Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan pemikiran para ilmuwan di lingkungan perguruan tinggi terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting agar pembangunan bisa efektif dan terukur. Dengan alasan itulah, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Dadang Rukmana saat menjadi pembicara pada Seminar Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Unversitas Diponegoro (Undip), Semarang, Selasa (12/4).
Dalam paparannya, Dadang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah digagas oleh Prof.Sutami yang kemudian disempurnakan oleh Prof.Purnosidhi. Kemudian, di tahun 2000 mulai diadakan Konsultasi Regional guna mensinkronkan program-program antar sektor. Hingga akhirnya, pada tahun 2015 lalu, BPIW terbentuk. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. “Saat ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya didasarkan pada output saja, namun kami juga menentukan bagaimana outcome dan impactnya bagi masyarakat. Untuk itu, BPIW berfungsi untuk mengawal pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor,” tutur Dadang.
Lebih lanjut Dadang menyatakan Kementerian PUPR melalui BPIW menuangkan rencana pengembangan wilayah menjadi 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Menurutnya terdapat lima aspek yang menjadi instrumen dalam pengembangan infrastruktur wilayah. Pertama, rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah ada. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang dipakai dalam pemrograman dan analisis anggaran dari Bappenas. Ketiga, direktif Presiden, seperti program Nawacita yang berasal dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian yang keempat, kebijakan sektor yang muncul diakhir, sebagai contoh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kelima, investasi riil yang ditanamkan oleh swasta di suatu wilayah. Misalnya daerah Sei Mankei di Sumatera Utara yang sudah ditanamkan investasi oleh perusahaan swasta.
“WPS disusun berdasarkan lima aspek tersebut. Dengan pendekatan clustering dari berbagai kawasan yang sedang berkembang. Sehingga ini menjadi kosentrasi kita sebagai basis keterpaduan infrastruktur PUPR,” ungkap Dadang.
Perwakilan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Bakri Setiawan turut mengapresiasi penyusunan 35 WPS. Menurut Bakri, program itu sejalan dengan keinginan Presiden dalam hal keterpaduan pembangunan. Sementara perwakilan dari Jurusan PWK Undip, Soegiono Soetomo menganggap bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, dipengaruhi dua faktor, yakni hukum dan politik. Pembangunan infrastruktur menurutnya sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manusia dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam.
Terkait pelaksanaan seminar, Ketua Pelaksana, Parfi Khadiyanto menyatakan kegiatan tersebut untuk membahas bagaimana meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah melalui program pengembangan strategis yang berbasis pada keterpaduan infrastruktur.
Acara yang dibagi dua sesi ini menampilkan enam pembicara, pertama, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana yang mewakili birokrasi. Kedua, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Jawa Tengah, Joko Sutrisno. Pembicara ketiga adalah perwakilan dari Jurusan PWK Undip, Sugiono Soetomo. Kemudian pembicara keempat, perwakilan dari Institut Teknologi Bandung, Tommy Firman. Pembicara kelima yakni perwakilan dari UGM, Bakti Setiawan dan pembicara keenam perwakilan dari Undip, Joesron Alie Syahbana.
Seminar yang dihadiri sekitar 200 orang ini disertai dengan video conference yang ditayangkan secara live oleh 60 universitas negeri maupun swasta di Indonesia. (Adn/infobppiw)
