Kawasan Morotai yang berada di Provinsi Maluku Utara, merupakan salah satu dari 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Tidak hanya itu, daerah tersebut juga merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan pemerintah dan merupakan kawasan perbatasan. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan pembangunan infrastruktur sektor PUPR untuk mendukung kawasan tersebut.
Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono untuk mendukung KSPN Morotai sejumlah program utama di tahun 2018 tengah dilakukan seperti Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional Daruba dan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Utama - Morotai I hingga V di Kab. Pulau Morotai. Selain juga ada Penggantian Jembatan Ruas Bts. Kota Daruba – Sanggowo, Pembangunan Bendung Tiley, dan Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Perbatasan.
“Kita juga telah memilik sejumlah program jangka menengah untuk mendukung KSPN Morotai,” ujar Hadi saat menjadi salah satu pembicara pada Workshop Lintas Sektoral terkait Tourism Integrated Masterplan (ITMP) Morotai di Jakarta belum lama ini.
Program jangka menengah tersebut beberapa diantaranya Pembangunan Pengaman Pantai - Grey/Green Structure Wayabula, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Pulau Dodola, Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Wayabula, dan Pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya rumah khusus Daruba.
Ia juga memastikan Kementerian PUPR akan mendukung Kementerian Pariwisata terutama dalam mengembangkan potensi obyek wisata. “Contohnya di Morotai ada museum peninggalan perang dunia ke-2. Kementerian Pariwisata bersama tim ITMP Morotai dapat menggali potensi atraksi di museum itu. Kementerian PUPR dapat memberikan dukungan, misalnya dengan program penataan bangunan dan pelataran parkir,” ungkap Hadi.
Pada kesempatan itu, Hadi juga menjelaskan mengenai ITMP yang sedang dikerjakan BPIW untuk tiga KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok. Penyusunan ITMP ini mendapat bantuan dari Bank Dunia. “Kita terus melakukan diskusi dengan pemerintah daerah setempat. Kita harus mendengarkan pemerintah daerah terkait kebutuhan dari daerah tersebut dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata,” ucap Hadi.
Hadi juga mengingatkan agar penyusunan ITMP Morotai dapat meminta masukan dari Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terkait kondisi dibawah tanah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam terutama likuifaksi (tanah bergerak). “Peristiwa di Palu menjadi pelajaran berharga, agar diantisipasi kawasan-kawasan yang dianggap rawan bencana,” ujar Hadi.
Saat membuka kegiatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman meminta pada timnya yang sedang menyusun ITMP Morotai untuk meminta masukan dengan berbagai pihak termasuk dengan BPIW untuk menyempurnaan penyusunan ITMP tersebut. “Atraksi perlu diperbanyak di Morotai agar dapat mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara sebanya 500 ribu hingga akhir 2019,” ucap Dadang.
Selain dari BPIW, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Udara Kementerian Perhubungan Evita Arsida. Pada kesempatan itu Evita menjelaskan bahwa untuk meningkatkan status Bandara Frans Watimena Morotai menjadi bandara internasional perlu dibahas lebih lanjut.
Hal ini terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di bandara tersebut. Saat ini menurut Evita instansinya sedang mengerjakan perpanjangan runway. Ia memastikan Kementerian Perhubungan turut mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Morotai.
Dalam diskusi yang dipandu moderator Bambang Cahyo Murdoko ini juga menampilkan pembicara perwakilan dari Jababeka, Alan Ye. Saat itu Alan meminta dukungan semua pihak, agar banyak investor yang datang untuk pengembangan KEK Morotai. “Jumlah penerbangan ke Morotai perlu ditambah sehingga semakin banyak yang datang ke Morotai. Sumber daya manusia kepariwisataan juga perlu ditingkatkan,” harapnya. Menurut Alan perusahaannya memiliki 1.100 ha yang telah memiliki izin yang perlu pengembangan lebih lanjut, agar banyak investor yang masuk. (Hen/infobpiw)
