Memuat halaman...

BPIW Bahas ICP Sumatera dan Kalimantan: Membangun Kota Yang Bertransformasi

12 September 2025

Benny Hermawan, saat sedang membuka kegiatan pembahasan ICP di Sumatera dan Kalimantan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kembali lakukan pembahasan Penyusunan Task 1 Kegiatan Integrated City Planning (ICP) in Sumatera and Kalimantan pada Jumat, 12 September 2025 di Jakarta, bersama Tim Konsultan ICP Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini dilakukan guna membahas Deliverable City Profile Report serta Draft Task Report yang telah disampaikan sebelumnya agar disesuaikan dengan arahan Kepala BPIW.

Saat membuka acara, Benny Hermawan selaku Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, menyampaikan bahwa fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana tahapan transformasi kota dapat diwujudkan berbasis daya dukung utamanya, khususnya Kota Bukittinggi, Belitung Area, Mempawah Area, dan Kota Samarinda, dengan memperhatikan konstelasi dengan kota-kota sekitarnya untuk mendukung kebutuhan kota di masa depan.

Benny juga menekankan bahwa ICP akan menjadi arahan pembangunan secara teknis untuk unit organisasi Kementerian PU. “ICP merupakan arahan yang sifatnya lintas kewenangan serta menjadi intervensi jangka pendek maupun jangka panjang,” ucap Benny.

Sebagai tambahan informasi, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, telah menyusun kerangka rumah “Kota yang Bertransformasi” sebagai arah pembangunan kota-kota di Indonesia. Kerangka ini diharapkan dapat diakomodasi dalam pelaksanaan ICP di 10 pilot project, sehingga setiap kegiatan perencanaan kota mampu menjawab tantangan keberlanjutan dan ketahanan wilayah.

Kebijakan yang diakomodasi didalam ICP merupakan hasil overlay dari berbagai kebijakan global maupun nasional, seperti Paris Agreement yang menekankan pentingnya kawasan tahan bencana, serta New Urban Agenda yang menekankan pentingnya pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kota-kota yang menjadi bagian dari ICP diproyeksikan akan menunjukkan wajah baru dalam 20 tahun ke depan.

Selanjutnya, Benny menekankan bahwa pengembangan pilot project Mempawah-Bukittinggi-Belitung dan Samarinda seharusnya mempertimbangkan comparative advantage kota. “Bukittinggi merupakan kota yang sejuk dan secara alami tidak bisa dikondisikan melalui pembangunan fisik dan nonfisik. Pengembangan ICP yang akan kita lakukan tidak hanya membuat kota Bukittinggi tetap sejuk hingga 20 tahun kedepan namun juga terjadi peningkatan ekonomi di kawasan tersebut,” ucap Benny.

Menanggapi hal tersebut, Nuning, selaku Co Team Leader Urban Planning ICP Mempawah Area menjelaskan bahwa telah dilakukan analisis daya dukung untuk kota-kota percontohan ICP. “Selain melakukan analisa daya dukung, kami juga mencoba membuat pengukuran kota yang bertransformasi. Namun, kami masih mempertimbangkan apa saja yang akan menjadi indikator transformasi tersebut,” sebut Nuning.

Dalam diskusi tersebut, Hadi selaku Project Team Leader ICP Sumatera dan Kalimantan turut menyoroti pentingnya desain kota yang baik dalam ICP sebagai “titik akupuntur” pembangunan perkotaan, yakni intervensi yang dilakukan secara terfokus pada kawasan tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Lebih dari sekadar proyek fisik, ini merupakan strategi untuk mengendalikan arah perkembangan kota melalui kerangka desain perkotaan dan pedoman desain perkotaan, sehingga pertumbuhan kota tidak berjalan liar, tetapi tetap terarah dan berkelanjutan,” ujar Hadi.

Menutup kegiatan, Benny berharap agar dalam laporan ICP selanjutnya, Tim Konsultan mampu menyajikan skenario kota di 20 tahun kedepan, dan mampu mengintegrasi kebijakan nasional dan global seperti New Urban Agenda, Sustainable Development Goals, dan Paris Agreement.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A, Hasna Widiastuti, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Fransisco, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C, Zaldy Sastra, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW. (Mut/Fri/Tiara)

#BPIWPU #SigapMembangunNegeriUntukRakyat

Berita Terkait

9 September 2025

BPIW Sosialisasikan Output Strategis untuk Perkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Output Strategis BPIW pada 9-10 September 2025 di Grha Wiksa Praniti, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bandung. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia, menghadirkan narasumber dari unit kerja di BPIW, penanggap dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) dan Sekolah Artsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) serta menghadirkan peserta dari kalangan akademisi dan asosiasi profesi di bidang perencanaan wilayah dan teknik sipil. Dalam sambutannya, Riska menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah memperkuat kolaborasi dengan asosiasi profesi, akademisi, dan masyarakat. “Kegiatan ini kita lakukan untuk mendukung perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan berbasis pengembangan wilayah. Harapannya, manfaat output BPIW dapat dipahami secara utuh dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” ucap Riska. Rikawati, Ketua Tim Data dan Teknologi dan Informasi, narasumber dari Sekretariat BPIW memaparkan tentang layanan publik yang tersedia di sekretariat BPIW. Selain itu, BPIW juga menyediakan perpustakaan yang memuat kompilasi produk unit kerja serta platform WebGIS untuk mempermudah visualisasi data bagi para pemangku kepentingan. “Layanan publik adalah etalase instansi unit organisasi sebagai faktor tertinggi yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan serta sebagai indikator akuntabilitas,” tutup Rika. Paparan berikutnya disampaikan Ketua Tim Perkotaan Citra Fadilahu, narasumber Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang menjelaskan sejumlah kegiatan strategis diantaranya Rencana Strategis Kementerian PU, National Urban Development Project (NUDP), Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur PU serta mekanisme Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg). Ia juga menjelaskan bahwa BPIW telah merumuskan satu teori baru mengenai Kota yang Bertransformasi yang mencakup tujuan pembangunan perkotaan, indikator kotanya, serta pilar pengembangan wilayah. “Dalam kerangka teori ini, terdapat penekanan pada pengembangan wilayah untuk mempertimbangkan daya dukung lingkungan seperti infrastruktur, modal, institusi, partisipasi masyarakat, serta komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Citra. Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah Riau dan Sumatera Barat, Tommy Aramanda, narasumber dari Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I memaparkan isu, potensi, tema pembangunan wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta urgensi penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). “Ini menjadi dasar penentu penyusunan program dan rencana aksi ke depan. Potensi-potensi kawasan juga akan kami integrasikan dengan kebijakan baru Presiden,” jelas Tommy. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II A, Bernadi dari Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II memaparkan profil dan kinerja infrastruktur, isu strategis, serta skenario pengembangan wilayah Provinsi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. “Profil dan kinerja infrastruktur adalah hasil pengamatan BPIW dari sisi seluruh infrastruktur yang dibangun Kementerian PU, kebijakan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) yang dilakukan sintesis dengan kondisi suatu daerah sehingga memunculkan tema pembangunan kewilayahan,” ucap Bernadi. Terakhir, Ketua Tim Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Stephanus Raden Kristianto narasumber dari Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, menjelaskan mengenai karakteristik dan isu strategis Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menurutnya, BPIW berupaya melakukan visualisasi kondisi daerah dari sisi kependudukan, geografis, cakupan wilayah, serta implementasi pembangunan. “Papua merupakan salah satu contoh provinsi yang membutuhkan eksplorasi mendalam serta optimalisasi sumber daya alam. Hal ini butuh kolaborasi antara PU dengan sektor lainnya,” jelas Stevi. Menanggapi hal ini, Guru Besar Tata Kelola Infrastruktur Wilayah dan Kota Berkelanjutan, ITB, Sri Maryati, menilai pembangunan infrastruktur harus mendukung pengembangan kawasan. “BPIW perlu mengkaji dukungan infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengembangkan suatu kawasan, seperti dukungan transportasi untuk distribusi barang agar tercipta peningkatan perekonomian,” jelas Sri. Ia juga mengapresiasi layanan publik BPIW yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Sementara itu, Dosen Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB, Iris Mahani menekankan pentingnya resilient infrastructure mengingat besarnya potensi kebencanaan di Indonesia. “Pembebanan anggaran pembangunan infrastruktur juga bisa mengandalkan pembiayaan kreatif seperti Land Value Capture (LVC) agar tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” jelas Iris. Kegiatan ditutup oleh moderator Akhyar Fahrizal yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi peserta. “Masukan serta uji coba layanan publik BPIW secara langsung menjadi catatan penting untuk perbaikan BPIW ke depan,” ucap Akhyar. (Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya

Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 Triliun, Swasembada Pangan Jadi Prioritas

5 September 2025

325

Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 Triliun, Swasembada Pangan Jadi Prioritas

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Bob Arthur Lombogia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI. Raker yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dan Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PU tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis, 4 September 2025. Raker kali ini diselenggarakan dalam rangka membahas evaluasi APBN TA. 2025 sampai dengan bulan September 2025, RKA-K/L 2026 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN 2026 dan Penetapan RKA-K/L Tahun 2026. Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Pada pembukaan rapat, Lasarus menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran di penghujung tahun, agar program-program prioritas pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo memaparkan capaian serapan anggaran serta program prioritas yang akan dijalankan pada sisa tahun 2025. Kementerian PU mencatat tambahan alokasi sebesar Rp2,6 triliun dari APBN Perubahan, sehingga total anggaran 2025 mencapai Rp86,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, antara lain renovasi sekolah dan madrasah, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan daerah, serta pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan. Selain percepatan pembangunan infrastruktur fisik, Kementerian PU juga menekankan pentingnya program padat karya tunai agar manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli. “Progres realisasi anggaran hingga awal September 2025 telah mencapai 40 persen, kami optimis hingga akhir tahun capaian serapan bisa menembus 94,86 persen,” ujar Dody. Selanjutnya, untuk Pagu Anggaran Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 telah disetujui oleh Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Dody mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp47,64 triliun tersebut antara lain diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU," ujar Dody. Total Pagu Anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp24, 10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp403,93 miliar. Ketua Komisi V, Lasarus menegaskan bahwa DPR berkomitmen mendukung pemerintah terutama terkait dengan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti padat karya, perumahan rakyat, hingga perbaikan infrastruktur pascabencana. “APBN harus menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, setiap perubahan anggaran yang diajukan pemerintah akan segera kami sahkan agar tidak menghambat pelaksanaan di lapangan,” tegas Lasarus. Rapat ditutup oleh Lasarus dengan kesepakatan bahwa pendalaman teknis bersama Unit Organisasi Kementerian PU akan dilakukan dalam agenda pertemuan berikutnya. Pemerintah diharapkan mampu mempercepat perencanaan anggaran 2026, sementara DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan.(Zim/Tiara)

Baca Selengkapnya

4 September 2025

BPIW Hadiri Rapat Identifikasi Ketersediaan Data Konstruksi, Dorong Kolaborasi Penyusunan PMTB

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pusat Statistik menggelar Rapat Identifikasi Ketersediaan Data Konstruksi secara daring selama dua hari, Rabu hingga Kamis tanggal 3-4 September 2025. Acara ini dibuka oleh Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS), Vina Eka Andriyani, dan menghadirkan berbagai unit organisasi di Kementerian PU sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Vina menekankan pentingnya rapat ini sebagai upaya memahami proses bisnis statistik sektoral mengenai data dan indikator penyusun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kementerian PU. “Rapat ini dilakukan guna memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien sehingga data-data pendukung penyusunan neraca nasional nantinya lebih akurat dan bisa dipercaya sebagai landasan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif,” ujar Vina. Mewakili BPIW, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Zevi Azzaino, memaparkan mengenai struktur organisasi, perencanaan, dan pemrograman pembangunan infrastruktur PU, rencana strategis Kementerian PU 2025-2029, serta Kinerja Kementerian PU Tahun 2020-2024 . “Target output Kementerian PU di antaranya bendungan, jalan tol, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), permukiman, serta sarana dan prasarana strategis. Nanti kami akan sampaikan ke BPS sebagai bahan diskusi atau materi pendukung dalam merumuskan formulasi perhitungan ICOR yang diperlukan,” jelas Zevi. Ia juga menambahkan bahwa sistem e-Monitoring Kementerian PU turut mengakomodasi paket khusus tanggap bencana. Selain BPIW, rapat ini juga disampaikan paparan dari sejumlah unit organisasi Kementerian PU. Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dibahas mengenai ketersediaan data terkait dengan SPAM, sanitasi, kawasan permukiman, serta informasi teknis bangunan dan penyehatan lingkungan. Selain itu Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menekankan pentingnya data paket tanggap bencana seperti banjir, hunian darurat, hingga sanitasi darurat yang sudah tercatat secara rinci mulai dari lokasi, anggaran, hingga realisasi. Dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyampaikan data infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk kondisi struktural serta rencana strategis pengembangan jaringan jalan tol maupun non-tol. Sementara dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, paparan yang disampaikan menyoroti ketersediaan data konstruksi bendungan, danau, irigasi, serta infrastruktur tanggap bencana air yang menjadi salah satu fokus prioritas. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktur Sistem dan Strategi menjelaskan bahwa data konstruksi yang dihimpun banyak terkait dengan pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Unit ini juga menyampaikan capaian pembangunan madrasah, prototipe sekolah rakyat infrastruktur, serta fasilitas pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memaparkan data terkait badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, serta direktori perusahaan jasa konstruksi yang menjadi basis penting dalam mendukung penyusunan PMTB. Sedangkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PU menegaskan perannya dalam penyediaan data statistik konstruksi, mekanisme penyampaian, serta integrasi data lintas unit organisasi. Turut hadir dalam rapat ini dari BPIW, antara lain Sekretaris BPIW Riska Rahmadia, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III, Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja Mangapul Nababan, Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi Ande Akhmad Sanusi, serta pejabat pengawas dan pegawai BPIW.(Mut/Tiara)

Baca Selengkapnya