Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR mendukung konektivitas antar wilayah, terutama di Kalimantan Barat, mulai dari Temajo sampai Badau hingga berbatasan dengan Kalimantan Timur. Kawasan tersebut memiliki panjang kurang lebih 850 km. Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, hingga saat ini masih ada jalan yang belum tersambung, yakni sepanjang 40 km. Sedangkan dari Tanjung ke Entikong kondisi jalan relatif sudah baik, namun sedang dilakukan pelebaran dari Balai Karangan ke Entikong.
“Pembangunan sedikit terhambat dengan lahan yang masuk ke dalam wilayah hutan lindung. Ini yang sedang kita upayakan untuk diselesaikan. Kita berharap DPR RI dapat membantu menyelesaikan masalah tanah untuk dua kawasan, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan taman nasional,” ujar Dardak, saat mendampingi Komisi V DPR RI yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, di Pontianak, Senin, (1/8).
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pembangunan Jembatan Kapuas III yang menghubungkan Sungai Rengas dan Wajok Hulu. Panjang jembatan yang terdiri dari dua bagian ini diperkirakan mencapai 3,1 km. Jembatan ini merupakan bagian dari Rencana Trase Outer Ring Road Kota Pontianak.
Menurut Dardak, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR diselaraskan dengan pengembangan kawasan, hal ini juga dilakukan terhadap kawasan perbatasan di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, dan Sintang. Daerah tersebut berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.
Lebih lanjut Dardak mengatakan Kementerian PUPR di dalam membangun infrastruktur berbasis kewilayahan berdasarkan wilayah pertumbuhan yang dibagi kedalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Wilayah pertumbuhan ini terdiri dari wilayah pertumbuhan terpadu, sedang berkembang maupun pertumbuhan baru. “Kita fokuskan pembangunan di pusat atau kawasan pertumbuhan. Kita lakukan konektivitas untuk mendukung kawasan perbatasan,” ujar Dardak.
Dalam kesempatan itu Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta komitmen instansi vertikal yang menangani pembangunan di Kalimantan Barat, agar pembangunannya tidak berhenti di tengah jalan. “Jika ada masalah di lapangan, komunikasikan kepada Gubernur, sehingga tidak perlu terjadi stagnasi program yang sudah direncanakan pemerintah,” tegasnya.
Cornelis juga berharap Kementerian PUPR agar dapat mengawasi pembangunan jalan paralel perbatasan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan teknis yang dapat merugikan negara lain. “Pembangunan drainase jangan sampai pembuangannya ke negara lain. Demikian juga halnya dengan Jalan dari Anjungan ke Jagoi Babang yang merupakan jalan nasional, agar mulai dilebarkan, karena di Malaysia, perbatasan Serikin sudah siap,” ungkapnya. Sementara anggota Komisi V DPR RI yang hadir dari berbagai fraksi ini mencapai 12 orang, dan dibawah pimpinan, Lasarus.
Pertemuan tersebut dihadiri, Direktur Pelabuhan Kementerian Perhubungan Mauritz H. M. Sibarani, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BMKG, Basarnas, dan Walikota Pontianak, Sutarmidji. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, A. Ghani Ghazaly, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, M. Nassir, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan, Hardi Simamora. Kemudian juga ada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan, Matteus Tambayong, dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, Bastian Sihombing. DNA/infobpiw
