Berita

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Benny Hermawan, memimpin rapat yang membahas pemutakhiran peraturan perundang-undangan di lingkungan BPIW. Rapat yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur wilayah III dan pejabat administator di lingkungan BPIW tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung G Lantai 2 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Selasa, 24 Juni 2025.    BPIW mendapat mandat untuk memutakhirkan dua produk hukum utama, yaitu Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW).   Meskipun upaya pemuktahiran ini terkait dengan perubahan nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Benny menyampaikan ini menjadi momentum bagi BPIW untuk mengusulkan pokok-pokok pengaturan yang dapat mendukung tugas-tugas BPIW sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi BPIW, khususnya pada pemuktahiran Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Salah satunya terkait pembagian peran koordinasi penganggaran sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 dan Kepmen PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU. Ditambahkan Benny, ditargetkan BPIW akan menyampaikan izin prakarsa selambat-lambatnya 30 Juni 2024.   Dalam arahannya, Benny Hermawan menyampaikan pertemuan ini penting untuk menggali atau brainstroming masukan dari seluruh pusat yang selama ini mengawal implementasi perencanaan dan pemrograman. Selain itu, Benny menekankan pentingnya dukungan dari seluruh Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk segera menuntaskan revisi dokumen RPIW sebagai bagian yg tidak terpisahkan dalam pemuktahiran Kepmen PUPR Nomor 817/KTPS/M/2024.    “Kami mengumpulkan para pengelola Pusat Wilayah Nasional serta Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I hingga III untuk menyamakan persepsi melalui brainstorming dalam mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan pelaksanaan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. Tujuannya adalah menghasilkan masukan substansi yang dibutuhkan untuk perubahan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022,” jelas Benny.     Dalam diskusi mengemuka beberapa pokok masukan agar bisa ditampung dalam pemuktahiran terutama terutama pembagian peran antara BPIW, Biro PAKLN, dan unit organisasi teknis terkait penganggaran, mekanisme pemrograman untuk program direktif, penyesuaian jadwal Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), kriteria peninjauan kembali RPIW, serta pelaksanaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran berbasis risiko.   Dalam diskusi tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Pranoto, menekankan pentingnya konsistensi data antara perencanaan, pemrograman, dan penganggaran yang tergambarkan dalam suatu proses dan prosedur yang terstruktur. Hal ini dinilai krusial agar rencana pengembangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.   Sebagai tindak lanjut, tim bagian hukum segera mengkonsepkan surat izin prakarsa selambatnya 30 Juni 2024. Selain itu, dibentuk tim lintas pusat, diagendakan pembahasan pembagian peran tugas penganggaran di Kementerian PU, pembahasan proses bisnis BPIW, dan segera disiapkan daftar isian masalah. Revisi RPIW ditargetkan selesai bulan Agustus 2025, sementara tim kecil akan dibentuk untuk merumuskan substansi perubahan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022. (Fir/Tiara)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dinilai perlu menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan sesuai dengan Permen PUPR No.15/PRT/M Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, saat membuka acara Pemantapan Konsepsi Rancangan Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Rancangan Pedoman Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur PUPR di Jakarta beberapa pekan lalu. Menurut Dadang, saat ini belum ada kaidah pengaturan yang baku dan standar dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR. Maka dari itu, kedua pedoman tersebut perlu disusun. Pedoman tersebut telah termuat dalam Rancangan Kepmen PUPR tentang Program Legislasi Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2017 – 2019 dan telah tersusun rancangan awal materi teknisnya. Lebih lanjut Dadang menjelaskan pedoman terdiri atas mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan selama ini oleh masing-masing pusat di BPIW namun belum dituangkan dalam bentuk format standar operasional prosedur (SOP) dan diformilkan dalam bentuk Peraturan Menteri. “Peraturan Menteri ini dapat memuat lampiran berupa matrik SOP yang sudah dilengkapi dengan penjelasan,” tutur Dadang. Dadang mengatakan bahwa peraturan ini sangat mendesak untuk segera diterbitkan sehingga ditargetkan pada akhir Agustus tahun 2016 sudah selesai. Penanggung jawab pembuatan SOP di tiap pusat perlu segera berkoordinasi untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi agar dapat diproses penetapannya. Dalam tindak lanjut ke depan, Dadang menginstruksikan Sub Bagian Bagian Hukum untuk memberikan contoh matrik SOP yang kemudian akan disesuakan isinya oleh tiap pusat di BPIW. Bagian Hukum akan memfasilitasi pembahasan terkait penyusunan pedoman ini. Selanjutnya, akan dilakukan ekspose kepada Kepala BPIW sebagai tindak lanjut dari acara tersebut. (INI/InfoBPIW)