Memuat halaman...

Kepala BPIW Turut Hadir dalam RDP Bersama Komite II DPD RI Bahas Kinerja Infrastruktur dan Kebutuhan Anggaran 2027

15 Juni 2026

195

Kepala BPIW Turut Hadir dalam RDP Bersama Komite II DPD RI Bahas Kinerja Infrastruktur dan Kebutuhan Anggaran 2027

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid, bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite II DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua I, Angelius Wake Kako dengan agenda membahas pelaksanaan program Tahun 2026 serta rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kementerian PU Tahun 2027.

Dalam kapasitas mewakili Menteri PU, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyampaikan pada paparannya bahwa alokasi anggaran Kementerian PU Tahun 2026 sebesar Rp115,32 triliun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi keuangan telah mencapai Rp40,96 triliun atau 35,52 persen, dengan capaian fisik sebesar 39,67 persen.

"Kinerja fisik dan keuangan menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun beberapa program masih memerlukan percepatan pelaksanaan," ujar Apri.

Untuk Tahun 2027, Kementerian PU memperoleh pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp219,81 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan pendanaan sebesar Rp121,34 triliun guna mendukung berbagai program prioritas nasional.

Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan, Sularso, mengapresiasi berbagai pembangunan strategis yang telah dilakukan Kementerian PU di wilayah timur Indonesia, khususnya dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. "Kami berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah menunjukkan kerja nyata, terutama dalam mendukung pembangunan strategis di Papua Selatan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Dapil Maluku Utara, R. Graal Taliawo, mengapresiasi dukungan pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden di Pulau Taliabu, namun meminta perhatian lebih terhadap penanganan abrasi pantai, pengaman sungai, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah pertambangan.

Dari Sumatera Barat, Muslim M. Yatim menyoroti pentingnya percepatan rehabilitasi pascabencana serta pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian wilayah. Sementara Stefanus B.A.N. Liow dari Dapil Sulawesi Utara mendorong optimalisasi pemanfaatan bendungan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, serta perluasan program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Masukan serupa juga disampaikan oleh anggota DPD RI dari Dapil lainnya seperti Papua, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara yang menekankan pentingnya pembangunan jalan, irigasi, sanitasi, air bersih, pengaman pantai, embung, serta peningkatan koordinasi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Apri Artoto menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

"Kami akan terus berupaya mengalokasikan anggaran secara optimal agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," Ujar Apri.

Kementerian PU juga memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan daerah, termasuk percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera, pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, peningkatan infrastruktur dasar di wilayah timur Indonesia, serta penguatan konektivitas dan ketahanan air di berbagai daerah.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PU dan DPD RI dalam mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (Tasya/Zim)

#BPIW #Kementerian PU #Komite II DPD RI #Rapat Dengar Pendapat (RDP)#Kepala BPIW

Berita Terkait

17 Juli 2026

BPIW Perkuat Koordinasi Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat koordinasi lintas unit kerja dalam mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan melalui Rapat II Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang Pekerjaan Umum. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G, BPIW, Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala BPIW sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU, Adenan Rasyid. Dalam arahannya, Adenan menyampaikan bahwa terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2026 memberikan payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan dukungan Kementerian PU untuk pembangunan KSPEAN Papua Selatan. “Salah satu acuan hukum untuk pelaksanaan kegiatan dukungan Kementerian PU di KSPEAN Papua Selatan sudah diterbitkan. Dengan terbitnya Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 ini, kita semua memiliki payung hukum yang jelas untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman dapat segera bekerja dan terus semangat dalam mendukung percepatan pembangunan KSPEAN Papua Selatan,” ujar Adenan. Adenan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan KSPEAN menjadi perhatian dan terus dimonitor oleh Menteri Pekerjaan Umum. Untuk itu, seluruh pihak diminta dapat merespons berbagai perkembangan yang terjadi serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. “Kegiatan ini dimonitor oleh Bapak Menteri. Saya berharap kita semua dapat merespons seluruh perkembangan KSPEAN ini dengan baik. Target kita adalah seluruh kegiatan dapat selesai sesuai timeline. Karena itu, saya harapkan teman-teman dapat secara detail menyampaikan apa saja yang akan diadakan sesuai dengan esai yang telah disusun, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan, tahapan, serta target pelaksanaan masing-masing kegiatan,” jelasnya. Lebih lanjut, Adenan meminta seluruh pihak untuk segera memperhatikan aspek pendelegasian kewenangan dan menyusun timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci. Timeline tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pada rapat-rapat berikutnya. “Kita harus segera memperhatikan terkait pendelegasian dan dalam waktu dekat menyusun timeline. Dengan demikian, pada rapat-rapat selanjutnya kita dapat terus memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Biro Komunikasi yang telah ikut mengawal proses ini. Mudah-mudahan seluruh target yang sudah ditetapkan dapat kita selesaikan sesuai timeline,” pungkasnya. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Indro Pantja Pramodo, menyampaikan bahwa Kementerian PU tengah menyusun ketentuan operasional sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan untuk barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia. “Untuk operasionalnya, kita sedang menyusun ketentuan di lingkungan Kementerian PU. Saat ini progresnya sudah berada di Biro Hukum dan setelah prosesnya selesai akan segera disampaikan kepada Bapak Menteri. Proses ini memang merupakan perjalanan yang panjang dan berliku karena kita harus memastikan amanat yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak,” ungkap Indro. Indro menambahkan, diperlukan kesepakatan bersama terhadap sejumlah aspek teknis untuk memastikan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. “Ke depan, masih ada beberapa hal yang urgen untuk kita sepakati bersama, termasuk bagaimana mekanisme Letter of Order (LO) akan dilaksanakan, apakah dilakukan secara bersamaan atau tidak, serta bagaimana sistem dan mekanisme pelaksanaannya. Hal-hal ini perlu kita pastikan bersama agar apa yang kita lakukan ke depan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya. Rapat juga membahas tindak lanjut Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman operasional pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia. Pedoman tersebut diharapkan dapat memperjelas konsep dan mekanisme operasional pengadaan dalam mendukung pembangunan KSPEAN Papua Selatan. Selain itu, rapat membahas perkembangan penyusunan Rencana Induk Pengembangan KSPEAN Papua Selatan yang akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan dukungan pembangunan kawasan. Rencana Induk tersebut akan diedarkan kepada Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan masukan sebagai bahan penyempurnaan dan finalisasi. Seluruh pihak juga diharapkan dapat menyampaikan masukan terkait kebutuhan dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum yang diperlukan dalam pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan KSPEAN Papua Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, serta para pejabat dan anggota Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan KSPEAN Bidang PU. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

15 Juli 2026

BPIW Susun Model Penghitungan Kontribusi Infrastruktur untuk Dukung Sasaran Utama PU608

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar koordinasi awal pengukuran sasaran utama PU608 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung G Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU sebagai dasar untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pencapaian Sasaran Utama PU608. Dalam sambutannya, Kepala BPIW Adenan Rasyid menyampaikan bahwa Kementerian PU memiliki Sasaran Utama PU608, yaitu penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Menurutnya, sasaran tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebagai output pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adenan menjelaskan bahwa penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur berangkat dari hasil evaluasi penghitungan ICOR Bidang PU. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan pendekatan yang mampu mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur secara lebih komprehensif. "Tantangan kita saat ini bukan lagi hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menunjukkan sejauh mana infrastruktur yang telah dibangun benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, kita memerlukan cara pengukuran yang dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai manfaat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum," ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan menegaskan bahwa penyusunan model tersebut memerlukan kolaborasi berbagai disiplin ilmu agar menghasilkan pendekatan yang kuat secara akademis sekaligus aplikatif. Ia berharap model yang disusun nantinya dapat menjadi instrumen bagi Kementerian PU dalam mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608. Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan sekaligus menjelaskan pentingnya penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU dalam mendukung Sasaran Utama PU608. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan terkait konsep pendekatan pengukuran kontribusi infrastruktur PU serta perspektif pencapaian Sasaran Utama PU608 dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah. Pada kesempatan tersebut, BPIW menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yakni Prof. Dr. Eng. Pradono, S.E., M.Ec.Dev., dan Prof. Dr. Ir. Sri Maryati, MIP., dari Institut Teknologi Bandung serta Dr. Viktor Pirmana, S.E., M.Si., Ph.D dari Universitas Padjadjaran. Prof. Pradono memaparkan kerangka pikir, metodologi, dan model pengukuran kebermanfaatan infrastruktur PU sebagai landasan penyusunan model penghitungan. Selanjutnya, Prof. Sri Maryati menyampaikan strategi pencapaian Sasaran Utama PU608 dalam perspektif akademis, sementara Dr. Viktor Pirmana memaparkan kajian mengenai pengukuran kebermanfaatan infrastruktur PU terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608. Berbagai paparan tersebut menjadi bahan diskusi dalam menyusun pendekatan pengukuran yang komprehensif, terukur, dan aplikatif. Diskusi juga menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan berbasis spasial dalam pengembangan model agar mampu menggambarkan kondisi eksisting sekaligus kondisi yang ingin dicapai melalui intervensi pembangunan infrastruktur. Selain itu, peserta rapat membahas berbagai skenario pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian Sasaran Utama PU608 secara lebih menyeluruh. Menutup kegiatan, Adenan Rasyid menyampaikan bahwa diskusi yang berlangsung menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif sebagai fondasi penyusunan model penghitungan kontribusi infrastruktur PU. Sebagai tindak lanjut, BPIW bersama tim narasumber akan membentuk tim kecil untuk memformulasikan hasil diskusi, menyusun skema kerja sama hingga tahap evaluasi, serta merumuskan variabel dan tahapan kerja penyusunan model. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Investasi Infrastruktur dan Lingkungan, Yudha Permana Jayadikarta; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto; Plh. Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Christine Mayavani; serta jajaran pejabat di lingkungan BPIW. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

14 Juli 2026

BPIW Kementerian PU Terima Audiensi Kementerian Pariwisata Bahas Penyusunan Awal RIPPARNAS 2027–2045

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum menerima audiensi Kementerian Pariwisata untuk membahas penyusunan awal Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045, Selasa 14 juli 2026, di Kantor BPIW Kementerian PU, Jakarta. Audiensi ini merupakan tindak lanjut penyusunan RIPPARNAS sesuai amanat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2025 dan RPJPN 2025–2045. Melalui pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata meminta masukan strategis BPIW terhadap rancangan kerangka berpikir RIPPARNAS guna memastikan keselarasan perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah dan infrastruktur nasional. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino, dan dihadiri Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran BPIW, Alis Listalatu, perwakilan unit kerja BPIW serta jajaran Kementerian Pariwisata. Dalam diskusi, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa RIPPARNAS diarahkan sebagai dokumen induk yang bersifat strategis, sedangkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) menjadi dokumen yang lebih operasional. Pembahasan juga mencakup penyempurnaan terminologi pembangunan dan pengembangan, mekanisme reviu dokumen, penyusunan indikasi program, sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penguatan pendekatan kawasan pariwisata. Menanggapi hal tersebut, Zevi menyampaikan bahwa delineasi kawasan pariwisata perlu dibedakan antara delineasi administratif dan delineasi fungsional. Menurutnya, pendekatan fungsional memungkinkan kawasan pariwisata berkembang melampaui batas administrasi sehingga lebih mencerminkan keterkaitan antarwilayah dan karakteristik kawasan. Sementara itu, Alis Listalatu menyampaikan bahwa dalam penyajiannya RIPPARNAS yang berjangka waktu 20 tahun, setidaknya terdapat kebijakan dan strategi yang diatur, arahan kawasan/lokus pariwisata yang ditangani setiap lima tahun, dan tahapan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata agar menjadi input bagi kami di Kementerian PU untuk menentukan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.” jelasnya. BPIW juga menyampaikan pertimbangan kelas kawasan pariwisata, pengembangan koridor berbasis fungsi, serta penyusunan indikasi program melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up agar implementasinya lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui audiensi ini, BPIW Kementerian PU dan Kementerian Pariwisata sepakat memperkuat sinergi dalam penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang terpadu, selaras dengan kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta mampu mendukung pengembangan kepariwisataan nasional secara berkelanjutan. (Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya