Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya terus melakukan penajaman program dan kegiatan 2020-2024. Khususnya terkait pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan-kawasan prioritas nasional.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, keberadaan BPIW sebagai leader dalam perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR sangat ditunggu banyak pihak.
"Untuk itu BPIW memang harus mampu menampilkan kinerja terdepan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah, khususnya pada kawasan prioritas," ungkap Hadi saat membuka Kegiatan Penajaman Program dan Kegiatan 2020-2024 di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Acara penajaman program dan kegiatan 2020-2024 ini dihadiri seluruh pejabat struktural unit kerja di lingkungan BPIW, yang diselenggarakan selama dua hari Kamis-Jumat 14-15 November 2019.
Hadi menjelaskan, agar BPIW mampu tampil terdepan dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengembangan wilayah diperlukan penguasaan kajian teori dan lapangan yang kuat.
Kemudian, ungkap Hadi, BPIW perlu melakukan inovasi dalam penyiapan rumusan kebijakan dan strategi dalam pengembangan wilayah. "Baik dalam rangka mengurangi kesenjangan, memberikan arahan dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta mendukung infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi termasuk kawasan pariwisata," jelasnya.
Ia juga menekankan, kedepan peran konsultan harus semakin dipertajam. "Misalnya dalam merencanakan destinasi wisata prioritas, perlu muncul rencana praktis yang dapat segera diiplementasikan oleh seluruh Unor (Unit Organisasi,-red) di lingkungan Kementerian PUPR," terangnya.
Selain itu, BPIW juga perlu menyiapkan kajian teknokratik ibu kota negara (IKN) bersama seluruh Unor, Bappenas dan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) yang outputnya dapat diimplementasikan oleh Kementerian PUPR serta kementerian/lembaga. "Pendekatannya antara lain melalui pendekatan kewilayahan, yakni pusat Pertumbuhan serta Keterkaitan pusat-pusat pertumbuhan di sekitar IKN.
Hadi juga menyatakan, kedepan akan rutin dilakukan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah melalui forum komunikasi dengan UNOR dan K/L terkait, yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan implementasi pembangunan infrastruktur PUPR oleh Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan.(ris/infoBPIW)
