BPIW Hadiri Rapat Identifikasi Ketersediaan Data Konstruksi, Dorong Kolaborasi Penyusunan PMTB

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik menggelar Rapat Identifikasi Ketersediaan Data Konstruksi secara daring selama dua hari, Rabu hingga Kamis tanggal 3-4 September 2025. Acara ini dibuka oleh Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS), Vina Eka Andriyani, dan menghadirkan berbagai unit organisasi di Kementerian PU sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Vina menekankan pentingnya rapat ini sebagai upaya memahami proses bisnis statistik sektoral mengenai data dan indikator penyusun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kementerian PU. “Rapat ini dilakukan guna memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien sehingga data-data pendukung penyusunan neraca nasional nantinya lebih akurat dan bisa dipercaya sebagai landasan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif,” ujar Vina.

Mewakili BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan mengenai struktur organisasi, perencanaan, dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU, rencana strategis Kementerian PU 2025-2029, serta Kinerja Kementerian PU Tahun 2020-2024 . “Target output Kementerian PU di antaranya bendungan, jalan tol, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), permukiman, serta sarana dan prasarana strategis. Nanti kami akan sampaikan ke BPS sebagai bahan diskusi atau materi pendukung dalam merumuskan formulasi perhitungan ICOR yang diperlukan,” jelas Zevi. Ia juga menambahkan bahwa sistem e-Monitoring Kementerian PU turut mengakomodasi paket khusus tanggap bencana.

Selain BPIW, rapat ini juga disampaikan paparan dari sejumlah unit organisasi Kementerian PU. Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dibahas mengenai ketersediaan data terkait dengan SPAM, sanitasi, kawasan permukiman, serta informasi teknis bangunan dan penyehatan lingkungan. Selain itu Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menekankan pentingnya data paket tanggap bencana seperti banjir, hunian darurat, hingga sanitasi darurat yang sudah tercatat secara rinci mulai dari lokasi, anggaran, hingga realisasi.

Dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyampaikan data infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk kondisi struktural serta rencana strategis pengembangan jaringan jalan tol maupun non-tol.

Sementara dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, paparan yang disampaikan menyoroti ketersediaan data konstruksi bendungan, danau, irigasi, serta infrastruktur tanggap bencana air yang menjadi salah satu fokus prioritas.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktur Sistem dan Strategi menjelaskan bahwa data konstruksi yang dihimpun banyak terkait dengan pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Unit ini juga menyampaikan capaian pembangunan madrasah, prototipe sekolah rakyat infrastruktur, serta fasilitas pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kawasan ekonomi khusus.

Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memaparkan data terkait badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, serta direktori perusahaan jasa konstruksi yang menjadi basis penting dalam mendukung penyusunan PMTB. Sedangkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PU menegaskan perannya dalam penyediaan data statistik konstruksi, mekanisme penyampaian, serta integrasi data lintas unit organisasi.

Turut hadir dalam rapat ini dari BPIW, antara lain Sekretaris BPIW Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Mangapul Nababan, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW.(Mut/Tiara)