Tahun 2016 sebagai tahun percepatan kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”. Acara penandatangan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura melalui video conference di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.
Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman dan penyediaan perumahan.
Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.
Paket kontrak tersebut antara lain:
- Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 Miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Pembangunan Jaringan DI Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan).
- Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua.
- Bidang Infrastruktur Permukiman sebanyak 11 Paket senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain Pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau.
- Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 6 Paket senilai Rp. 4,8 Miliar, antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.
Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan bahwa ada tiga pesan yang disampaikan kepada Menteri PUPR, Ditjen-Ditjen terkait dan kontraktor yaitu dalam pembangunan infrastruktur agar membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan menyerap tenaga kerja lokal, gunakan kontraktor lokal agar terjadi peredaran uang di daerah dan utamakan untuk menggunakan local content.
“Tahun 2016 APBN untuk infrastruktur diutamakan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu siapkan manajer lapangan yang baik, sinkronisasi dengan antar kementerian dan pembangunan infrastruktur yang berbasis keseimbangan antar wilayah,” jelas Jokowi.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penyerapan anggaran di Bulan Januari ditargetkan sebesar 5-6 persen. Acara ini bukan seremonial semata, namun juga sebagai laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR siap bekerja dari awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran pada Bulan Mei-Juni hanya sebesar 6%, akan tetapi sekarang Kementerian PUPR akan tarik menjadi Bulan Januari sehingga penyerapan anggaran akan lebih baik.
Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI, Jokowi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut. (ini)
Sumber : Website Resmi PUPR (http://pu.go.id/berita/10856/Penandatanganan-Kontrak-Kegiatan-Tahun-Anggaran-2016-Kementerian-PUPR)
