PUPR Siapkan 6 Wilayah Pengembangan Strategis di Pulau Sumatera

Layanan Informasi BPIW     |     10 Feb 2016     |     02:02     |     4153
PUPR Siapkan 6 Wilayah Pengembangan Strategis di Pulau Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur di Pulau Sumatera berbasis 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Untuk Pulau Sumatera, konsep WPS yang digagas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) ini untuk enam wilayah pertumbuhan sehingga wilayah strategis tersebut dapat disinergikan dan dirancang agar sesuai kapasitas yang ada.

Keenam WPS di Sumatera tersebut  yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa, Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, Batam-Tanjung Pinang, Sibolga-Padang-Bengkulu, Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan dan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT).

Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat memberikan arahan pada pertemuan Pra Konsultasi Regional, di Medan, Jumat (5/2), menjelaskan bahwa keenam WPS tersebut merupakan penekanan dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera.

Ia mengatakan bahwa di dalam wilayah pertumbuhan tersebut, terdapat kawasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan, dan terdapat wilayah yang sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Misalnya, KEK Sei Mangke sebagai salah satu KEK di wilayah Sumatera yang perlu didukung, supaya kita yakinkan kawasan tadi terlayani secara intern sebagai wilayah pertumbuhan.” ujarnya.

Konsep WPS di wilayah pertumbuhan tersebut menurutnya, lebih pada keseimbangan pembangunan seluruh Indonesia, karena yang dilihat adalah wilayah pertumbuhan terpadu, wilayah yang sedang berkembang, dan wilayah pertumbuhan baru.

Jadi ini sebenarnya konsep ini adalah penajaman terkait pesan Nawa Cita yang kemudian dituangkan di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, dengan prinsip bahwa mesin pertumbuhan secara nasional ada di 35 WPS. “Ini adalah pendekatan substansi yang kita lakukan, dimana tidak hanya membangun infrastruktur PUPR terpadu berbasis pengembangan wilayah tapi juga Kementerian PUPR mengajak sektor-sektor yang lain membangun dengan berbasis kewilayahan sesuai potensinya,” tuturnya.

Esensinya, ia melanjutkan, infrastruktur bidang PUPR tentunya harus dibuat harmoni dengan pembangunan kawasan dan sektor-sektor lain yang didukung sehingga tidak dilakukan sendiri-sendiri. Karena kalau tidak dipadukan dengan pembangunan kawasan, maka tidak mampu memenuhi impact dan out come dengan optimal.

Untuk Pulau Sumatera ini juga dikembangkan kawasan industri, dan dari 15 kawasan industri yang diprioritaskan, salah satunya adalah kawasan industri Sei Mangke dan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menugaskan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan 100 persen badan usaha milik pemerintah. BUMN tersebut juga diberikan jaminan dari pemerintah untuk melakukan pinjaman sendiri.

“Jaminan ini diberikan pemerintah terkait kerja sama business to business atau b to b dan ini merupakan upaya mempercepat pembangunan di Pulau Sumatera,” katanya.

Pembangunan yang dilakukan juga disinergikan dengan sektor lain seperti dengan Ditjen Sumber Daya Air (SDA), karena masalah air ini merupakan hal yang sangat penting di Sumatera. Karena ketersediaan air dapat mendukung lumbung pangan nasional di pulau tersebut.

Demikian pula dengan sektor lain, misalnya dalam membangun jalan, bandar udara, kereta api dan pelabuhan internasional. “Jalan tol di Pulau Sumatera sepanjang 2.700 kilometer kita percepat dan kita bisa melihat sekarang ini program prioritas itu sudah berjalan,” kata Dardak.

Pembangunan jalan tersebut akan mendukung terbentuknya Asian Highway di Sumatera. Jalan tersebut dibangun untuk meningkatkan konektivitas, sehingga diharapkan dapat menjadi tulang punggung (backbone) di wilayah pertumbuhan.

Kemudian untuk sektor pariwisata, BPIW berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Menko Maritim dan Sumber Daya sebagai koordinator sektor ini. Dari 25 kawasan strategis pariwisata ada 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas. Diantaranya adalah Danau Toba Sumatera Utara dan di Tanjung Kelayang Belitung.

“Pembangunan infrastruktur kita prioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata tersebut” tukasnya. (Adn/Hen)

Bagikan / Cetak:

Berita Terkait: