Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen dukung realisasi program tol laut. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menyatakan, dukungan nyata terhadap program tersebut berupa pengembangan infrastruktur PUPR untuk kawasan pelabuhan, pelabuhan perikanan dan kawasan perkotaan pantai.
“Bentuknya meliputi pembangunan jaringan jalan, jembatan, penyediaan air baku dan air bersih, infrastruktur pemukiman dan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR,-red),” ujar Dardak saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya di Jakarta, Selasa sore (20/9).
Untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan pantai, Dardak menjelaskan, Kementerian PUPR melakukan pendekatan berbasis pengembangan wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Seluruh wilayah Indonesai masuk ke dalam 35 WPS. Dalam 35 WPS tersebut di dalamnya ada kawasan-kawasan penggerak wilayah atau kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan prioritas.
Dalam konteks tol laut, lanjut Dardak, kawasan penggeraknya pelabuhan, pelabuhan-pelabuhan perikatanan, serta perkotaan pantai. Kawasan tersebut diharapkan akan menjadi penggerak untuk menangkap potensi pantai, sehingga akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat di kawasan pesisir.
Sementara itu, untuk pengembangan pulau terluar, Dardak menjelaskan, saat ini telah ditetapkan ada sebanyak 92 pulau terluar, namun dalam pembahasan lebih lanjut ada beberapa puluh pulau dipertimbangkan masuk kategori pulau terluar.
Dardak mengakui, untuk pengembangan pulau-pulau terluar memang ada sejumlah tantangan. “Tantangan utama adalah air. Air itu memberikan tantangan tersendiri untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian, pulau terluar memiliki akses yang tidak mudah untuk dicapai, sehingga perlu dibuat terpadu untuk mendukung kemudahan aksesnya. Termasuk oleh sektor yang melayani dermaganya, juga kapal yang memang akan berlabuh di pulau terluar,” jelasnya.
Dalam memacu perkembangan kawasan perkotaan pantai, Dardak menyatakan, kawasan itu didorong menjadi kawasan minapolitan atau perkotaan dengan basis ikan. “Untuk mewujudkan itu dilakukan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah maupun dari sektor yang terkait kelautan. Kita upayakan agar saling mengisi,” jelasnya.
Kementerian PUPR sendiri menyiapkan masterplan untuk 10 tahun ke depan. Dalam masterplan tertuang peran sektor-sektor di Kementerian PUPR termasuk kementerian lain.
“Dari masterplan kemudian dituangkan ke Development Plan 5 tahunan hingga rencana aksi tahunan. Hal itu dibuat supaya terjadi kesinkronan dalam mengembangkannya,” kata Dardak.
Ia yakin, melalui perencanaan yang baik dukungan infrastruktur terhadap kawasan perkotaan pantai akan menciptakan outcome dan impact seperti berupa lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di daerah-daerah nelayan.(ris/dra/infoBPIW)
