BPIW Paparkan Strategi Kota Berkelanjutan dalam Webinar “Menjawab Tantangan Baru Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029"

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berpartisipasi dalam webinar bertajuk “Menjawab Tantangan Baru Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dalam RPJMN 2025-2029 (Pemenuhan Indikator Kontribusi PDRB dan Indeks Kota Berkelanjutan) yang digelar secara daring pada Kamis, 31 Juli 2025.

Webinar yang diikuti 467 peserta ini dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Apri Artoto. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pembangunan perkotaan merupakan prioritas nasional karena peran kota yang sangat strategis. Pemahaman tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan menjadi penting karena tidak hanya untuk memastikan arah kebijakan, tetapi juga untuk mendorong kebijakan yang efektif dan efisien sehingga berdampak positif bagi kota.

Hadir sebagai narasumber mewakili Kepala BPIW, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional,  Mangapul L. Nababan memaparkan strategi Kementerian PU dalam pemenuhan indikator baru pembangunan berkelanjutan. 

Mangapul menjelaskan bahwa transfrormasi kota yang berhasil membutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. “Goals transformasi kota adalah  menciptakan kota masa depan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah, inovasi, dan keberlanjutan, dengan masyarakat yang adaptif dan produktif serta lingkungan yang lestari,” ujarnya.

Webinar ini membahas berbagai tantangan pembangunan kota yang kompleks, mulai dari keterbatasan daya dukung lingkungan hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Lebih lanjut, Mangapul juga menyampaikan  beberapa indikator yang tercantum dalam 8 misi Asta Cita sebagai prioritas nasional. “Menteri PU selalu menekankan pentingnya landasan PU 608. Seluruh kegiatan harus diukur melalui PU 608, termasuk infrastruktur perkotaan sebagai pengungkit target menuju ICOR efisien dan pembangunan inklusif,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur harus menjadi jembatan antara kota dan wilayah hinterland guna menciptakan aliran ekonomi dua arah yang merata. Konektivitas menjadi syarat utama dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi distribusi. 

Salah satu bentuk nyata strategi ini adalah kolaborasi desa-kota dalam penyediaan pangan yang dikembangkan melalui kemitraan antara DKI Jakarta dan Karawang dengan melibatkan juga  kawasan perkotaan lainnya. Peran Kementerian PU  sangat penting dalam aspek lingkungan dan masyarakat agar kolaborasi tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. (Fir/Tiara)