivitas dan ketahanan air di berbagai daerah.   Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PU dan DPD RI dalam mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (Tasya/Zim)    

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, 11 Juni 2026. Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027.   Dalam rapat tersebut, Lasarus menyampaikan sejumlah catatan strategis, antara lain penguatan konektivitas nasional, optimalisasi pemanfaatan bendungan melalui pembangunan jaringan irigasi, keberlanjutan program Instruksi Jalan Daerah (IJD), dukungan terhadap ketahanan pangan, serta penguatan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).   Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian PU Tahun 2027 mencapai Rp219,81 triliun. Namun, berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PU memperoleh alokasi sebesar Rp98,47 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun.   Menurut Dody, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan dan jembatan, layanan air minum dan sanitasi, penanganan bencana, serta berbagai program infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat.   Dody juga menegaskan pentingnya Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Pada Tahun 2027, kebutuhan anggaran IBM mencapai Rp6,32 triliun untuk 16.026 lokasi, sementara pagu yang tersedia baru mampu mengakomodasi sekitar 4.127 lokasi. Program yang mencakup P3-TGAI, Pamsimas, Sanimas, dan pembangunan jembatan gantung tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.   Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan IBM dan mendorong agar program tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran Kementerian PU Tahun 2027. DPR juga menyoroti kebutuhan pendanaan penanganan pascabencana di Sumatera sebesar Rp10,47 triliun atau sekitar 11 persen dari pagu indikatif Kementerian PU, serta mendorong optimalisasi program IJD, pembangunan jaringan irigasi, dan pelibatan kontraktor daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.   Selain itu, Komisi V DPR RI mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, khususnya di Papua yang mencakup 26 dari 30 daerah tertinggal prioritas nasional.   Pada akhir rapat, Komisi V DPR RI menerima pagu indikatif Kementerian PU Tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun serta menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian PU memperjuangkan tambahan anggaran guna memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp121,34 triliun untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur Tahun 2027.   Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam raker tersebut Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU. (Tasya)  

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Adenan Rasyid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 7–8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.   Sebagaimana telah diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebagai KSPEAN, khususnya pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kabupaten Merauke yang berlokasi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab.   Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPIW meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 yang mendukung pengembangan kawasan pangan, antara lain pembangunan jaringan irigasi rawa pada KSPP Kabupaten Merauke, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembangunan jalan dan drainase KSPP Ruas Wanam–Muting Segmen 1.   Adenan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur Kementerian PU di Kabupaten Merauke merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Keberhasilan pengembangan kawasan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, tetapi juga dukungan infrastruktur yang terintegrasi.   “Program infrastruktur Kementerian PU di Kabupaten Merauke merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung rantai produksi pertanian secara optimal,” ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan antarsektor di lingkungan Kementerian PU, khususnya antara bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga. Menurutnya, sinergi antarsektor menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pembangunan kawasan sentra produksi pangan.   Jaringan irigasi yang dibangun di kawasan tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan dan distribusi air bagi area persawahan sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Sementara itu, pembangunan jalan dan drainase berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar kampung di Kabupaten Merauke sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian menuju pusat-pusat pengolahan maupun pemasaran.   “Jaringan irigasi diperlukan untuk memastikan kebutuhan dukungan pengairan pada area sawah dapat terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, jaringan jalan menjadi infrastruktur penting untuk mendukung konektivitas antartitik perkampungan serta memperlancar distribusi hasil pertanian,” tambahnya.   Dalam kunjungan ini, Kepala BPIW didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto, beserta jajaran. Hadir pula pejabat yang membersamai yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Arnold A. P. Ritiauw; Plt. Direktur Sungai dan Pantai; Plt. Direktur Irigasi dan Rawa; Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Sungai dan Pantai; Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Marauke; dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke.   Melalui kegiatan monitoring ini, BPIW berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung KSPEAN Papua Selatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah. Infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan. (MBA)      

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Infrastruktur PU dalam rangka mendukung Program Kerja Prioritas Nasional Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Nasional pada Jumat, 5 Juni 2026 di Jakarta. Rapat ini bertujuan mengidentifikasi program dukungan sektoral sekaligus menyusun langkah tindak lanjut guna mewujudkan jaringan transportasi yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.   Membuka rapat, Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa keterlibatan Kementerian PU merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait perluasan jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi demi efisiensi logistik. Peran PU tidak hanya terbatas pada penyelesaian perlintasan sebidang, melainkan harus hadir menyeluruh melalui sinergi infrastruktur wilayah, mitigasi bencana, serta penyediaan layanan dasar di sekitar simpul transportasi.   "Inti dari koordinasi ini adalah keintegrasian antara SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya. Kami meminta pengumpulan data dari masing-masing unit organisasi untuk penyusunan action plan dan rekomendasi yang ditargetkan selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk dilaporkan kepada Menteri PU dan menjadi bagian dari pembangunan yang terpadu hingga tahun 2029," ujar Adenan.   Menindaklanjuti arahan tersebut, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan dukungan peningkatan keselamatan melalui pembangunan flyover dan underpass pada perlintasan sebidang di jalan nasional. Pihaknya juga menekankan pentingnya penetapan hierarki stasiun dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) sebagai dasar penentuan kebutuhan dukungan jalan menuju simpul transportasi.   Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menyatakan kesiapan mendukung pengendalian banjir, penguatan tanggul, normalisasi sungai, serta penyediaan air baku dan data hidrologi. Langkah ini bertujuan menjamin keselamatan operasional dan keandalan jalur kereta api dari risiko bencana serta perubahan iklim.   Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya memfokuskan dukungan pada pengembangan kawasan sekitar stasiun melalui penyediaan air minum, pengelolaan limbah/persampahan, penataan lingkungan, serta mendorong penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna meningkatkan keterpaduan antara transportasi dan pengembangan wilayah.   Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan perlu direncanakan secara matang melalui skema yang telah termuat dalam dokumen perencanaan resmi. Saat ini, DJPI tengah menyiapkan Rencana Umum Proyek-Proyek KPBU di luar jalan tol sebagai salah satu alternatif pembiayaan di luar APBN, termasuk melalui skema SBSN dan KPBU.   Menutup rapat, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, menegaskan bahwa seluruh masukan dari unit organisasi tersebut akan langsung diintegrasikan ke dalam rencana aksi dan pembaruan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Melalui sinergi lintas sektor, pengembangan jaringan perkeretaapian nasional diharapkan dapat berjalan secara terpadu, aman, dan mampu memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan wilayah di berbagai daerah Indonesia. (Tasya)   

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, mewakili Menteri PU menghadiri sekaligus menjadi keynote speaker pada Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang diselenggarakan di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Rabu, 3 Juni 2026. FGD yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan RIPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2027–2045 yang akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang daerah. Kegiatan dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Pasaoran Hutabarat. Dalam sambutannya, Jonius menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun berbagai masukan, data, dan informasi yang valid dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif. Menurutnya, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, melalui penyusunan RIPD, pembangunan daerah diarahkan pada tiga fokus utama, yakni penguatan Tapanuli Utara sebagai sentra pertanian modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Adenan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mengambil langkah strategis dalam menyusun RPID Terpadu sebagai arah pembangunan wilayah di masa mendatang. Menurut Adenan, pembangunan daerah tidak dapat lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, melainkan harus direncanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan keterkaitan antarsektor serta meningkatkan ekonomi dan daya saing wilayah. “Tidak bisa lagi membangun jalan tanpa melihat kawasan yang dilayani, tidak bisa membangun pariwisata tanpa air minum, sanitasi dan lingkungan yang baik, tidak bisa membangun ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung wilayah. Inilah pentingnya pendekatan terpadu,” ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperkuat konektivitas wilayah, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Adenan juga menegaskan bahwa Kementerian PU memiliki peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan efisiensi investasi pada sektor-sektor produktif sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam paparannya mengenai arah pengembangan Sumatera Utara dan Tapanuli Utara, Adenan menjelaskan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kawasan strategis sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan-Energi-Air Bukit Barisan Utara sekaligus penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. “Tapanuli Utara memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan wilayah melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, energi, serta dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkapnya. Adenan juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyampaikan dukungannya terhadap penyusunan RIPD sebagai acuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, memaparkan dukungan pemerintah pusat melalui 22 program prioritas yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. FGD juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum dari Kementerian Dalam Negeri serta akademisi Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald A. Simanjuntak yang memberikan masukan terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional melalui penetapan RIPD menjadi peraturan agar dapat menjadi pedoman sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Turut hadir mendampingi Kepala BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Benny Hermawan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, dan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara. (Fir)