Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau di ruang rapat BPIW, Jakarta, Rabu (8/8).
Kunjungan jajaran Pemkab Kepulauan Anambas tersebut diterima langsung Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Doedoeng Zenal Arifin dan jajaran perwakilan unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR.
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra menuturkan, kunjungan kerja ke BPIW bertujuan melakukan konsultasi terkait pengembangan infrastruktur dasar di wilayahnya.
Ia mengakui, saat ini di Kepulauan Anambas masih terdapat infrastuktur dasar yang kondisinya masih belum memadai. “Contohnya Jalan Nasional Terempa-Sp. Rintis, Jalan Nasional Peninting-Payalaman, Jalan Nasional Payalaman–Pel. Roro. Pada jalan nasional tersebut masih terdapat yang kondisinya belum memadai,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, ada rencana pembangunan embung yang telah dilakukan studinya. “Hanya saja sampai saat ini belum dibangun, sedangkan masyarakat sudah sangat membutuhkan,” jelas Wan Zuhendra.
Wan Zuhendra berharap, pemerintah pusat dapat terus meningkatan dukungan dalam pengembangan infrastruktur di Kepulauan Anambas. "Saya rasa akan sangat wajar dan tak berlebihan, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Anambas. Pasalnya, berbagai potensi sumber daya alam hadir di Anambas," terangnya.
Selain itu, Kepulauan Anambas merupakan wilayah perbatasan yang kepulauannya merupakan pulau-pulau kecil terluar dari Indonesia.
Di tempat yang sama, Doedoeng Zenal Arifin menyatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dalam mengejar ketertinggalan dari negara maju. Doedoeng mengakui, Kementerian PUPR dalam melaksanakan penanganan infrastruktur melakukan skala prioritas karena adanya keterbatasan kapasitas anggaran.
Ia menambahkan, untuk menentukan skala prioritas dalam pengembangan infrastruktur salah satunya menggunakan metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang seluruhnya Indonesia terbagi pada 35 WPS. “Untuk Kepulauan Anambas sendiri masuk dalam WPS 3 Batam-Tanjung Pinang. Kemudian, WPS Pulau-pulau Kecil Terluar,” jelasnya.
Doedoeng mengatakan, berdasarkan catatan e-monitoring hingga 30 Juli 2018 penanganan infrastuktur di Kepulauan Anambas, hingga preservasi rehabilitasi minor Jalan Tarempa-Rintis, preservasi rehabilitasi minor Jalan Tarempa-Rintis, preservasi pemeliharaan rutin Jalan Peninting-Payalaman-Pel.
“Selain itu ada preservasi pemeliharaan rutin Jalan Selat Lampa-Ranai-Teluk Buton serta preservasi pemeliharaan rutin Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton,” tambahnya.
Ada juga pengembangan jaringan di kawasan rawan air, seperti optimalisasi SPAM Desa Munjan, Pamsimas Desa Air Sena, Pamsimas Desa Ladan, Pamsimas Desa Tebang, Pamsimas Desa Payalaman, Pamsimas Desa Piabung dan Pamsimas Desa Putik.
Ia juga mengatakan, dari hasil Pra Konsultasi Regional (Konreg) di Kepulauan Anambas akan dilaksanakan banyak program penanganan infrastuktur. seperti penyediaan air baku Kabupaten Kepulauan Anambas, pemeliharaan rutin ruas Jalan Tarempa-Sp. Rintis. “Kemudian pembangunan TPA Kabupaten Kepulauan Anambas, rumah khusus nelayan dan program-program lainnya,” terangnya.
Sebelum mengakhiri rapat dengan berbalas pantun, Doedeong mengatakan, BPIW berharap pengembangan infrastruktur di Kepulauan Anambas dapat berlangsung baik, agar masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya. “Apalagi Kabupaten Anambas merupakan wilayah perbatasan terdepan negara kita tercinta,” tegasnya.(ris/infoBPIW)
