Penyediaan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam prakteknya mengacu pada pembangunan yang berbasis lingkungan. Hal ini untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur PUPR yang berkelanjutan. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan itu pada dasarnya memegang beberapa prinsip seperti mengadopsi kondisi lingkungan dan budaya lokal.
“Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan preservasi sumber daya,” demikian disampaikan Hadi saat menjadi salah satu keynote speaker pada seminar nasional dengan tema “Infrastruktur Berkelanjutan” yang diadakan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Kamis (29/11). Dikatakannya pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga memperhatian agenda internasional seperti New Urban Agenda (NUA).
Selain itu Hadi menjelaskan mengenai peranan BPIW dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dikatakannya keberadaan BPIW untuk mengoptimalkan keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR dengan melibatkan empat unit organisasi yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan. “Pembangunan infrastruktur sektor PUPR juga dilakukan dengan berbasis pengembangan wilayah,” ungkapnya. Beberapa pembangunan infrastruktur PUPR yang berbasis lingkungan seperti penataan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Palembang-Indralaya.
Menyinggung mengenai perguruan tinggi, menurut Hadi perguruan tinggi punya peluang untuk berkonstribusi terhadap pembangunan infrastruktur. “BPIW membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi termasuk dengan ITN Malang.
Selain Kepala BPIW, seminar tersebut menghadirkan pembicara dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristekdikti), Ocky Karna Radjasa. Ia menjelaskan mengenai evaluasi kegiatan 2018 dan rencana kegiatan 2019.
Menurut Ocky pada tahun ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Ristekdikti No.20 tahun 2018, di mana biaya riset diluar barang dan jasa, sehingga setiap riset yang diusulkan perguruan tinggi akan diupayakan untuk dibiayai Kemen Ristekdikti. “Dalam program pengabdian masyarakat kita juga telah melakukan pemberantasan buta aksara terutama di Papua,” ujarnya.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Nurwadjedi menjadi pembicara selanjutnya. Dalam paparannya Nurwadjedi menjelaskan mengenai peran data spasial dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference), di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Menurutnya data spasial hasil pelaksanaan kebijakan Satu Peta dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan tujuan pembangunan lainnya. Selain itu data spasial berguna untuk perbaikan penataan ruang. Kegiatan yang dihadiri puluhan orang dari berbagai kalangan seperti akademisi dan ilmuan ini dibuka Rektor Institut Teknologi Nasional Malang Lalu Mulyadi. Lalu berharap kegiatan yang dilakukan tersebut dapat menambah wawasan terutama bagi para mahasiswa di kampusnya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan. (Hen/infobpiw)
