Memuat halaman...

BPIW Bahas Pemutakhiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022

24 Juni 2025

Sekretaris BPIW, Benny Hermawan, memimpin rapat yang membahas pemutakhiran peraturan perundang-undangan di lingkungan BPIW.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Benny Hermawan, memimpin rapat yang membahas pemutakhiran peraturan perundang-undangan di lingkungan BPIW. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur wilayah III dan pejabat administator di lingkungan BPIW tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung G Lantai 2 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Selasa, 24 Juni 2025.

BPIW mendapat mandat untuk memutakhirkan dua produk hukum utama, yaitu Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).

Meskipun upaya pemuktahiran ini terkait dengan perubahan nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny menyampaikan ini menjadi momentum bagi BPIW untuk mengusulkan pokok-pokok pengaturan yang dapat mendukung tugas-tugas BPIW sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi BPIW, khususnya pada pemuktahiran Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Salah satunya terkait pembagian peran koordinasi penganggaran sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 dan Kepmen PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU. Ditambahkan Benny, ditargetkan BPIW akan menyampaikan izin prakarsa selambat-lambatnya 30 Juni 2024.

Dalam arahannya, Benny Hermawan menyampaikan pertemuan ini penting untuk menggali atau brainstroming masukan dari seluruh pusat yang selama ini mengawal implementasi perencanaan dan pemrograman. Selain itu, Benny menekankan pentingnya dukungan dari seluruh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk segera menuntaskan revisi dokumen RPIW sebagai bagian yg tidak terpisahkan dalam pemuktahiran Kepmen PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024.

“Kami mengumpulkan para pengelola Pusat Wilayah Nasional serta Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I hingga III untuk menyamakan persepsi melalui brainstorming dalam mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan pelaksanaan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Tujuannya adalah menghasilkan masukan substansi yang dibutuhkan untuk perubahan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022,” jelas Benny.

Dalam diskusi mengemuka beberapa pokok masukan agar bisa ditampung dalam pemuktahiran terutama terutama pembagian peran antara BPIW, Biro PAKLN, dan unit organisasi teknis terkait penganggaran, mekanisme pemrograman untuk program direktif, penyesuaian jadwal Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), kriteria peninjauan kembali RPIW, serta pelaksanaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran berbasis risiko.

Dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menekankan pentingnya konsistensi data antara perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang tergambarkan dalam suatu proses dan prosedur yang terstruktur. Hal ini dinilai krusial agar rencana pengembangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut, tim bagian hukum segera mengkonsepkan surat izin prakarsa selambatnya 30 Juni 2024. Selain itu, dibentuk tim lintas pusat, diagendakan pembahasan pembagian peran tugas penganggaran di Kementerian PU, pembahasan proses bisnis BPIW, dan segera disiapkan daftar isian masalah. Revisi RPIW ditargetkan selesai bulan Agustus 2025, sementara tim kecil akan dibentuk untuk merumuskan substansi perubahan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. (Fir/Tiara)

#BPIWPU #SinergiInfrastruktur #PERMENPU

Berita Terkait

23 Juni 2025

BPIW Laksanakan Rapat Koordinasi Terkait ICP di Purwokerto

Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW Kementerian PU, Zevi Azzaino melaksanakan rapat koordinasi terkait Integrated City Planning (ICP) di Purwokerto, 19 Juni 2025. Rapat koordinasi tersebut dihadiri beberapa pejabat daerah dan instansi terkait antara lain Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono dan Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Junaidi. Dalam paparannya Zevi Azzaino menjelaskan rapat koordinasi tersebut untuk menindaklanjuti kunjungan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II dan Ketua Central Project Management Unit (CPMU) National Urban Development Project (NUDP) pada tanggal 22 Mei 2025 lalu. Dijelaskannya bahwa NUDP bertujuan untuk mewujudkan kota-kota menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan standar global serta meningkatkan kapasitas kelembagaan perkotaaan terkait manajemen proyek dan pembiayaan. “Kegiatan NUDP melibatkan Project Management Unit atau PMU dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, dengan lingkup penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional, penyusunan perencanaan dan kerangka investasi perkotaan, serta peningkatan kapasitas daerah,” tuturnya. Zevi juga mengatakan bahwa proyek percontohan NUDP melalui kegiatan ICP berada di 23 Kota, termasuk di Purwokerto. Kegiatan ICP terdiri atas tiga komponen, yaitu perencanaan dan perancangan pada skala kota, kawasan prioritas, distrik, dan lingkungan. Ia berharap rapat koordinasi yang dilakukan ini dapat menyepakati priority area yang selanjutnya akan didetailkan dalam konsep desain dan menjaring masukan pengembangan pada kawasan prioritas tersebut. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono menambahkan ada beberapa kawasan prioritas di Kabupaten Banyumas, seperti kawasan pendidikan antara lain kawasan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Saizu. Dikatakannya bahwa kawasan pariwisata di Banyumas berkembang pesat sejak Covid lalu, namun penataannya masih perlu ditingkatkan. “Kami juga punya aset Kebon Dalem (pusat kuliner), 19 tahun dikuasai oleh pihak ketiga. Sejak saya menjadi wakil bupati diambil alih oleh Pemkab, konsepnya ingin menjadikan pusat kuliner yang digabung dengan kegiatan anak-anak muda, seperti yang ada di Jakarta. Minat investasi sudah banyak,” jelasnya. Sadewo juga menyebutkan bahwa Banyumas telah menjadi percontohan pengelolaan sampah se-Asia Tenggara. Terkait pengelolaan sampah ini menurutnya tata kelola sudah baik dan ekosistem sudah terbentuk, namun dalam pengelolaan lebih lanjut terbentur pada keterbatasan anggaran. Selain itu menurutnya sudah diusulkan agar Tol Pejagan-Cilacap dimasukkan ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengenai hal ini kata Sadewo, salah satu investor luar negeri menyatakan minat untuk berinvestasi dan sudah dipertemukan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Junaidi, juga menyampaikan bahwa empat kawasan prioritas di Banyuman yakni kawasan pendidikan Unsoed, koridor wisata kuliner, kawasan pusat pemukiman padat stasiun, dan kawasan genangan Bung Karno. “Pertemuan hari ini untuk menentukan mana kawasan prioritas yang terpilih, yang selanjutnya akan dikaji oleh Tim dari Kementerian PU,” tandasnya. Rapat koordinasi ini juga dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas. Selain itu dihadiri Ketua CPMU, PMU, dan Project Implementation Unit (PIU) NUDP, serta para Kepala Balai Besar dan Balai di lingkungan Kementerian PU. (**)

Baca Selengkapnya

BPIW Terima Kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhanas Tahun Ajaran 2025

10 Juni 2025

288

BPIW Terima Kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhanas Tahun Ajaran 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, M. Zainal Fatah menerima kunjungan Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Angkatan ke-25 Tahun 2025. Kunjungan yang dilakukan di Gedung Utama Kementerian PU pada Selasa, 10 Juni 2025 ini dihadiri oleh sejumlah 12 peserta P3N. Saat menyampaikan sambutan, Didi Sumardi selaku ketua rombongan kunjungan ini menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) sebagai metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke Kementerian/Lembaga serta ke daerah untuk mengonfirmasi dan mempelajari berbagai isu strategis yang ada secara mendalam. “Kegiatan ini adalah rangkaian kunjungan yang kita lakukan, dari mulai kementerian hingga ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.” Ucap Didi. Ia berharap bahwa adanya kunjungan ini memberikan tambahan informasi mengenai kebijakan kementerian khususnya hilirisasi sumber daya alam sebagai masukan untuk para peserta. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PU, M. Zainal Fatah menjelaskan bahwa peran Kementerian PU dalam penguatan ketahanan nasional mencakup 3 hal yakni swasembada pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi untuk pengairan persawahan, swasembada air melalui pembangunan bendungan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk penyediaan air bersih, serta swasembada energi melalui pembangunan bendungan terintegrasi dengan pembangkit listrik. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU juga mendukung tujuan hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIW, Bob Arthur juga menambahkan bahwa program utama Kementerian PU saat ini adalah PU 608 dengan 3 sasaran utamanya yakni efisiensi investasi (ICOR <6), pengentasan kemiskinan (menuju 0%), serta mendorong pertumbuhan ekonomi (8% per tahun). “Melalui dokumen RPIW yang telah disusun, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan pengembangan kewilayahan agar terjadi keterpaduan dan integrasi program. Dengan terpadunya program maka apa yang kita harapkan seperti efisiensi, pengentasan kemiskinan, serta ekonomi dapat berlangsung secara efisien,” tutur Bob. Selanjutnya, Bob menyampaikan bahwa dalam mendukung sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang dimulai dari Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) guna membahas dan menyepakati kawasan prioritas dan indikasi program kegiatan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk membahas usulan provinsi pada kawasan prioritas terpilih. Kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi Regional (Konreg) yang membahas dan menyepakati kegiatan dari hasil rapat koordinasi teknis sebelumnya, dan terakhir dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk menindaklanjuti hasil Rakortekrenbang dengan mempertimbangkan hasil Konreg Kementerian PU. Dalam hal ini, Kementerian PU menyiapkan target sektor utama diantaranya meliputi pengelolaan sumber daya air serta pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Canka Amprawati Suryadi Putri; Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino; serta para Direktur Sistem dan Strategi Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di lingkungan Kementerian PU. (Mut/Hen/Tiara)

Baca Selengkapnya

CPNS sebagai Masa Depan BPIW dan Kementerian PU

10 Juni 2025

231

CPNS sebagai Masa Depan BPIW dan Kementerian PU

Sekretaris Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny Hermawan, menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPIW. Sebanyak 62 CPNS yang baru bergabung hadir dengan antusias, mengenakan pakaian dinas dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memulai pengabdian. Acara penyambutan berlangsung di ruang rapat Gedung G lantai 2 pada Selasa, 10 Juni 2025. Dalam sambutannya, Benny menyampaikan harapan besar terhadap para CPNS sebagai masa depan BPIW dan Kementerian PU. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas, serta semangat belajar dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “BPIW adalah rumah kita bersama, tempat di mana setiap individu memiliki peran penting dalam membangun bangsa,” ujarnya. Benny juga menguraikan program utama Kementerian PU saat ini, yaitu PU 608, dengan tiga sasaran utama: efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Saya mengingatkan para CPNS untuk selalu memberikan yang terbaik sejak pertama kali menginjakkan kaki di kantor Kementerian PU, karena catatan perjalanan karier CPNS dimulai dari momen itu. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun kerja sama tim, yang diawali dari hal-hal kecil seperti saling mengenal sesama CPNS di lingkungan BPIW, Kementerian PU, hingga CPNS dari kementerian atau lembaga (K/L) lain, serta para senior dan seluruh pemangku kepentingan yang berada dalam satu gedung Kementerian PU,” pesannya. Selain itu, Benny menyampaikan tiga pesan penting bagi para CPNS, pertama harus mampu mengembangkan keunggulan di bidang masing-masing. Kedua, dapat membangun kerja sama tim yang solid. Ketiga, bisa memanfaatkan hobi dan minat untuk mendukung kinerja di lingkungan Kementerian PU. “Sebagai generasi penerus, kalian adalah ujung tombak perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah. Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk terus belajar, berkontribusi, dan bertumbuh bersama BPIW,” jelasnya. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan para CPNS dapat memberikan kontribusi terbaik serta segera beradaptasi dengan budaya kerja BPIW, sekaligus memahami peran strategis BPIW dalam perencanaan infrastruktur wilayah di seluruh Indonesia. (Fir/Tiara)

Baca Selengkapnya