Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR berhasil meraih juara 3 lomba Paduan Suara di lingkungan Kementerian PUPR. Sementara Ditjen Cipta Karya meraih juara 1 dan Bina Konstruksi merah juara 3.

Kegiatan tersebut dibuka Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, di audiotorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/11). Saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam pembukaan kegiatan tersebut, Anita menyampaikan bahwa kegiatan lomba paduan suara ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Bakti PUPR yang diperingati pada tanggal 3 Desember mendatang.

Ia juga mengapresiasi tim paduan suara Kementerian PUPR yang telah meraih juara 2 untuk tingkat nasional antar kementerian. “Prestasi ini saya kira sebuah prestasi yang signifikan di Kementerian PUPR”, tutur Anita. Beberapa pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, seperti Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rido Matari Ichwan. Kehadiram Rido untuk memberikan dukungan kepada tim paduan suara BPIW. (Dhi/infoBPIW)

Berita Terkait

29 Juni 2026

Kepala BPIW Paparkan Program dan Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 dalam RDP Komisi V DPR RI

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 bagi masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Mengawali rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menghadiri RDP tersebut. Pada kesempatan itu, Lasarus menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, masing-masing Unit Organisasi Eselon I, termasuk BPIW, memaparkan rincian pagu indikatif, kebutuhan anggaran, serta program yang diusulkan dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2027. Dalam paparannya, Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menyampaikan tugas dan fungsi BPIW dalam mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. BPIW berperan dalam penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sinkronisasi program dan anggaran, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), serta pemantauan dan evaluasi keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Adenan menjelaskan kegiatan utama BPIW yang meliputi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sinkronisasi program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, penyusunan kebijakan dan strategi keterpaduan infrastruktur, pemantauan dan evaluasi keberfungsian serta kebermanfaatan infrastruktur, serta pelaksanaan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Adenan juga menyampaikan bahwa usulan program BPIW pada Tahun Anggaran 2027 terdiri atas dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Selanjutnya, ia memaparkan pagu indikatif dan kebutuhan anggaran BPIW Tahun Anggaran 2027. BPIW memperoleh pagu indikatif sebesar Rp70.911.663.000, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp233.067.111.000, sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp162.155.448.000. Kebutuhan tersebut terdiri atas belanja barang operasional, belanja barang nonoperasional, serta dukungan terhadap Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Selain itu, Adenan juga memaparkan target output BPIW Tahun Anggaran 2027 sesuai Surat Pemanfaatan Pagu Indikatif. Target output tersebut meliputi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sinkronisasi program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi keberfungsian serta kebermanfaatan infrastruktur, serta pelaksanaan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap tema RKP Tahun 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Menutup paparannya, Adenan Rasyid berharap pagu indikatif BPIW Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi bahan pendalaman pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi V DPR RI. "Kami mohon arahan dan masukan dari pimpinan serta anggota Komisi V DPR RI dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang terintegrasi serta bermanfaat bagi masyarakat," ujar Adenan. Dalam kesimpulan rapat, Komisi V DPR RI menyampaikan akan mendalami lebih lanjut penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh BPIW, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian PU. Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I memprioritaskan saran dan masukan Komisi V DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

26 Juni 2026

BPIW Tandatangani Tiga Paket Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar penandatanganan tiga paket pekerjaan di Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala BPIW, Adenan Rasyid, para penyedia jasa serta jajaran BPIW yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tiga paket pekerjaan yang ditandatangani meliputi Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Mendukung Sentra Pangan di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan oleh PT Laras Sembada KSO dan PT Sugitek Patih Perkasa. Selanjutnya, Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kawasan Sentra Pangan di Wilayah Jawa II yang dilaksanakan oleh PT Indomas Mulia KSO dan PT Dekama Sekata. Sementara itu, paket ketiga yaitu Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perkotaan Surakarta yang dilaksanakan oleh PT Fasade Kobetama Internasional KSO, PT Viarchindo Inti Selaras KSO, dan PT Alma Reka Graha. Sebelum penandatanganan dilakukan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, menyampaikan bahwa penyusunan rencana pengembangan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan sentra pangan dan perkotaan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam arahannya, Kepala BPIW menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Adenan juga mengingatkan agar penyusunan dokumen dilakukan secara cermat dan tidak sekadar mengandalkan materi dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi tim pelaksana yang telah ditetapkan agar kualitas pekerjaan dapat terjaga sejak awal hingga pekerjaan selesai. "Jangan sampai hasil pekerjaan yang disusun hanya berupa salin-tempel dari dokumen yang sudah ada. Kami juga berharap tim yang telah ditetapkan dapat tetap konsisten agar kualitas pekerjaan tetap terjaga," ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan meminta agar proses administrasi pekerjaan, termasuk pencairan uang muka, dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. I "Kami berharap pekerjaan ini dapat memberikan hasil terbaik dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat," pungkasnya. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Rakor Tingkat Menteri Tata Kelola Kebandarudaraan, Kementerian PU Siapkan Aksi Penanganan Infrastruktur Terpadu

26 Juni 2026

133

Rakor Tingkat Menteri Tata Kelola Kebandarudaraan, Kementerian PU Siapkan Aksi Penanganan Infrastruktur Terpadu

Pemerintah terus memperkuat Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Nasional guna meningkatkan daya saing layanan transportasi udara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6). Rapat dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah terkait untuk menyusun langkah terpadu dalam penguatan tata kelola kebandarudaraan, khususnya mendukung transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai gerbang utama Indonesia menuju target menjadi 10 bandara terbaik di dunia pada 2029, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bandar udara nasional. Dalam arahannya, AHY menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem kebandarudaraan tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan bandara, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. "Penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan harus dilakukan melalui kolaborasi yang lebih solid antarpemangku kepentingan. Kita ingin menghadirkan layanan bandar udara yang semakin berkualitas, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus memperkuat konektivitas sebagai pengungkit pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," ujar AHY. AHY juga menegaskan perlunya percepatan penyusunan landasan hukum, transformasi digital, serta rencana aksi bersama sebagai dasar penguatan tata kelola kebandarudaraan nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah menjadikan Bandara Soekarno-Hatta masuk dalam jajaran 10 bandara terbaik dunia dengan standar pelayanan bintang lima. Pada sesi paparan mewakili Menteri Pekerjaan Umum (PU), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid menyampaikan dukungan terhadap penguatan ekosistem kebandarudaraan melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi, baik dari aspek konektivitas maupun pengendalian banjir di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, Kementerian PU telah memetakan titik prioritas pengendalian banjir pada akses Tol Sedyatmo KM 31 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Penanganan hulu dilakukan secara terpadu melalui normalisasi Anak Kali Dadap/Perancis dengan panjang 450 meter dan lebar 2,5 meter. Untuk penanganan hilir, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane melakukan normalisasi sepanjang 660 meter dan lebar 2,5 meter. Selain itu, Kementerian PU juga mendukung pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 Paket 3 di kawasan Kali Dadap/Perancis yang saat ini dalam proses lelang dan ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026. Selain penanganan banjir, Kementerian PU bersama BPJT dan PT Jasa Marga juga menyiapkan langkah mitigasi kemacetan di akses menuju bandara melalui peningkatan kapasitas crossing Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, penambahan box culvert, optimalisasi sistem rumah pompa, serta penyempurnaan drainase jalan. Beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan meliputi peninggian tanggul rumah pompa, penambahan unit pompa, pembangunan rumah pompa di kawasan Taman Tol Sedyatmo dan Outlet Anak Kali Prancis, serta pemasangan backflow valve pada setiap inlet drain tanggul. Sementara itu, penambahan kapasitas crossing gorong-gorong berupa 3 lajur box culvert berukuran 1,5 × 1,2 meter saat ini masih dalam tahap perencanaan. "Kementerian PU mendukung penguatan ekosistem kebandarudaraan melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari peningkatan aksesibilitas, pengendalian banjir, hingga pengembangan kawasan berbasis bandara. Infrastruktur yang andal akan memperkuat fungsi bandara sebagai simpul konektivitas nasional sekaligus penggerak pertumbuhan wilayah," ujar Adenan. Lebih lanjut, Kementerian PU memandang bandara sebagai simpul strategis dalam sistem perkotaan nasional yang harus terintegrasi dengan jaringan jalan, kawasan industri, logistik, pariwisata, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian PU 2025–2029 yang mendorong pengembangan kawasan berbasis bandara (airport-oriented development) melalui penyediaan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas, serta sinergi lintas sektor dan lintas wilayah. Melalui sinergi antar kementerian, pemerintah berharap tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional semakin kuat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperlancar konektivitas nasional, memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Turut hadir dalam rapat Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dan delegasi K/L terkait dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN, Sekretariat Negara, BUMN, Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang serta PT. Angkasa Pura. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

Paduan Suara BPIW Raih Juara 3

Berita Terkait

Kepala BPIW Paparkan Program dan Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 dalam RDP Komisi V DPR RI

BPIW Tandatangani Tiga Paket Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Rakor Tingkat Menteri Tata Kelola Kebandarudaraan, Kementerian PU Siapkan Aksi Penanganan Infrastruktur Terpadu