Dalam rangka menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema Membangun Daya Saing Daerah Menuju Kalsel Mandiri, Terdepan dan Berkelanjutan di Banjarbaru, Senin (11/4). Kegiatan ini juga untuk memantapkan isu-isu strategis pembangunan daerah termasuk yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan nasional.
Saat mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada acara tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rezeki Peranginangin memaparkan mengenai rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017, khususnya untuk provinsi Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut Rezeki menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dengan pendekatan WPS ini dioptimalkan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan pendekatan market driven, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan.
“Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian PUPR 2015-2019, pembangunan infrastruktur harus meningkatkan keterpaduan, meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, meningkatkan konektivitas dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan,” jelas Rezeki pada saat sesi dialog.
Rezeki juga menyatakan konsentrasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan saat ini menggunakan backbone Palangkaraya – Banjarmasin – Batu Licin. Dikatakannya bahwa setelah Pra Konsultasi Regional yang diselenggarakan BPIW beberapa waktu lalu, maka sudah tersusun rencana program utama Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Dari sektor Sumber Daya Air (SDA), pembangunan untuk pencegahan banjir di Banjarmasin seperti pembangunan Bendungan Tapin dan pembangunan intake Tirawan Tahap II Kotabaru.
Dari sektor Bina Marga, akan dibangun akses menuju Pelabuhan Trisakti dan beberapa pelebaran jalan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dari sektor Cipta Karya, terdapat pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gunung Tinggi di Batulicin dan pembangunan kualitas permukiman kumuh di Banjarmasin Utara dan Selatan.
“PUPR juga mendukung dari segi infrastruktur terhadap Kawasan Industri (KI) prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Jorong dan Batulicin, serta dukungan infrastrukur terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pembangunan jaringan irigasi di Batang Alai Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Pembangunan jaringan irigasi di Amandit dan pembangunan Bendungan Tapin,” tutur Rezeki.
Dalam akhir paparan, Rezeki menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat saling mendukung untuk kelancaran pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, serta perlu adanya dukungan pembangunan infrastruktur daerah yang sudah disinkronkan dengan program Kementerian PUPR termasuk dukungan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Saat membuka acara tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menekankan sinergitas yang optimal dan kerjasama yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Senada dengan Sahbirin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Noormiliyani menuturkan bahwa dukungan infrastruktur perlu ditingkatkan dalam mengembangkan potensi pariwisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian, serta perlu adanya sinergitas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan.
Hadir dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan tersebut yakni Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, Bupati dan Walikota se Provinsi Kalimantan Selatan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata.
Setelah acara Musrebang Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung, Tim Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW mengadakan tinjauan langsung ke Kawasan Industri (KI) Batulicin, Kalimantan Selatan dalam rangka tindak lanjut dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan industri tersebut. (INI/InfoBPIW)
