Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak mengatakan, tantangan utama yang dihadapi Kementerian PUPR adalah memfokuskan seluruh program yang ada, agar dapat membuat keseimbangan pembangunan antara kawasan di Indonesia Barat dan Timur.

“Selain itu, kualitas hidup masyarakat juga perlu benar-benar ditingkatkan dan dapat menekan urbanisasi,” ungkap Dardak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir pekan lalu.

Menurutnya, sebenarnya urbanisasi adalah bentuk efisiensi yang perlu diatur, agar kota dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan.

“Salah satu tantangan yang mendasari semua program adalah 40 tahun terakhir ini adalah pertumbuhan penduduk meningkat 6 kali lipat. Karena itu, terjadi tekanan luar biasa di perkotaan. Jika tidak bisa diimbangi dengan kapasitas layanan optimal, baik air, jalan, maupun kebutuhan layanan dasar lainnya akan menimbulkan masalah seperti macet, banjir dan kumuh,” katanya.

Menurutnya, BPIW sesuai tugas dan fungsinya telah menyusun program dimulai dari perencanaan agar terpadu antara infrastruktur dengan pembangunan kawasan.

Pada rapat sebelumnya, anggaran kebutuhan Kementerian PUPR Rp 157 triliun baru bisa dipenuhi Rp 106,82 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan diantaranya untuk mendukung program kedaulatan pangan yang salah satunya melalui pembangunan 9 waduk baru, pembangunan jalan baru 815 km dalam mendukung program konektivitas, serta pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 11.432 unit dalam bidang permukiman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyatakan, Komisi V DPR RI memahami penjelasan dari Kementerian PUPR mengenai rincian program dan alokasi pagu anggaran yang disampaikan.(AW/infobpiw)