Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menfokuskan pada pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Kota Sarawak, Malaysia. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak saat berbicara mewakili Menteri PUPR, pada pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Barat, di Pontianak, Kamis (14/4).
Dardak menjelaskan beberapa pembangunan infrastruktur di provinsi ini seperti ASEAN Highway, penanganan kawasan perbatasan, dan program pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana pembangunan tol laut tahun tahun 2017. Selain itu pembangunan bandar udara, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perkeretaapian, Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
“Kalimantan Barat merupakan salah satu ujung tombak perbatasan dengan negara lain. Kawasan perbatasan akan menjadi salah satu pusat fokus pembangunan, seperti pelebaran dan rekonstruksi jalan ruas perbatasan Entikong, serta renovasi gerbang pintu masuk perbatasan di daerah Entikong itu,” tutur Dardak.
Menurut Dardak, sesuai dengan Nawacita, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus fokus pada konektivitas, sehingga dapat memaksimalkan sumber daya di daerah. Oleh karena itu, Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur yang handal dan sinkron dengan berbagai stakeholders, dengan program Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Terkait dengan perbatasan, Dardak juga mengatakan direncanakan jalan perbatasan akan dibagi menjadi tiga lintas, yaitu lintas utara, lintas tengah dan lintas selatan. Ketiga lintas tersebut juga akan menjadi lintas regional, dimana untuk Kalimantan Barat, pekerjaan jalan paralel akan diteruskan hingga menembus Temajuk menuju Nanga Era (batas Kalimantan Timur). Penanganan akses perbatasan juga dilakukan dengan melakukan pelebaran jalan menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau.
“Untuk meningkatkan akses dan image, PUPR akan membuat perspektif perencanaan akses menuju Aruk menjadi empat lajur, begitu juga ke Entikong dan perbatasan. Oleh karena itu, perlu dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesain tanahnya. Harapannya, dengan selesainya jalan tersebut, daya saing daerah ini dapat meningkat secara signifikan,” ucap Dardak.
DIkatakannya bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk memaksimalkan adanya ASEAN Community dalam upaya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur Kalimantan Barat juga diharapkan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, pada era MEA sekaran ini, terdapat kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standar ASEAN yang didalamnya mencakup Jalan Trans Kalimantan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hampir seluruh prioritas di daerah saat ini, adalah pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut Tjahjo menyatakan dalam pembangunan infrastruktur harus ada konektivitas dan sinergitas yang baik dalam pembangunan antar wilayah, antar daerah, antar provinsi dan antar perkotaan, serta perdesaan. “Dengan demikian dapat meningkatkan daya saing tiap-tiap daerah,” imbuh Tjahjo.
Terkait pelaksanaan Musrenbang, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelius mengatakan kegiatan tersebut mempunyai fungsi yang penting dan strategis untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara pelaku pembangunan yang ada di daerah maupun di pusat. “Program pembangunan infrastruktur harus mendukung kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kawasan perbatasan, industri, pariwisata dan sumber daya alam, serta lingkungan hidup,” tegas Cornelius.
Pada Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 tersebut mengambil tema “Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Hilirisasi Industri”. Kegiatan itu dihadiri beberapa pejabat seperti Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPD RI, Ketua DPRD se-Provinsi Kalimantan Barat, 12 Bupati dan Walikota, perwakilan Bappenas, dan Kementerian Keuangan. (INI/InfoBPIW)
