Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siap mendukung upaya relokasi dan rekonstruksi pasca bencana Palu di Sulawesi Selatan.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, upaya relokasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena bencana di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih cepat, kalau terbentuk komitmen multipihak yang terimplementasikan secara baik di lapangan.
"Multipihak tersebut mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan filantropi atau donatur, perguruan tinggi serta masyarakat luas," ungkap Hadi saat berbicara dalam Focus Group Discusion (FGD) "Multipihak dalam Rekonstruksi Pasca Bencana yang Lebih Baik," di Jakarta, Rabu (6/12).
Hadi mengatakan, kawasan Palu memang unik karena tempat yang rawan bencana dengan potensi yang lengkap, seperti potensi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Untuk penanganan pasca Bencana di Palu dan sekitarnya, lanjut Hadi, BPIW menyiapkan Site Plan untuk mendukung relokasi atau penetapan alternatif lokasi hunian tetap di wilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya, adanya site plan yang disusun akan dapat memperkirakan jumlah unit bangunan yang bisa dibangun. "Site plan yang disusun akan memiliki konsep rencana infrastruktur secara kota dan regional," terangnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Palu, M. Hidayat menjelaskan, sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi para pengungsi. "Antara lain menyangkut masalah makanan dan kesehatan," terang Hidayat.
Ia berharap, para pengungsi dalam kondisi sehat. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan warga.
"Antara lain dengan membuka pos-pos kesehatan dan layanan kesehatan keliling. Termasuk memenuhi pengadaan kebutuhan mandi cuci kakus (MCK) air bersih dan tempat tinggal sementara (Huntara) dengan mempercepat pembangunannya," jelas Hidayat.
Ia menuturkan, jumlah pengungsi di Kota Palu mencapai 42 ribu orang. "Dimana dalam sekali makam membutuhkan sekitar Rp 150 juta," jelasnya.
Terkait rencana dilakukannya relokasi bagi para korban likuifaksi, ungkap Hidayat, masih menunggu hasil kajian pemerintah pusat. "Dengan begitu akan diketahui daerah mana yang masuk zona aman dan zona rawan," terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat, Imam S. Ernawi mengatakan, dalam penyelesaian wilayah pasca bencana memang mengharuskan ada kerjasama multipihak.
"Terutama dalam peran pembiayaan, diharapkan tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, namun ada peran besar dari yayasan-yayasan filantropi," terangnya.
Ia mencontohkan, bangkitnya Aceh dan wilayah-wilayah lain yang sempat terkena bencana memang tidak dapat terlepas dari peran kalangan filantropi.
Menurutnya, peran kalangan filantropi biasanya menunggu penetapan dari pemerintah mengenai zona aman yang dapat kembali dibangun. "Untuk itu pemerintah memang senantiasa harus mampu merangkul multipihak untuk bersama-sama membangun kembali kawasan pasca bencana," ujarnya.
Pada kegiatan tersebut hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga, yayasan filantropi, akademisi, asosiasi artsitek, praktisi pemberdayaan masyarakat dan lainnya. (ris/infoBPIW)
