Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyampaikan enam rekomendasi dalam rangka upaya mengatasi persoalan yang dihadapi kota-kota di Tanah Air.
Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat memaparkan Metropolitan Infrastructure Development Strategies dalam The 31st South-South Knowledge Exchange Workshop di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.
Keenam rekomendasi tersebut, Pertama, perlunya perumusan peraturan baru dan revisi peraturan tentang wilayah metropolitan. "Peraturan-peraturan terkait wilayah metropolitan perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini," terang Hadi.
Kedua, lanjutnya, perlu meninjau dan meningkatkan lembaga manajemen metropolitan yang ada, termasuk kerangka kerja peraturan terkait.
Ketiga, perlunya memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah lintas administrasi. “Seperti dalam mengatasi urban sprawl, banjir, kemacetan, sanitasi, pasokan air, perumahan dan lainnya. Dalam mengatasi persoal itu memang perlu dilakukan secara lintas sektor dan lintas administrasi," paparnya.
Hadi melanjutkan, keempat perlu pembentukan platform yang melayani koordinasi antara kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota untuk menangani masalah metropolitan
"Kelima perlu menciptakan mekanisme pembiayaan berbagi baru untuk wilayah metropolitan," terangnya. Misalnya dalam mengatasi persoalan yang dihadapi kota-kota tidak boleh dibebankan pada pemerintah pusat saja, namun perlu berbagi pembiayaan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kota/kabupaten.
Keenam, terangnya, perlu adanya skenario untuk percepatan pembangunan metropolitan baik dalam program dan rencana aksi termasuk untuk sektor ekonomi dan investasi.
The 31st South-South Knowledge Exchange Workshop sendiri digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Dunia. Kegiatan ini diadakan untuk memfasilitasi kota-kota di Asia dan Afrika untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi perkotaan.
Workshop ini dibagi menjadi dua sesi. Pertama adalah Manajemen Kota Metropolitan Indonesia dan yang kedua adalah Pengalaman Kota Internasional tentang Pengelolaan Kota Metropolitan.
World Bank Country Direktor Program Leader of World Bank, Philip E. Karp menerangkan, ada 84 perwakilan dari 10 kota di Asia dan Afrika seperti Daer es Salaam, Zanzibar, Nairobi, Kinshasha, Dakar, Cape Town, Johannesburg, Ho Chi Kota Minh, Chongqing, dan Medellin.
"Kemudian perwakilan dari 10 kota di Indonesia. Mereka dari Semarang, Solo, Bandung, Bogor, Balikpapan, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Palembang, dan Yogyakarta," jelasnya.
Menurutnya, peserta adalah perwakilan dari sektor pemerintahan, seperti transportasi dan agen perencanaan kota, yang datang untuk belajar tentang keberhasilan transformasi perkotaan di Jakarta dan berbagi pengalaman.(ris/infoBPIW)
