Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR berhasil meraih juara 3 lomba Paduan Suara di lingkungan Kementerian PUPR. Sementara Ditjen Cipta Karya meraih juara 1 dan Bina Konstruksi merah juara 3.

Kegiatan tersebut dibuka Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, di audiotorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/11). Saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam pembukaan kegiatan tersebut, Anita menyampaikan bahwa kegiatan lomba paduan suara ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Bakti PUPR yang diperingati pada tanggal 3 Desember mendatang.

Ia juga mengapresiasi tim paduan suara Kementerian PUPR yang telah meraih juara 2 untuk tingkat nasional antar kementerian. “Prestasi ini saya kira sebuah prestasi yang signifikan di Kementerian PUPR”, tutur Anita. Beberapa pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, seperti Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rido Matari Ichwan. Kehadiram Rido untuk memberikan dukungan kepada tim paduan suara BPIW. (Dhi/infoBPIW)

Berita Terkait

5 Juli 2026

Kementerian PU Dukung Program Strategis Nasional melalui Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pangan Wanam

Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Bidang Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Adenan Rasyid menghadiri kegiatan Pencanangan Penanaman Padi dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan dibuka oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, penanaman padi tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap PSN dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Program ini melibatkan teknologi pertanian modern seperti drone dan alat mesin pertanian, serta difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan generasi muda Papua. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan pendapatan petani secara signifikan, bahkan hingga ratusan persen, demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia” ujar Amran. Dengan tema “Rawa Jadi Sawah, Wanam Jadi Masa Depan”, proyeksinya kawasan Wanam menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu mendukung tercapainya swasembada pangan nasional melalui optimalisasi potensi lahan pertanian di wilayah Papua Selatan khususnya Merauke. Dari bidang pekerjaan umum, untuk mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional, Kementerian PU melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Wanam sebanyak 6 paket pekerjaan pada tahun anggaran 2026, dengan rincian 4 paket sektor Sumber Daya Air (SDA) dan 2 paket sektor Bina Marga (BM). Pada sektor SDA paket pekerjaan meliputi, Paket Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa pada KSPP Kabupaten Merauke Paket 1 dan 2, serta Paket Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir Pada KSPP Kabupaten Merauke Paket 1 dan 2. Kemudian dari sektor BM paket pekerjaan meliputi Paket Pembangunan Jalan KSPP Wanam-Muting Segmen I dan II yang dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC). Melalui sinergi lintas sektor antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PU, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor pertanian. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan Indonesia sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya para petani. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar dan jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke. (Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

29 Juni 2026

Kepala BPIW Paparkan Program dan Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 dalam RDP Komisi V DPR RI

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Adenan Rasyid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 29 Juni 2026. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 bagi masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Mengawali rapat, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menghadiri RDP tersebut. Pada kesempatan itu, Lasarus menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, masing-masing Unit Organisasi Eselon I, termasuk BPIW, memaparkan rincian pagu indikatif, kebutuhan anggaran, serta program yang diusulkan dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2027. Dalam paparannya, Kepala BPIW, Adenan Rasyid, menyampaikan tugas dan fungsi BPIW dalam mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. BPIW berperan dalam penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sinkronisasi program dan anggaran, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), serta pemantauan dan evaluasi keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Adenan menjelaskan kegiatan utama BPIW yang meliputi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sinkronisasi program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, penyusunan kebijakan dan strategi keterpaduan infrastruktur, pemantauan dan evaluasi keberfungsian serta kebermanfaatan infrastruktur, serta pelaksanaan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Adenan juga menyampaikan bahwa usulan program BPIW pada Tahun Anggaran 2027 terdiri atas dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Selanjutnya, ia memaparkan pagu indikatif dan kebutuhan anggaran BPIW Tahun Anggaran 2027. BPIW memperoleh pagu indikatif sebesar Rp70.911.663.000, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp233.067.111.000, sehingga masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp162.155.448.000. Kebutuhan tersebut terdiri atas belanja barang operasional, belanja barang nonoperasional, serta dukungan terhadap Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. Selain itu, Adenan juga memaparkan target output BPIW Tahun Anggaran 2027 sesuai Surat Pemanfaatan Pagu Indikatif. Target output tersebut meliputi penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah, penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), sinkronisasi program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi keberfungsian serta kebermanfaatan infrastruktur, serta pelaksanaan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap tema RKP Tahun 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Menutup paparannya, Adenan Rasyid berharap pagu indikatif BPIW Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi bahan pendalaman pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi V DPR RI. "Kami mohon arahan dan masukan dari pimpinan serta anggota Komisi V DPR RI dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang terintegrasi serta bermanfaat bagi masyarakat," ujar Adenan. Dalam kesimpulan rapat, Komisi V DPR RI menyampaikan akan mendalami lebih lanjut penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh BPIW, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPSDM Kementerian PU. Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I memprioritaskan saran dan masukan Komisi V DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

26 Juni 2026

BPIW Tandatangani Tiga Paket Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar penandatanganan tiga paket pekerjaan di Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026. Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala BPIW, Adenan Rasyid, para penyedia jasa serta jajaran BPIW yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tiga paket pekerjaan yang ditandatangani meliputi Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Mendukung Sentra Pangan di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan oleh PT Laras Sembada KSO dan PT Sugitek Patih Perkasa. Selanjutnya, Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kawasan Sentra Pangan di Wilayah Jawa II yang dilaksanakan oleh PT Indomas Mulia KSO dan PT Dekama Sekata. Sementara itu, paket ketiga yaitu Paket Pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perkotaan Surakarta yang dilaksanakan oleh PT Fasade Kobetama Internasional KSO, PT Viarchindo Inti Selaras KSO, dan PT Alma Reka Graha. Sebelum penandatanganan dilakukan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, menyampaikan bahwa penyusunan rencana pengembangan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan sentra pangan dan perkotaan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam arahannya, Kepala BPIW menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Adenan juga mengingatkan agar penyusunan dokumen dilakukan secara cermat dan tidak sekadar mengandalkan materi dari pekerjaan sebelumnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi tim pelaksana yang telah ditetapkan agar kualitas pekerjaan dapat terjaga sejak awal hingga pekerjaan selesai. "Jangan sampai hasil pekerjaan yang disusun hanya berupa salin-tempel dari dokumen yang sudah ada. Kami juga berharap tim yang telah ditetapkan dapat tetap konsisten agar kualitas pekerjaan tetap terjaga," ujar Adenan. Lebih lanjut, Adenan meminta agar proses administrasi pekerjaan, termasuk pencairan uang muka, dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. I "Kami berharap pekerjaan ini dapat memberikan hasil terbaik dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat," pungkasnya. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Paduan Suara BPIW Raih Juara 3

Berita Terkait

Kementerian PU Dukung Program Strategis Nasional melalui Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pangan Wanam

Kepala BPIW Paparkan Program dan Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 dalam RDP Komisi V DPR RI

BPIW Tandatangani Tiga Paket Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum