Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan melalui 3 strategi salah satunya penurunan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Belawan Bahari yang teridentifikasi sebagai salah satu kantong kemiskinan ekstrem dan juga termasuk dalam kawasan kumuh di Kota Medan, Sumatera Utara
"Dukungannya melalui integrasi infrastruktur PUPR pada kantong kemiskinan ekstrem di Belawan Bahari," ungkap Yudha Mediawan saat memimpin langsung Kunjungan Lapangan (Kunlap) Tim BPIW ke Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara yang disambut Walikota Medan, Bobby Nasution dan jajarannya, Rabu 26 Juli 2023.
Yudha menjelaskan, Kunlap Tim BPIW ke Pemkot Medan dilaksanakan dalam rangka koordinasi penanganan PKE terintegrasi untuk kawasan Belawan Bahari, termasuk kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan kontruksi.
"Upaya PKE membutuhkan konvergensi program dari berbagai instansi, supaya tepat sasaran, efektif, dan tuntas," jelasnya. Ia menambahkan, kebijakan Kementerian PUPR dalam upaya PKE melaksanakan kolaborasi program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan.
Program tersebut antara lain, Pengendalian Banjir Rob Belawan, Penataan Infrastruktur Lingkungan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Penyediaaan Jalan dan Drainase Lingkungan, Pengolahan Persampahan dan Limbah Lingkungan.
Kemudian, penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dilakukan melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembanganan Rumah Khusus, dan Rumah Susun. Selain skema-skema tersebut, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan menjadi alternatif pendanaan dalam penanganan RTLH di Kawasan Belawan Bahari.
Ia berharap, Pemkot Medan mendukung sepenuhnya program-program PKE yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat. Salah satunya percepatan dalam pengadaan lahan agar aksi intervensi infrastruktur PUPR dapat dilaksanakan sesuai yang diprogramkan. Kebutuhan pembebasan lahan di antaranya untuk pekerjaan pembangunan pintu dan rumah pompa air 3, lahan untuk TPS3R, reservoir, ruang terbuka publik, serta rencana untuk rumah susun.
Di tempat yang sama, Walikota Medan, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi yang tinggi atas Penanganan Terintegrasi di Kawasan Belawan serta Kunlap dari Kementerian PUPR.
Ia menjelaskan, Pemkot Medan serius dalam mewujudkan penanganan kawasan dan pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan pembebasan lahan di Kawasan Belawan Bahari, agar Kementerian PUPR dapat melakukan eksekusi programnya. "Untuk pembebasan lahan di Belawan Bahari, Pemkot Medan sudah mengalokasikan anggarannya dan akan segera dituntaskan" terangnya.
Pada kunlap ini, Tim BPIW diikuti oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah (Kapuswil) I BPIW, Boby Ali Azhari, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (Kapusnas) BPIW, Zevi Azzaino, dan jajaran BPIW lainnya.
Dalam Kunlap, Tim BPIW didampingi sejumlah perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis/Balai masing-masing Unit Organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR untuk wilayah Sumatera Utara yakni Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Syafriel Tansier, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Mohammad Firman dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera II, Iswanto, dan juga didampingi oleh Camat Medan Belawan.
Pada kesempatan Kunlap ini, Tim BPIW mengunjungi Lingkungan VIII Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Saat di lokasi tim meninjau progres pekerjaan penanganan PKE di Belawan Bahari di antaranya progres pembangunan Pintu Air 3, progres pekerjaan penataan kawasan, serta mendiskusikan secara umum kondisi lingkungan permukiman dan perumahan kawasan Belawan Bahari.(Ris/Cid/Tiara)
