Pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarpemerintah, seperti yang akan dilakukan di Provinsi Jambi. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo terdapat beberapa pembangunan usulan keterpaduan antarsektor PUPR di provinsi Jambi.
“Keterpaduan antarsektor ini merupakan hasil dari pelaksanaan Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg, yang telah digelar di Kota Jambi, 7-9 Maret lalu,” ujar Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR saat memberikan paparan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi, Kamis (5/4).
Lebih lanjut Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR menjelaskan program usulan keterpaduan antarsektor internal PUPR itu yakni dukungan Ditjen Cipta Karya berupa drainase dan jalan lingkungan pada 50 unit Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan peningkatan kualitas rumah swadaya di Kawasan Lagok-Kota Jambi yang telah dibangun oleh Ditjen Penyediaan Perumahan. Usulan berikutnya terkait penataan kawasan candi oleh Ditjen Cipta Karya pada pembangunan rumah khusus yang telah dilakukan di Kawasan Candi Muaro Jambi.
Bobby menegaskan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. “Keterpaduan antarpemerintah diwujudkan melalui pemenuhan readiness criteria program, peningkatan komitmen antar pusat daerah untuk keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, peningkatan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan aset setelah tahap konstruksi, dan perencanaan serta sinkronisasi pengembangan kawasan,” tegas Bobby. Ia berharap pemerintah daerah juga dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan program-program utama hasil kesepakatan Pra Konreg untuk program 2019, seperti di sektor Sumber Daya Air terdapat pembangunan Bendung Batang Asai dan Rehabiltiasi Jaringan Irigasi Daerah Iirigasi Batang Sangkir Kab. Kerinci. Selanjutnya di sektor Bina Marga ada Rekonstruksi SP. Zona Lima - Muara Sabak dan Duplikasi Jembatan Merangin. Untuk sektor Cipta Karya, program utama 2019 yang menjadi hasil kesepakatan di Pra Konreg tersebut seperti pembangunan Jaringan Perpipaan Zona Timur Kota Jambi dan Penataan Kawasan Wisata Geopark Merangin. Sedangkan untuk sektor perumahan, beberapa program utama seperti Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kab. Batanghari dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kab. Muaro Jambi.
Saat membuka kegiatan tersebut Gubernur Jambi, Zumi Zola mengungkapkan bahwa untuk tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan program pembangunan jalan. “Pembangunan jalan kita dorong menjadi salah satu program prioritas, kita harus memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat Jambi,” ucapnya. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, para bupati/ Walikota se-Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota Jambi, Anggota DPR RI asal Jambi, dan satuan kerja perangkat daerah. Fin/Hendra/infobpiw
