Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sosialisasi pelaksanaan National Urban Development Project (NUDP), program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari enam kota peserta atau pilot project NUDP, yaitu Kota Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar dan Metropolitan Bandung.
Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam sambutannya menerangkan, penyediaan infrastruktur di kawasan perkotaan di Tanah Air saat ini masih kurang akibat berbagai faktor, mulai dari pendanaan, kelembagaan, regulasi dan lainnya. “Padahal keberadaan infrastruktur sangat penting sebagai penjamin kualitas hidup manusia sekaligus meningkatkan competitiveness,” terang Hadi.
Dalam upaya menyiapkan infrastruktur di kawasan perkotaan yang ideal, lanjutnya, Pemerintah RI dengan Bank Dunia bekerja sama melaksanakan NUDP. “Tujuan utama dari NUDP agar kota-kota peserta dapat menjalankan perencanaan terpadu dan memprioritaskan investasi modal (capital investment),” ungkapnya.
Ia menerangkan, lingkup dalam NUDP sendiri meliputi, perencanaan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penanganan kawasan kumuh, air minum perkotaan, persampahan sanitasi perkotaan, sistem transportasi perkotaan, drainase, penanganan banjir dan tanggap bencana.
Lebih lanjut, Hadi menerangkan, komponen-komponen dalam pelaksanaan NUDP, yakni pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan, perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan. “Kemudian pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan kota dan manajemen proyek dan terakhir dukungan implementasi proyek,” terangnya.
Menurutnya, pada fase pertama ada 6 kota yang menjadi pilot project NUDP, yaitu Kota Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar, dan Metropolitan Bandung. “Untuk Fase 2 dan 3 akan dipilih 10 kota berdasarkan kriteria tertentu,” ungkap Hadi.
Ia menegaskan, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh kota peserta ke depan, antara lain membentuk organisasi pelaksana NUDP di tingkat kota. “Hal ini sebagai tim koordinasi dan kelompok kerja NUDP,” tambahnya. Selain itu, mengalokasikan anggaran untuk operasional tim koordinasi dan pokja dan kegiatan pendamping.
Di tempat sama, Senior Urban Development Specialist dari Bank Dunia, Gayatri Singh menilai, dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia perlu menghubungkan strategi perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dengan investasi infrastruktur.
Menurutnya, menghubungkan perencanaan dengan investasi infrastruktur sangat perlu dalam rangka memecahkan masalah inefisiensi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kota.
Gayatri menambahkan, kota-kota di Indonesia tumbuh begitu pesat, sehingga perlu upaya untuk mendongkrak sepenuhnya potensi kawasan perkotaan dan memanfaatkannya demi kesejahteraan kota dan masyarakatnya.
Dalam kegiatan tersebut ada juga paparan dari Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Bappenas, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemdagri. Perwakilan pelaksana NUDP juga menyatakan siap menyambut program NUDP.(mut/infoBPIW)
