Memuat halaman...

BPIW Bahas Sandingan PK Awal dan Revisi TA 2025 dalam Kegiatan Klinik Bimbingan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

31 Oktober 2025

Riska Rahmadia memimpin kegiatan klinik bimbingan penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan klinik bimbingan penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025 pada Kamis, 30 Oktober 2025 di Jakarta. Klinik ini diselenggarakan dalam rangka menyelaraskan acuan penyusunan SKP pada Triwulan I, II, dan III, serta meningkatkan pemahaman terkait dengan proses penyusunan dan penilaian SKP.

Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana komunikasi langsung antara BPIW dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Klinik ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjawab berbagai pertanyaan sekaligus wadah diskusi interaktif mengenai tantangan dalam perencanaan kinerja, penilaian kinerja, serta dinamika perubahan acuan dalam penyusunan SKP.” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber, Ayu Purnamasari Asih selaku Kepala Bidang Pengembangan Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karier, Pusat Pengelolaan Talenta, BPSDM, Kementerian PU. Dijelaskan bahwa pelaksanaan SKP saat ini masih berpedoman pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan tengah dilakukan penyempurnaan. Menurutnya, pembahasan SKP tidak hanya berfokus pada penyusunan dan penilaian, tetapi juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik (feedback) dalam proses penilaian kinerja. “Intensitas dialog kerja antara atasan dan pegawai menjadi kunci agar kinerja individu benar-benar mendukung kinerja organisasi,” jelasnya.

Ayu juga mengungkapkan, bahwa hingga hari ini, jumlah pegawai yang menyelesaikan penyusunan dan penilaian SKP hingga Triwulan III jumlahnya sangat sedikit, sehingga terdapat kemungkinan akan dilakukan perpanjangan waktu, khususnya bagi unit organisasi yang terdampak perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja). Ia menambahkan bahwa penyusunan SKP dilakukan setelah melalui proses review terhadap dokumen kerja sebelumnya. “Bagi unit organisasi yang belum dapat menggunakan Renstra Kementerian PU 2025-2029 terbaru (update Oktober), maka dapat dilakukan penyesuaian, yaitu PK Awal 2025 untuk SKP Triwulan I dan II, PK Revisi 2025 untuk SKP Triwulan III.” ungkapnya.

Kegiatan berlanjut dengan simulasi dan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, membahas berbagai kasus teknis dalam penyusunan SKP serta penilaian kinerja di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola kepegawaian dan perwakilan dari setiap unit kerja di BPIW.

Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam penyusunan dan penilaian SKP serta penyesuaian PK revisi TA 2025 di BPIW, guna meningkatkan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai yang lebih baik. (Tasya/Tiara)

#BPIW #Kementerian PU #Klinik Bimbingan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Berita Terkait

29 Oktober 2025

BPIW Dorong Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Negara melalui Rakor Penataan dan Pembinaan Sarana Prasarana Nasional Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Riska Rahmadia, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan dan Pembinaan Sarana Prasarana Nasional Komponen Pendukung Pertahanan Negara yang diselenggarakan di Aula Bela Negara, Gedung Suprapto Lantai 8, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta pada Rabu, 29, Oktober 2025. Rakor dibuka oleh Kolonel Infanteri Eko Juniarto, perwakilan dari Ditjen Pothan Kemenhan. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penataan serta pembinaan sarana dan prasarana nasional yang mendukung komponen pertahanan negara. “Tujuan Rakor ini adalah untuk menginformasikan dan menyamakan persepsi tentang penataan serta pembinaan sarana dan prasarana nasional komponen pendukung pertahanan negara,” ujar Kolonel Eko. Dalam paparannya, Riska Rahmadia menyampaikan materi mengenai Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan dan Inklusif Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara. Ia menegaskan bahwa peran Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, tetapi juga sebagai enabler pertumbuhan ekonomi nasional. “Fokus Kementerian PU bukan hanya pada investasi infrastruktur semata, tetapi juga bagaimana infrastruktur tersebut dapat meningkatkan efisiensi investasi di sektor-sektor produktif seperti industri dan pariwisata,” ujar Riska. Lebih lanjut, Riska menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat delapan misi Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN). Kementerian PU mendukung enam dari delapan misi tersebut dalam rangka mewujudkan visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Upaya pencapaian misi tersebut diturunkan dalam delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), di mana Kementerian PU berperan melalui pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana strategis di bidang pekerjaan umum. Kementerian PU juga telah menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam Rangka Menggapai Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Untuk mendukung visi tersebut, ditetapkan tujuh misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi arah pembangunan sektor pekerjaan umum. Riska menambahkan bahwa pembangunan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, seperti urbanisasi yang belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDB nasional, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta urgensi dalam penerapan creative financing. Dalam RPJMN juga telah ditetapkan 50 kota prioritas nasional, terdiri atas 10 wilayah metropolitan, 36 kota non-metropolitan, dan 4 calon wilayah metropolitan. Secara keseluruhan, terdapat 547 lokasi prioritas yang memiliki indikasi intervensi Kementerian PU, termasuk 16 kawasan perbatasan, pulau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan daerah tertinggal di 9 provinsi di Indonesia. Isu strategis kawasan perbatasan yang teridentifikasi dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 2025–2034 mencakup penguatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung aksesibilitas dan pemerataan pembangunan. Kementerian PU turut berkontribusi dalam Prioritas Nasional 2, melalui program ketahanan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, infrastruktur dasar permukiman, serta pembangunan prasarana strategis lainnya. Selain itu, telah dirumuskan tujuh tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja serta target capaian untuk periode 2025–2029, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU. Sementara itu, narasumber perwakilan Direktorat Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan enam isu strategis dalam pengelolaan komponen pendukung pertahanan negara. Isu tersebut meliputi dinamika politik dan geoekonomi, perubahan iklim, pertumbuhan populasi, infiltrasi budaya, masalah gizi buruk, serta sinkronisasi perencanaan antarkementerian/lembaga/daerah (K/L/D). Sedangkan perwakilan Kementerian Perhubungan menyampaikan peran strategis dalam mendukung mobilitas, ketersediaan infrastruktur transportasi nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya

Semangat Baru Generasi Muda BPIW: Kolaborasi, Kreativitas, dan Kontribusi untuk Negeri

24 Oktober 2025

402

Semangat Baru Generasi Muda BPIW: Kolaborasi, Kreativitas, dan Kontribusi untuk Negeri

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Rapat Koordinasi Generasi Muda BPIW Tahun 2025–2026 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 BPIW, Jumat (24/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran, kolaborasi, dan kreativitas para pegawai Generasi Muda (Genmud) di BPIW dalam mendukung sasaran pembangunan infrastruktur nasional. Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan inovasi dan semangat berkontribusi di lingkungan Kementerian PU. Dalam arahannya, Riska menyampaikan bahwa Generasi Muda BPIW telah memiliki rekam jejak kegiatan dan prestasi yang signifikan sejak dibentuk pada tahun 2020. Beberapa di antaranya meliputi penyelenggaraan webinar finansial dan urban planning, kegiatan sosial seperti BPIW Muda Peduli Donasi Banjir NTT, serta keterlibatan dalam penyusunan buku 'Mengukir Cita Infrastruktur Terpadu Indonesia Maju' dan 'Merajut Infrastruktur Menuju Indonesia Makmur'. Selain itu, anggota BPIW Muda juga menorehkan prestasi seperti juara 1 Lomba Karya Tulis Populer dan Hackathon ASN. Melalui forum koordinasi ini, Genmud BPIW diharapkan dapat kembali aktif melaksanakan kegiatan produktif dan berkelanjutan. “Tongkat estafet prestasi ini perlu diteruskan oleh adik-adik semua. Kegiatan bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi wadah untuk menyalurkan ide, gagasan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari Kementerian PU,” ujar Riska. Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat adalah pelaksanaan Lomba Infografis “Sasaran Utama PU 608”, yang akan menjadi ajang kompetensi bagi generasi muda di lingkungan Kementerian PU. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sasaran utama PU 608, yaitu efisiensi investasi dengan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6%, Pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan Pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Rapat juga menghasilkan kesepakatan mengenai penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Generasi Muda BPIW periode baru. Berdasarkan hasil musyawarah, 2 perwakilan dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yaitu, Anis Taufik Ibrahim terpilih sebagai Ketua menggantikan Akhyar Farizal dan Raden Aufa Dhia Anggara sebagai Wakil Ketua menggantikan Nabiilatul Arifah. Keduanya akan menjadi penghubung antara anggota Genmud BPIW dengan pimpinan dalam menjalankan koordinasi, penyusunan kegiatan, serta tindak lanjut pelaksanaan agenda tahunan. Sebagai tindak lanjut, Genmud BPIW akan menyusun kalender kegiatan tahun 2026, yang mencakup agenda pembinaan kompetensi, kegiatan sosial, serta program kolaboratif lintas unit kerja di lingkungan BPIW dan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penyusunan kalender ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih sistematis bagi keberlanjutan aktivitas Genmud BPIW. Rapat koordinasi ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjadikan BPIW Muda sebagai wadah yang inspiratif, kolaboratif, dan produktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

BPIW Gelar Konsultasi Publik Rapermen Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Bersama Bappenas dan IAP

23 Oktober 2025

135

BPIW Gelar Konsultasi Publik Rapermen Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Bersama Bappenas dan IAP

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rapermen) tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis, 23 Oktober 2025, secara hybrid. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, membuka rapat dan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring masukan dari mitra perencanaan dan asosiasi profesi dalam rangka memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PU. “Rapermen ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur agar pelaksanaannya lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya. Selanjutnya, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Ricky Muhammad Ramdan, dalam kesempatan itu menekankan bahwa urgensi Rapermen adalah untuk menjembatani pelaksanaan perencanaan program di Kementerian PU, terutama dalam memayungi kegiatan tambahan hasil direktif Presiden yang sebelumnya belum memiliki payung hukum. “Jika dahulu banyak pembangunan di luar tupoksi PU dan ditemukan catatan dari KPK karena belum ada regulasi yang menaunginya, Rapermen yang baru ini harus bisa menutup celah tersebut,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa RPIW dengan jangka waktu dua puluh tahun perlu diperkuat dengan staging lima tahunan agar memiliki pondasi perencanaan yang sinkron dengan RPJMN dan RPJPN. Ia menegaskan bahwa “infrastruktur adalah backbone pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama.” Selain itu, ia mendorong agar kerangka RPIW juga mengacu pada indikator SDGs dan tetap relevan dengan tantangan megatrend global dalam dua dekade mendatang. Dari sisi pendanaan, peserta menekankan pentingnya pengaturan pembiayaan alternatif di luar APBN, termasuk APBD, KPBU, dan lembaga pembiayaan nonswasta seperti Danantara agar kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi secara berkelanjutan. “Pembiayaan tidak boleh hanya mengandalkan APBN. Kita perlu skema kolaboratif yang membuka ruang bagi berbagai sumber dana,” tambah Ricky. Sementara itu, perwakilan PPN/Bappenas lainnya, Sumedi, menyoroti pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian kebijakan. “Pembangunan infrastruktur ke depan harus berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan. Namun, kita juga perlu menyeimbangkan antara fleksibilitas dan rigiditas agar ada kepastian bagi wilayah yang tertinggal,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kesepakatan kriteria antara pendekatan top-down dan bottom-up berbasis wilayah agar pembangunan dapat berlangsung berkelanjutan dan terukur. Selain itu, Rafli Noor dari Bappenas juga menyampaikan bahwa perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU perlu menjamin keselarasan antara RPIW dengan RPJPN, RPJMN, RKP, serta dokumen perencanaan lainnya seperti KPN 2045. Ia menekankan pentingnya detail dan daftar usulan proyek yang siap secara teknis agar dapat diakomodasi dan didanai dalam forum Musrenbangnas. “Integrasi hasil Rakorbangwil dan Konreg perlu diperkuat dalam proses penyusunan RKP, sehingga dokumen RPIW selaras dengan RPJMN dan forum perencanaan teknis lintas K/L,” ujar Rafli. Ketua IAP, Hendricus Andy Sinarmata, menambahkan usulan perlunya pembedaan yang jelas antara RPIW dan Renstra serta penguatan integrasi antara program PU dengan kementerian/lembaga lain. “BPIW memiliki dua instrumen penting, yaitu Renstra dan RPIW. Keduanya harus saling melengkapi agar arah pembangunan tidak tumpang-tindih,” ujarnya. Dalam pembahasan lainnya, perwakilan dari Ditjen Cipta Karya, Deva, menyampaikan perlunya pengaturan data dan informasi yang lebih detail dalam Rapermen, tidak hanya sebatas sistem terintegrasi, tetapi juga mencakup kelengkapan dan keterpaduan data antarplatform, seperti SIPRO, e-Monev, dan SAKTI. Ia juga mengusulkan agar pelibatan pemerintah daerah difokuskan melalui Konsultasi Regional (Konreg) untuk efisiensi tanpa mengurangi substansi koordinasi pusat-daerah. Menanggapi semua usulan tersebut, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran, Alis Listalatu, menyampaikan bahwa seluruh masukan akan dikaji lebih lanjut oleh tim penyusun. “Semua masukan dari Bappenas, IAP, dan unit organisasi teknis akan kami pertimbangkan agar substansi yang diakomodasi benar-benar memperkuat sistem perencanaan. Target kami, Rapermen ini dapat ditetapkan paling lambat Desember 2025,” ujar Alis. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan PPN/Bappenas, IAP, serta tim penyusun Rapermen dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian PU dan BPIW. (Fir/Tas/Tiara)

Baca Selengkapnya