Memuat halaman...

Sekretariat BPIW Pantau Penerapan Manajemen Risiko Rutin

24 Juli 2025

Penjelasan Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko UPR T2 Sekretariat BPIW

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko (MR) UPR-T2 pada 24 Juli 2025 di Jakarta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan amanat SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 yang menyatakan setiap UPR Wajib melakukan kegiatan pemantauan penerapan Manajemen Risiko minimal 1 kali setiap Semester.

“Hal ini penting dilakukan karena merupakan salah satu indikator penilaian di dalam Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Intern/ Inspektorat Jenderal,” Ujarnya.

Disampaikan juga bahwa Sekretariat BPIW saat ini telah mengidentifikasi 16 risiko. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan memiliki 5 risiko (1 risiko korupsi dan 4 risiko kinerja). Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki 6 risiko (1 risiko korupsi, 1 risiko keuangan, dan 4 risiko kinerja). Sementara Bagian Hukum, Kerja sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Informasi memiliki 5 risiko (3 risiko kinerja, 1 risiko layanan, dan 1 risiko reputasi).

Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati, menyampaikan bahwa evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan Manajemen Risiko dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. “Adapun nilai efektivitas UPR-T1 BPIW tahun 2024 adalah 74,68 (defined) artinya telah efektif, telah dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, sistematis, dan lengkap”, Paparnya.

Ia juga mengungkapkan mengenai urgensi kebutuhan pemahaman MR di kalangan pegawai BPIW. “Hingga tahun 2025 jumlah pegawai yang telah mengikuti Workshop MR berjumlah 234 dari 240 orang (97,50%), dan akan terus dikejar sesuai arahan Kepala BPIW bahwa di tahun 2025 100% pegawai BPIW sudah mengikuti workshop MR,” tambahnya.

Rapat dilanjutkan dengan laporan progres pemantauan penerapan manajemen risiko per bagian oleh Ketua Tim Keuangan, Maryam Jamieala, dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta rapat.

Di akhir rapat, Riska Rahmadia kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk saling bekerjasama dalam meminimalisir, mengendalikan risiko dan melakukan inovasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dinamis.

Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPIW, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati beserta tim. Hadir juga seluruh ketua tim di lingkungan Sekretariat BPIW dan staf terkait. (MBA/Tiara)

#BPIWPU #SinergiInfrastruktur #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #ManajemenResiko

Berita Terkait

22 Juli 2025

BPIW Gelar Workshop Implementasi Transformasi Digital Kementerian PU 2025

Dalam rangka Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2025, BPIW selenggarakan workshop implementasi transformasi digital di lingkungan BPIW di Balai Pengembangan Kompentensi PU Wilayah III, Jakarta tanggal 22-23 Juli 2025. Workshop yang dipimpin oleh Ketua Tim Data dan Teknologi Informasi, Rikawati ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Sistem Infrastruktur TI Pusat Data dan Teknologi Informasi Jimmy Segers dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja di BPIW. Rikawati, saat membuka acara mengatakan penilaian transformasi digital telah memasuki tahap pengumpulan bukti dukung hingga tanggal 15 September 2025. Menurutnya, kegiatan ini perlu dilakukan dengan tujuan pendampingan teknis dan asistensi kepada para pegawai dalam rangka optimalisasi perangkat kolaborasi bekerja dan sebagai penyiapan bukti dukung penilaian transformasi digital. “Transformasi Digital Kementerian PU Tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi,” ucap Rika. Dalam kesempatan yang sama, Jimmy mengatakan bahwa ada 4 kriteria penilaian transformasi digital. Pertama, adalah organisasi dengan indikator pengukuran tata kelola SPBE, anggaran, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, proses dengan pengukuran penggunaan email PU, workspace microsoft 365, penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), dan penggunaan bravo. Ketiga, data dengan pengukuran tata kelola data, distribusi atau publikasi data atau informasi. Dan keempat, teknologi dengan pengukuran internet, manajemen insiden infrastruktur jaringan, aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), inovasi, dan keamanan informasi. Dalam paparannya, Jimmy menekankan bahwa dalam penilaian transformasi digital, kriteria proses memegang peran penting. Ia menjelaskan bahwa transformasi digital lebih menekankan bagaimana teknologi diimplementasikan secara nyata oleh pegawai BPIW dalam proses kerja sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian ini diharapkan dapat mendorong setiap pegawai untuk aktif memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Gelar Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

21 Juli 2025

135

BPIW Gelar Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

Sebanyak 20 Pejabat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dilantik Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan serah terima jabatan di kantor BPIW, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Serah terima dilakukan secara simbolis dengan disaksikan langsung oleh Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia. Adapun 20 Pejabat BPIW yang dilantik, terdiri atas 5 Pejabat Tinggi Pratama yaitu Riska Rahmadia menjabat sebagai Sekretaris BPIW, Zevi Azzaino sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Benny Hermawan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Airlangga Mardjono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, dan Pranoto sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III. Selain itu, 15 Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Badan dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, yaitu Entatarina Simanjuntak sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Eko Susanto sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ande Akhmad Sanusi sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Mangapul Nababan sebagai Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja, Alis Listalatu sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, dan Sosilawati sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Intern. Kemudian, Pejabat administrator di Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III, yaitu Hasna Widiastuti sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Fransisco sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Zaldy Sastra sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Bernadi Haryawan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Erwin Adhi Setyadhi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Allien Dyah Lestari sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, serta Setyo Purnomo sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A, Sukamto sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B, dan Andie Pramudita Saidhidayat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C. Dalam sambutannya, Bob menyampaikan bahwa penugasan yang diberikan oleh Menteri merupakan bagian dari rencana besar untuk mengembangkan organisasi BPIW ke depan. “Sesuai arahan Menteri, penugasan ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan tulus bekerja,” ujar Bob. Lebih lanjut, Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menempatkan nilai-nilai spiritual dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap pelaksanaan tugas. Bob juga menekankan bahwa setiap tindakan dalam organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pegawai agar bekerja sebagai satu tim yang solid. “Dalam menjalankan tugas, kita adalah satu kesatuan. Tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kita harus saling kolaborasi, bekerja sama, dan menjaga kekompakan. Dengan bekerja bersama, kita akan menjadi kuat,” ungkapnya. Bob kemudian mengingatkan terkait tugas besar yang harus diselesaikan bersama, antara lain penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, pelaksanaan Konsultasi Regional, revisi Peraturan Menteri terkait Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PU, serta revisi dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. “Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Semoga BPIW ke depan semakin maju, solid, dan kompak,” tutupnya. Acara serah terima jabatan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah seluruh pegawai BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

14 Juli 2025

Memahami Strategi Perencanaan Infrastruktur, BPIW Tegaskan Peran Perencana Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima kunjungan belajar mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Institut Teknologi Nasional Malang, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025. Rombongan mahasiswa diterima jajaran BPIW yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat BPIW, Setyo Purnomo. Hadir juga menyambut Kepala Bagian Prasarana Fisik, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Eki Arsita Rizki, Ketua Tim Perencanaan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Anjar Prabowo, Ketua Tim Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Andi Pandu Pratama, serta Ketua Tim Pengembangan Perkotaan Nasional Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Citra Fadhilah Utami. Setyo dalam sambutannya menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPIW, "Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU, BPIW menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PU dengan pendekatan wilayah. Perencanaan ini juga mengacu pada dokumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU, serta Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW)”. Ia juga menambahkan bahwa selain pemrograman, BPIW juga melakukan koordinasi penganggaran dan tata kelola serta evaluasi manfaat infrastruktur. Ketua Tim Ketua Tim Perencanaan Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Anjar Prabowo, mengatakan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam membangun pemahaman konteks pembangunan infrastruktur nasional. “Salah satu konteks besar pembangunan di Kementerian PU adalah bagaimana BPIW berperan dalam menganalisis dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara strategis di tengah keterbatasan anggaran,” ungkapnya. Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini adalah bagaimana membangun infrastruktur yang mampu memberikan efek luas dengan sumber daya yang terbatas. Di sinilah peran mahasiswa PWK menjadi sangat penting ke depannya. “PWK dapat berkontribusi optimal dengan merumuskan prioritas yang tepat dan menciptakan efek Pareto, yaitu memilih satu pembangunan infrastruktur yang dampaknya bisa besar bagi masyarakat dan wilayah sekitar,” tambah Anjar. Ia juga menekankan bahwa membangun infrastruktur tidak semata-mata membangun konektivitas dari titik A ke titik B, tetapi juga harus dilihat dari sisi strategis, seperti mendukung pusat pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas wilayah. “Proses bisnis BPIW dimulai dari hulu, dari perencanaan yang mempertimbangkan empat sektor utama pembangunan. Perencanaan ini perlu didekati secara holistik agar tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Citra selaku Ketua Tim Pengembangan Perkotaan Nasional Bidang Keterpaduan Program, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional bukanlah tanggung jawab tunggal Kementerian PU. “Tidak semua infrastruktur dikerjakan PU. Misalnya jalan, itu ada yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, begitu juga dengan infrastruktur lainnya,” jelas Citra. Namun, ia menekankan bahwa posisi BPIW menjadi kunci dalam merencanakan dan memprogram infrastruktur mana yang harus didahulukan. “Kalau kita ingin membangun jalan, BPIW harus tahu tujuannya, apakah untuk ekonomi, sosial, atau pendidikan. Prioritasnya berbeda-beda, dan di sinilah BPIW memilih, karena anggaran negara terbatas,” terangnya. Tak hanya sampai tahap perencanaan, Citra menyebut bahwa BPIW juga bertanggung jawab mengevaluasi dampak infrastruktur yang telah dibangun. Jika terbukti efektif, inisiatif tersebut dapat direplikasi di wilayah lain. Senada dengan hal tersebut, Pandu, Ketua Tim Perencanaan dan Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menambahkan bahwa aspek anggaran adalah pilar penting dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dana negara. Ada mekanisme KPBU atau Public Private Partnership (PPP) di mana pembangunan dilakukan oleh swasta terlebih dahulu, terutama untuk infrastruktur yang dapat menghasilkan revenue,” kata Pandu. Ia juga menjelaskan bahwa BPIW bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berkolaborasi dalam menyusun program dan mencari skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang dibutuhkan. “BPIW tidak hanya merencanakan, tapi juga mengarahkan pembiayaan agar efisien dan tepat sasaran,” tutupnya. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya