Memuat halaman...

Kementerian PU dan Komisi V DPR RI Bahas Evaluasi APBN 2025 serta Rencana Program 2026

17 November 2025

Menteri PU saat menjelaskan realisasi pagu efektif Kementerian PU

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia, dampingi Menteri PU, Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU, di Jakarta, Senin 17 November 2025.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus membuka rapat dengan menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 yang baru mencapai 56,53% dari total pagu 109,81 triliun dimana pencapaian ini masih di bawah target rencana awal 89,03%.

“Kami ingin dapat penjelasan tentang apa saja yang menjadi kendala dalam capaian penyerapan ini serta upaya-upaya apa saja yang akan ditempuh agar penyerapan anggaran tahun 2025 sesuai dengan target yang ditentukan,” ujar Lasarus.

Sebagai informasi, agenda pembahasan dalam Raker kali ini meliputi evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan November 2025 dan membahas rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pengawasan Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PU. Pertama, banyak kegiatan strategis berdasarkan Instruksi Presiden pada tahun 2025 masih dalam proses pengadaan dan realisasi fisiknya masih rendah. Kedua, kesiapan rencana teknis/DED,kesesuaian rencana anggaran, dan ketersediaan lahan dibutuhkan untuk pelaksanaan Kegiatan/Program tahun 2026 terutama pada pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan pembangunan jalan nasional. Ketiga, program penanggulangan dan pencegahan banjir agar lebih dioptimalkan.

“Kementerian Pekerjaan Umum juga berperan dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur agar lebih berperan aktif dan memberikan dukungan pada layanan teknis kepada masyarakat sehingga kualitas struktur dan konstruksi bangunan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, keselamatan, serta memberikan manfaat yang maksimal,” tambah Lasarus.

Dalam kesempatan tersebut, Dody menjelaskan pagu efektif Kementerian PU sebelumnya yang Rp86,60 triliun mengalami penambahan sehingga total menjadi Rp109,81 triliun. Selanjutnya, Dody menjelaskan target pembangunan infrastruktur Kementerian sepanjang tahun 2025.

“Telah teralokasikan di bidang Sumber Daya Air sebesar Rp38,25 triliun dengan kegiatan prioritas pembangunan jaringan irigasi baru seluas 13 ribu hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada sebesar 123 ribu hektar, serta melanjutkan pembangunan 15 bendungan tersisa,” ucap Dody.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian PU mendukung swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi daerah seluas 589 ribu hektar melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang sedang dipusatkan di Papua Selatan.Turut hadir dalam rapat, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU, Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, dan para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PU. (MF/ Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat #RDPKomisiV #SetahunBerdampak

Berita Terkait

11 Desember 2025

BPIW Bahas Penyepakatan Major Project ICP di Kabupaten Morowali

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Major Project Integrated City Planning (ICP) Kabupaten Morowali di Gedung BPIW, Jakarta, Rabu 12 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III beserta jajarannya, Bupati Morowali, Kepala Bappelitbangda, perwakilan Dinas PUPR Morowali beserta jajarannya. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, membuka rapat dengan menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang mendukung kegiatan industri dan konektivitas wilayah. “Morowali menjadi salah satu lokasi prioritas karena potensi kawasan industrinya yang besar. Tantangan kita adalah menata kembali kawasan agar terintegrasi, mendukung hilirisasi industri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Dalam pemaparannya, Team Leader Pekerjaan ICP Morowali, Deliana, menyampaikan bahwa penyepakatan Major Project akan menjadi dasar penyusunan Pre-Feasibility study (pre-FS) untuk mendetailkan rencana pengembangan dua Selected Area. “Penyusunan rencana ini tidak hanya menata ruang, tetapi juga mengintegrasikan fungsi sosial, ekonomi, dan tata kota agar berkelanjutan,” ungkapnya. FGD ini bertujuan untuk menyepakati dua lokasi Major Project pada dua Selected Area ICP Morowali, yaitu Kompleks Kawasan Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, dan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah. Kawasan ini kedepannya akan dikembangkan sejalan dengan tujuan National Urban Development Project (NUDP). Bupati Morowali menyambut positif konsep yang dikembangkan dan menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana daerah. “Pada prinsipnya kami mendukung dan mengizinkan pembangunan, namun harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan serta pembiayaan harus realistis dan terukur,” tegasnya. Kegiatan ICP in Sulawesi, Maluku and Papua ini ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Diharapkan dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan perkotaan di Morowali dan sekitarnya, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan industri, penataan kawasan perkotaan, serta penguatan karakter lokal sebagai wujud pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.(Tasya/Tiara)

Baca Selengkapnya

14 November 2025

Infrastruktur Mendukung Penguatan SDM Jadi Sorotan Pra Rakorbangwil Hari Ketiga

Pelaksanaan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 kembali berlanjut pada 14 November 2025. Pada hari ketiga ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfokuskan pembahasan pada Prioritas Nasional (PN) empat terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, prestasi, dan olahraga. Rapat Pra Rakorbangwil hari ketiga, dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Fransisco. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, membuka rapat hari ketiga dengan menegaskan pentingnya pelaksanaan Pra Rakorbangwil membahas rencana pembangunan infrastruktur mendukung PN 4 tahun 2027. “Kita lakukan Pra Rakorbangwil saat ini, untuk pembangunan infrastruktur tahun 2027 agar cukup waktunya untuk dilakukan verifikasi dan validasi kesiapan kawasan prioritas, serta kebutuhan program dan rencana pendanaannya,” ucap Zevi. Ia menambahkan bahwa target capaian infrastruktur PU mendukung PN 4 meliputi dua hal yaitu presentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya sebesar 64,47% si tahun 2027 dan persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan sebesar 71,38% di tahun 2027. Dalam kesempatan yang sama, masing-masing Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyampaikan paparan mengenai program dan kegiatan dan konfirmasi kesiapan. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, memulai pemaparan dengan menyampaikan isu strategis Pulau Sumatera dan Kalimantan, kawasan prioritas mendukung PN 4 di kedua provinsi, serta hal yang perlu dikonfirmasi terkait kebutuhan dukungan kementerian/lembaga untuk mendukung PN 4. “Ada beberapa rencana program yang perlu kami konfirmasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti arahan strategis dan prioritisasi lokasi pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Pulau Sumatera, rencana rehabilitasi dan renovasi sekolah pendidikan keagamaan, dan rencana penyelenggaraan pendidikan sekolah rakyat,” sebut Benny. Adapun rencana program yang perlu dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B, Erwin Adhi Setyadhi, meliputi rencana program di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung PN 4. “Kami perlu mengkonfirmasi rencana program dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai dukungan kesiapan lahan untuk infrastruktur pendidikan dan olahraga, operasionalisasi dan pemeliharaan aset olahraga daerah di Stadion Wergu Wetan Kudus, Stadion Joyokusumo di Pati, Paralympic Training Center Karanganyar Tahap II, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel di Surabaya,” jelas Erwin. Ia juga menambahkan perlunya melakukan konfirmasi rencana program dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengenai tindak lanjut serah terima aset dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan di UIN Sunan Ampel setelah konstruksi selesai, serta mengkonfirmasi persiapan pembangunan stadion Wergu Wetan di Kudus dan Joyokusumo di Pati dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, rencana program yang perlu dilakukan konfirmasi oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, selaku penanggung jawab wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, adalah program yang perlu koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Kami mengkonfirmasi rencana program dengan Kementerian Sosial mengenai arahan strategis pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor dan pemantauan dampak sosial program, serta memastikan intervensi pembangunan sekolah berdampak pada penurunan angka anak tidak bersekolah,” ucap Pranoto. Menanggapi hal ini, narasumber pertama mewakili Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Ari Fauzi Sabani, mengatakan pihak Kementerian PPN/Bappenas telah memetakan sebaran rumah sakit dan puskesmas seluruh Indonesia. Ia menyebutkan dari data tersebut masih terdapat red atau grey area yang mengindikasikan aspek akses waktu tempuh yang masih cukup variatif. “Di Pulau Jawa sebagian besar sudah green area, artinya masyarakat bisa menjangkau rumah sakit dibawah 30 menit, namun di sebagian besar area masih membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan. Kami rekomendasikan intervensi peningkatan akses jalan atau jembatan menuju pelayanan dasar kesehatan,” tegas Ari. Dalam kesempatan yang sama, narasumber kedua mewakili Direktur Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Dimas Sudaryoso, menyebutkan pihaknya masih perlu berkolaborasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Agama terkait kendala penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan bangunan Perguruan Tinggi Negeri, meliputi kebutuhan anggaran tambahan serta masih dalam pelaksanaan reviu teknis lanjutan. Terakhir, narasumber ketiga mewakili Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas, Rifqi Alfian Maulana, memaparkan mengenai urgensi kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian PU, untuk mengatasi isu mengenai banyaknya ruang kelas yang rusak dan menghambat kegiatan belajar mengajar, serta perlunya dashboard pemantauan revitalisasi madrasah. (Mut/Sya/Tiara)

Baca Selengkapnya

13 November 2025

Hari Kedua Pra Rakorbangwil 2025, BPIW Bahas Arah Pembangunan Prioritas Nasional 3

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali lanjutkan pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pra Rakorbangwil) Tahun 2025 secara hybrid, pada 13 November 2025. Kegiatan hari ini difokuskan untuk membahas arah pembangunan Prioritas Nasional (PN) ketiga yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Rapat hari kedua, dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Zaldy Sastra. Saat membuka rapat pada hari kedua, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino menjelaskan bahwa pelaksanaan Pra Rakorbangwil pada hari kedua ini akan membahas mengenai PN 3, yang sangat berhubungan dengan tugas fungsi unit organisasi Bina Marga dan Cipta Karya. “Sesuai rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU Tahun 2025-2029, target capaian infrastruktur PU mendukung PN 3 adalah waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional dan jaringan jalan nasional,” ucap Zevi. Ia menambahkan, untuk pengembangan kawasan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di 13 lokasi yakni Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Jakarta, Lombok-Gili Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai, tetap dibutuhkan dukungan unit organisasi Cipta Karya. Selanjutnya, Zevi juga memaparkan kawasan-kawasan prioritas berdasarkan tematik kawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mendukung PN 3. “Ada 88 kawasan prioritas yang tersebar di Indonesia dengan rincian, 38 kawasan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, 31 kawasan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta 21 kawasan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ungkap Zevi. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Benny Hermawan, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Sumatera dan Kalimantan, menyampaikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki banyak sumber daya alam namun disisi yang sama terdapat berbagai tantangan yang menekan potensi dan optimalisasi pengembangan Sumatera dan Kalimantan. “Sumatera potensi pariwisatanya besar namun perlu pengembangan infrastruktur bangunan pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai. Hal ini disebabkan tipe wilayahnya yang rentan terhadap bencana banjir, tsunami, dan abrasi pantai. Kalimantan juga potensi perekonomiannya besar, namun tingkat hilirisasi dan diversifikasi industrinya belum optimal,” jelas Benny. Ia juga menyinggung mengenai sebaran pusat pertumbuhan baru di Kalimantan yang perlu pemerataan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II, Airlangga Mardjono, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, memaparkan mengenai isu pengembangan wilayah yang terkait dengan PN 3. “Capaian sanitasi baru di Banten masih rendah sebesar 11,06% dibawah target sanitasi nasional sebesar 30% dan Banten Utara juga mengalami penurunan luas lahan pertanian sebesar 7746 hektar per tahun,” ucap Airlangga. Selain membahas mengenai kedua hal tersebut, Ia juga menyoroti mengenai alih fungsi lahan pertanian seluas 150 hingga 200 hektar per tahun yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selanjutnya, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, selaku penanggung jawab perencanaan pengembangan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, memaparkan tantangan pengembangan ketiga wilayah tersebut mendukung PN 3. “Potensi pariwisata di Pulau Sulawesi diarahkan dengan konsep keberlanjutan, sehingga butuh keragaman atraksi, dukungan infrastruktur aksesibilitas, dan amenitas yang sesuai dengan standar wisata dan pengelolaan kawasan yang baik agar menarik bagi wisatawan,” ucap Pranoto. “Penguatan daya saing industri di Sulawesi Selatan juga bisa dioptimalkan, namun butuh penguatan sinergi hulu ke hilir, pengembangan infrastrukturnya, serta sumber daya manusianya,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Firdausi Manti, menjelaskan mengenai pentingnya peranan infrastruktur dalam peningkatan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. “Arah kebijakan yang berkaitan dengan PN 3 adalah pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, percepatan hilirisasi industri pengolahan Sumber Daya Air unggulan dan aglomerasi industri,” ucap Firdausi. Ia menekankan prinsip dasar pembangunan infastruktur yang perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, membutuhkan konektivitas, dan perencanaan yang tepat. Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, turut menanggapi dengan menjelaskan peranan BPIW selaku muara atau simpul penyelenggaraan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian PU. “BPIW tidak hanya berbicara tugas pokok dan fungsi unit organisasi pembangunan infrastruktur, melainkan ruang pemanfaatan, outcome yang baik dan relevan dengan output, serta berbasis pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Dail. “Target trisula pembangunan diantaranya mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0%, dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. BPIW perlu memikirkan cara delivery strategi kewilayahan sebagai Key Performance Indicator (KPI) yang menyatakan keberhasilan, integrasi, konektivitas, dan infrastruktur penunjang lainnya,” ucapnya. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi identifikasi rencana sektor yang memerlukan dukungan infrastruktur PU TA 2027 antara Kementerian PU dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai kebutuhan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung PN 3. (Mut/Sya/Tiara)

Baca Selengkapnya