Memuat halaman...

Ngobrol Penuh Inspirasi Bersama Menteri PU, BPIW Berperan Besar dalam Perencanaan Infrastruktur PU Terpadu

3 Oktober 2025

Menteri PU saat acara mengobrol santai dengan generasi muda Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Ngobrol Penuh Inspirasi dengan tema Urban Crisis Response pada Jumat, 3 Oktober 2025, di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PU. Acara yang diawali dengan senam pagi ini menghadirkan seluruh Pejabat Tinggi Madya, perwakilan Pejabat Tinggi Pratama, dan Generasi Muda Kementerian PU.

Pada sesi diskusi, mengemuka beberapa poin penting diantaranya: kemacetan di perkotaan, pembangunan Sekolah Rakyat, dan perencanaan perkotaan inklusif.

Menanggapi isu tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa permasalahan kemacetan memerlukan penanganan sistemik pada fasilitas jalan, jembatan, dan transportasi yang terintegrasi. Terkait dengan Sekolah Rakyat, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu solusi pengurangan ketimpangan pendidikan di Indonesia.

“Dengan Sekolah Rakyat, kemiskinan dapat ditekan, pendidikan meningkat, dan kebiasaan buruk seperti membuang sampah di sungai dapat diperbaiki. Integritas dan pendidikan karakter juga harus dibangun sejak dini” ujar Menteri Dody.

Ia menegaskan kembali pentingnya pendidikan. “Pak Prabowo menaruh harapan besar pada Sekolah Rakyat karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil. Pendidikan adalah kunci perbaikan sistem hukum, integritas, dan budaya bangsa,” tegasnya.

Sedangkan terkait dengan perencanaan perkotaan inklusif, Menteri Dody menaruh harapan besar kepada BPIW sebagai ujung tombak perencanaan. “Walaupun bersifat nonteknis, BPIW sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, terintegrasi, dan itulah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Saya juga berharap BPIW terlibat aktif dalam program swasembada pangan dan program strategis lainnya” ungkap Menteri Dody lebih lanjut.

Sebagai penutup acara, Menteri Dody memberikan pesan kepada Generasi Muda, “Kalian merupakan generasi emas yang akan membawa kementerian ini lebih bersinar. Kami yang senior suatu saat akan mundur dan memberi ruang bagi kalian untuk maju,” ujarnya. (Tasya/Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #SetahunBerdampak #SinergiInfrastruktur

Berita Terkait

1 Oktober 2025

Pembekalan 79 PPPK Perkuat Formasi dan Integritas Organisasi

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menyelenggarakan Pembekalan kepada 79 orang PPPK BPIW 2024 sebagai upaya penguatan kapasitas dan penatakelolaan penugasan pegawai di BPIW, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW Kementerian PU. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia saat membuka acara menekankan pentingnya memahami tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam SK. Kinerja setiap pegawai dinilai melalui SKP yang berpengaruh pada tunjangan kinerja. Riska juga menekankan pentingnya berdiskusi dengan atasan terkait dengan tugas pokok, agar output dapat terukur dan dinilai dengan objektif. Selain itu, Riska juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, khususnya dalam absensi, karena manipulasi data hadir, izin, maupun cuti merupakan perbuatan tidak berintegritas dan akan berujung pada sanksi kedisiplinan. “Sepintar apa pun memanipulasi, BPK dan Itjen lebih canggih dalam menemukan penyimpangan. Maka jadilah ASN yang teladan dan profesional,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menegaskan komitmen anti korupsi melalui internalisasi anti-gratifikasi, anti suap dan pencegahan benturan kepentingan. Ia juga menekankan penerapan Whistleblowing System dan penguatan Zona Integritas. “Jangan bermain-main dengan uang negara, jangan korupsi waktu. Sekali tertangkap, sanksinya tegas hingga pemberhentian tidak hormat,” ujarnya. Kemudian penjelasan mengenai gratifikasi, penyuapan, benturan kepentingan, whistleblowing system yang harus dihindari dilanjutkan oleh Ketua Tim Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Neneng Chairiah. Sedangkan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum BPIW, Eko Susanto menyampaikan kewajiban pegawai dalam menerapkan kode etik, perilaku, serta core values BerAKHLAK dan i-ProVe. Eko mengingatkan agar para PPPK di BPIW tidak hanya menuntut hak, tetapi juga konsisten menjalankan kewajiban. Setiap kinerja harus terdokumentasi dan memiliki bukti dalam SKP. Turut hadir pada acara ini, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto. (Tasya/Mutia/Tiara).

Baca Selengkapnya

23 September 2025

Penguatan Perencanaan Anggaran, BPIW Laksanakan Clinic Session RKA-K/L 2026

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) lakukan clinic session penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) serta identifikasi efisiensi mandiri pada Selasa, 23 September 2025 di Jakarta. Rapat ini juga dihadiri oleh Andrias Hari Prajogo dan Heri Syafardi selaku Analis Keuangan Negara Ahli Madya Bidang Tugas Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, sebagai narasumber serta Ahmad Fadillah Adha, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan sebagai pendamping dalam penyusunan rencana anggaran. Rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut pembahasan implementasi efisiensi mandiri dalam rangka pencapaian target output BPIW. Saat membuka acara, Entatarina Simanjuntak selaku Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, menjelaskan bahwa ada 5 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPIW, yaitu penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 38 provinsi, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg), pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterpaduan dan kebermanfaatan infrastruktur Kementerian PU, serta penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari kelima kegiatan tersebut, BPIW melakukan efisiensi anggaran pada beberapa akun. “Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, ada 15 item sasaran efisiensi anggaran di BPIW terfokus pada belanja barang, belanja modal, serta belanja lainnya,” jelas Enta. Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menyebut BPIW sebagai center of excellence Kementerian PU di bidang perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU dengan pendekatan kewilayahan, sehingga 5 kegiatan utama BPIW tersebut harus tetap dilanjutkan di tengah skema efisiensi. Menanggapi hal tersebut, Hari mengatakan bahwa di Tahun 2026 prioritas Presiden pada Kementerian PU diantaranya yaitu revitalisasi sekolah atau madrasah, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, serta bendungan. “Jika berbicara mengenai postur anggaran BPIW, di tahun 2026 perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur merupakan supporting kinerja utama Presiden, namun tetap penting untuk dilaksanakan” jelas Hari. Ia juga menambahkan bahwa meskipun sedang dilakukan efisiensi anggaran, unit organisasi di Kementerian PU dapat melakukan perjalanan dinas dan serangkaian kegiatan utama seperti yang biasanya dilakukan namun harus disertai dengan justifikasi yang jelas dan tetap memperhatikan kewajaran. Hari juga berpendapat bahwa diantara semua kegiatan utama BPIW, penyusunan RPIW merupakan salah satu kegiatan strategis yang perlu didukung dengan anggaran yang lebih besar. “Efisiensi itu dilakukan dengan menyisir berbagai belanja dan menemukan fokus prioritas. Kedepannya, BPIW perlu menemukan dasar hukum yang lebih tepat untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan,” ucap Hari. Menutup kegiatan, Riska berharap dengan adanya rapat ini penyusunan anggaran dengan skema efisiensi dapat segera diselesaikan dengan baik sebelum 6 Oktober 2025 untuk dilakukan penelitian, reviu, dan penelaahan bersama Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Kementerian PU serta Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A, Bernadi Haryawan, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C, Allien Dyah Lestary, Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sosilawati, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Eko Susanto, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik dan Data dan Teknologi Informasi, Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

17 September 2025

BPIW Lantik Empat Pejabat Pengawas untuk Perkuat Formasi Organisasi

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia, resmi melantik 4 Pejabat Pengawas di lingkungan BPIW pada Rabu, 17 September 2025 di Jakarta. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Selain sebagai tindak lanjut regulasi, pelantikan ini juga dimaknai sebagai momentum penyegaran organisasi untuk memperkuat formasi, meneguhkan komitmen integritas, serta meningkatkan kinerja BPIW ke depan. Dalam sambutannya, Kepala BPIW menekankan sejumlah hal penting bagi pejabat yang baru dilantik. Pertama, pejabat pengawas merupakan etalase organisasi yang berperan dalam membangun kolaborasi sekaligus mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan. “Kuasai aturan dan pekerjaan, serta hindari tindakan yang bersifat warisan seperti pola kerja yang hanya berdasarkan kebiasaan lama. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tegas Bob. Kedua, Bob mengingatkan pentingnya soliditas dan kerja sama tim. “Dengan bekerja sama, potensi masalah atau konflik internal dapat diminimalisasi. Kekompakan membuat kita saling melindungi dan mengingatkan bila ada kekeliruan,” ucap Bob. Ketiga, pejabat pengawas dituntut untuk tidak bekerja secara business as usual, melainkan senantiasa menghadirkan inovasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ia menekankan peran pemimpin sebagai teladan. “Pemimpin adalah guru. Bekali diri dengan ilmu, karena bawahan berhak mendapat jawaban yang sesuai dengan aturan. Wawasan seorang pemimpin harus luas agar dapat menjadi rujukan, tempat bertanya, sekaligus panutan,” ucap Bob. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin harus dekat dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang hangat, terbuka untuk berdiskusi, dan jujur dalam bekerja. Sebagai wujud komitmen bersama, para pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas yang menjadi simbol penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta akuntabilitas publik. Adapun 4 pejabat pengawas yang dilantik adalah Ricca Alexandra Noor Arynda, sebagai Kepala Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sieska Komala Dewi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Angger Hassanah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, dan Shoviah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III. Acara pelantikan berlangsung khidmat namun hangat, ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat dari seluruh pegawai BPIW yang hadir. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya