Guna meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2016. Dari empat kota yang menjadi tempat pelaksanaan Pa Konreg, maka Kota Medan merupakan kota pertama digelarnya Pra Konreg yang dimulai pada 4 dan 5 Februari 2015. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ir. Danis H. Sumadilaga, M. Eng. Sc., berharap, pada tahap awal Pra Konreg tersebut dapat teridentifikasi isu strategis sebagai bahan masukan Konreg yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Maret mendatang.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. yang membuka kegiatan Pra Konreg untuk wilayah Sumatera di Kota Medan, Kamis (4/2). Menurutnya forum ini dapat digunakan untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2017.
Sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
“Saya juga berharap bahwa melalui kegiatan Pra Konreg antar Direktorat Jenderal harus ada koordinasi dan harus terjalin secara terus-menerus. Koordinasi tentunya juga harus dilakukan di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dan tepat sasaran” tegas Danis.
Pulau Sumatera sebagai wilayah yang terletak di Bagian Barat Indonesia merupakan wilayah strategis yaitu sebagai pintu gerbang perdagangan Internasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan Pra Konreg ini, perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dapat mendukung potensi wilayah tersebut.
Saat memberikan arahan didepan ratusan peserta Pra Konreg, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan fungsi strategis dari kepentingan nasional, provinsi dan juga daerah, membutuhkan sinergi satu sama lain, termasuk dengan lintas sektor diluar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan Bandara sebagai pusat kegiatan strategis. Sehingga pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah.
“Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di pulau Sumatera. Didalamnya terdapat sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, Kawasan Mandeh, dan Belitung serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sei mangke. Kemudian, dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Hermanto.
Selain itu, dalam menghadapi era MEA menurutnya Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan negara lain terutama dengan negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Apalagi kata Dardak, Presiden memfokuskan pada bidang pariwisata. Dikatakannya Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dari aspek sumber daya alam dan budaya. Namun untuk pelayanan infrastruktur Indonesia berada pada nomor 34. “Kondisi ini perlu dijadikan tantangan bagi kita, untuk mendongkrak daya saing infrastruktur kita yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan ini merupakan acara yang pertama, yang nantinya akan dilanjutkan di tiga kota lainnya yakni Yogyakarta, Makassar, dan Bali. Dikatakannya juga bahwa dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dalam desk propinsi yang melibatkan Satminkal terkait.
Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. “Jumlah peserta yang hadir mencapai kurang lebih 541 orang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu termasuk panitia lokal sehingga Pra Konreg ini bisa berlangsung,” tukasnya.
Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di Provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Rencana Strategis (Renstra) 2017. Pada hari kedua yang digelar besok, dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk kemudian penutupan oleh koordinator Desk. (Adn)
