Memuat halaman...

Partisipasi BPIW dalam Pembukaan Baporseni di Lingkungan Kementerian PU

1 Agustus 2025

Bob Arthur Lombogia hadir mendampingi Wamen PU, Diana Kusumastuti dalam acara pembukaan Baporseni Kementerian PU

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia hadir mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti dalam acara pembukaan Badan Pembina Olahraga dan Seni (Baporseni) Kementerian PU yang digelar Jumat, 1 Agustus 2025, di Kantor Kementerian PU. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke -80 Kemerdekaan Repubik Indonesia yang mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.

Pembukaan Baporseni diawali dengan kegiatan senam bersama, termasuk senam korpri dan senam kardio. Acara ini turut menampilkan dukungan dari berbagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PU dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan. Dalam hal ini, BPIW ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) pelaksanaan lomba internal bulu tangkis dan catur yang melibatkan pegawai Kementerian PU, Dharma Wanita Persatuan Kementerian PU, serta Ikatan Pensiunan PU.

Membuka kegiatan tersebut, Wamen Diana menyampaikan pesan dari Menteri PU yang menekankan bahwa Baporseni bukan sekadar kegiatan olahraga dan seni, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai keindahan, kebersamaan, dan semangat kebangsaan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini mencerminkan peran Kementerian PU yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berkontribusi dalam merawat jiwa bangsa.

Wamen Diana juga berharap agar kebersamaan antara generasi senior dan junior di lingkungan Kementerian PU terus terjaga dan semakin solid. “Marilah kita ikuti seluruh kegiatan ini dengan hati yang ikhlas, semangat yang tinggi, dan niat yang lurus. Pertandingan ini bukan semata-mata soal siapa yang menang, tetapi menghargai satu sama lain. Semua harus bertanding secara sportif. Jadikan seni bukan hanya tontonan tetapi juga pesan kebersamaan,” jelasnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi donor darah. Adapun rangkaian kegiatan Baporseni dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI meliputi berbagai cabang olahraga seperti futsal, senam, basket, tenis lapangan, sepeda, pencak silat, voli, renang, lari, gateball, tenis meja, bulu tangkis, catur, menembak, serta seni dan budaya. (Fir/Tiara)

#bpiw #baporseni #hut ri ke 80

Berita Terkait

31 Juli 2025

BPIW Paparkan Strategi Kota Berkelanjutan dalam Webinar “Menjawab Tantangan Baru Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029"

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berpartisipasi dalam webinar bertajuk “Menjawab Tantangan Baru Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 (Pemenuhan Indikator Kontribusi PDRB dan Indeks Kota Berkelanjutan) yang digelar secara daring pada Kamis, 31 Juli 2025. Webinar yang diikuti 467 peserta ini dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Apri Artoto. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pembangunan perkotaan merupakan prioritas nasional karena peran kota yang sangat strategis. Pemahaman tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan menjadi penting karena tidak hanya untuk memastikan arah kebijakan, tetapi juga untuk mendorong kebijakan yang efektif dan efisien sehingga berdampak positif bagi kota. Hadir sebagai narasumber mewakili Kepala BPIW, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Mangapul L. Nababan memaparkan strategi Kementerian PU dalam pemenuhan indikator baru pembangunan berkelanjutan. Mangapul menjelaskan bahwa transfrormasi kota yang berhasil membutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. “Goals transformasi kota adalah menciptakan kota masa depan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan keberlanjutan, dengan masyarakat yang adaptif dan produktif serta lingkungan yang lestari,” ujarnya. Webinar ini membahas berbagai tantangan pembangunan kota yang kompleks, mulai dari keterbatasan daya dukung lingkungan hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Lebih lanjut, Mangapul juga menyampaikan beberapa indikator yang tercantum dalam 8 misi Asta Cita sebagai prioritas nasional. “Menteri PU selalu menekankan pentingnya landasan PU 608. Seluruh kegiatan harus diukur melalui PU 608, termasuk infrastruktur perkotaan sebagai pengungkit target menuju ICOR efisien dan pembangunan inklusif,” jelasnya. Pembangunan infrastruktur harus menjadi jembatan antara kota dan wilayah hinterland guna menciptakan aliran ekonomi dua arah yang merata. Konektivitas menjadi syarat utama dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi distribusi. Salah satu bentuk nyata strategi ini adalah kolaborasi desa-kota dalam penyediaan pangan yang dikembangkan melalui kemitraan antara DKI Jakarta dan Karawang dengan melibatkan juga kawasan perkotaan lainnya. Peran Kementerian PU sangat penting dalam aspek lingkungan dan masyarakat agar kolaborasi tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

29 Juli 2025

Perkuat Akuntabilitas, BPIW dan Inspektorat Jenderal Bahas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Program NUDP

Inspektorat Jenderal Kementerian PU mengundang BPIW untuk membahas pengawasan terhadap kegiatan National Urban Development Program (NUDP) di Jakarta, 29 Juli 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut permintaan bantuan pengawasan dari BPIW kepada Inspektorat Jenderal terkait dengan pelaksanaan kegiatan loan ini. Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, mengatakan bahwa perlu kolaborasi yang baik untuk secara ketat melakukan evaluasi, mitigasi, dan pengendalian risiko. Maulidya juga menekankan agar pemilihan lokus kegiatan sudah mempertimbangkan skala prioritas. “Harus dapat dijelaskan apa dasar pemilihan 23 kota untuk disusun dokumen perencanaannya pada tahun angagran 2025 ini”, ujarnya. Maulidya menambahkan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain ruang lingkup kebutuhan perencanaan untuk 13 kota yang menjadi lokasi Rapid Planning Assessment, dan 10 kota yang menjadi lokasi concept design. Selain itu perlu diperhatikan juga kewajaran nilai pekerjaan; mobilisasi peralatan dan personil sesuai dengan kebutuhan pekerjaan agar dipastikan tidak ada peralatan yang idle atau duplikasi pembayaran; keberlanjutan pemanfaatannya oleh pihak terkait; dan mitigasi terhadap kualitas output. “Perlu juga diperhatikan hal teknis dalam pekerjaan konsultansi, yaitu yang terkait dengan bukti pertanggungjawaban kegiatan, sistem pengendalian intern, kompetensi personel, output yang sesuai dengan rencana, dan kepatuhan terhadap syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak (SSUK dan SSKK),” paparnya. Kepala BPIW, Bob Arthur Lambogia, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Inspektorat Jenderal yang cukup sigap dalam mengawal kegiatan NUDP ini. “Kami berharap hal ini dapat membantu BPIW dalam melaksanakan kegiatan yang membutuhkan dana cukup besar namun dengan waktu yang cukup singkat. “Saya berharap dapat menyelesaikan kegiatan ini tanpa masalah di belakang”, tuturnya. Bob juga memaparkan mengenai filosofi membangun rumah dalam program NUDP ini. Tujuan NUDP yang merupakan atap rumah adalah mewujudkan kota yang bertransformasi, yaitu kota masa depan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan keberlanjutan, dengan masyarakat yang adaptif, produktif, dan lingkungan yang lestari. Tujuan itu didukung oleh tujuh indikator transformasi kota yang merupakan dinding rumahnya. Tujuh indikator itu adalah: KPI kota yang meningkat, infrastruktur terintegrasi, pelayanan publik efektif dan efisien, SDM yang adaptif, leading sector dan LQ dominan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat. Penopang rumah itu adalah empat pilar pengembangan wilayah, yaitu: infrastruktur, modal, institusi, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu pondasi dari rumah ini adalah komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, mengenai progres kegiatan NUDP, dilanjutkan dengan diskusi dan tanggapan antara Inspektorat Jenderal dan BPIW. Inspektur V, Subaiha Kipli, juga menyampaikan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan persiapan hingga pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi. Hadir juga dalam rapat ini seluruh pejabat eselon II BPIW beserta jajaran termasuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan NUDP, dan Inspektur V Inspektorat Jenderal beserta jajaran. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya

24 Juli 2025

Sekretariat BPIW Pantau Penerapan Manajemen Risiko Rutin

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko (MR) UPR-T2 pada 24 Juli 2025 di Jakarta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan amanat SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 yang menyatakan setiap UPR Wajib melakukan kegiatan pemantauan penerapan Manajemen Risiko minimal 1 kali setiap Semester. “Hal ini penting dilakukan karena merupakan salah satu indikator penilaian di dalam Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Intern/ Inspektorat Jenderal,” Ujarnya. Disampaikan juga bahwa Sekretariat BPIW saat ini telah mengidentifikasi 16 risiko. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan memiliki 5 risiko (1 risiko korupsi dan 4 risiko kinerja). Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki 6 risiko (1 risiko korupsi, 1 risiko keuangan, dan 4 risiko kinerja). Sementara Bagian Hukum, Kerja sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Informasi memiliki 5 risiko (3 risiko kinerja, 1 risiko layanan, dan 1 risiko reputasi). Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati, menyampaikan bahwa evaluasi tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan Manajemen Risiko dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. “Adapun nilai efektivitas UPR-T1 BPIW tahun 2024 adalah 74,68 (defined) artinya telah efektif, telah dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, sistematis, dan lengkap”, Paparnya. Ia juga mengungkapkan mengenai urgensi kebutuhan pemahaman MR di kalangan pegawai BPIW. “Hingga tahun 2025 jumlah pegawai yang telah mengikuti Workshop MR berjumlah 234 dari 240 orang (97,50%), dan akan terus dikejar sesuai arahan Kepala BPIW bahwa di tahun 2025 100% pegawai BPIW sudah mengikuti workshop MR,” tambahnya. Rapat dilanjutkan dengan laporan progres pemantauan penerapan manajemen risiko per bagian oleh Ketua Tim Keuangan, Maryam Jamieala, dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta rapat. Di akhir rapat, Riska Rahmadia kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk saling bekerjasama dalam meminimalisir, mengendalikan risiko dan melakukan inovasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dinamis. Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPIW, dan Kepala Bidang Kepatuhan Intern Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilowati beserta tim. Hadir juga seluruh ketua tim di lingkungan Sekretariat BPIW dan staf terkait. (MBA/Tiara)

Baca Selengkapnya