Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan potensi wilayah pada tahun 2017. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banten. Pembangunan infrastruktur tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten, Kamis (7/4).
Musrenbang tahun ini mengambil tema “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.
Rano mengatakan salah satu prioritas pembangunan di Banten adalah peningkatan konektivitas dan dukungan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian yang merata di setiap wilayah. “Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur adalah yang utama dilakukan di Banten,” tegas Rano.
Saat berbicara mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan jalan tol akan menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dijelaskannya, saat ini sedang dibangun proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Banten seperti jalan tol Serang – Panimbang sepanjang 83,6 km, Kunciran – Serpong sepanjang 11,19 km, Serpong – Cinere sepanjang 10,14 km dan Serpong – Balaraja sepanjang 30 km. “Dari pintu tol Merak menuju pintu penyebarangan saat ini sudah dilebarkan menjadi 4 lajur yang dimaksudkan untuk menjaga daya saing wilayah,” ungkap Dardak.
Selain jalan tol, salah satu prioritas infrastruktur yang dibangun di Provinsi Banten adalah bendungan, yaitu Bendungan Karian dan Bendungan Sindang Heula. Dengan dibangunnya kedua bendungan itu diharapkan akan dapat mengatasi masalah banjir.
Dardak juga menyampaikan bahwa infrastruktur dibangun agar terjadi kondisi yang harmoni dengan wilayah pertumbuhan agar dapat memberikan outcome dan impact yang optimal.
“Di Provinsi Banten sudah ditetapkan, Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK yang juga menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN. Kementerian PUPR akan mendukung dari segi infrastruktur, sehingga harapannya Tanjung Lesung akan menjadi salah satu kawasan wisata yang dapat menjadi salah satu The New Bali,” tutur Dardak.
Disamping membangun Jakarta sebagai pusat pertumbuhan, menurut Dardak, Kota Tangerang saat ini dibangun untuk menjadi Kota Satelit Mandiri. Sementara Kota Maja sedang dibangun untuk menjadi Kota Publik yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk mendukung pembangunan di provinsi tersebut. “Dalam pembangunan infrastruktur di Banten membutuhkan sinergitas antara pusat dengan pemerintah daerah,” tutur Dardak.
Terkait sinkronisasi program, Bambang Priyambodo dari Bappenas menyampaikan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah daerah, harus berperan untuk dapat menjadi fasilitator, dalam mempertajam usulan kabupaten dan kota kepada pemerintah pusat. Sehingga ke depan, pada pelaksanaan Musrenbang dapat disampaikan prioritas pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah kabupaten maupun kota.
Kegiatan ini dihadiri juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Ketua DPRD Provinsi Banten, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Banten, beserta jajarannya. (INI/InfoBPIW)
