Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya menajamkan program-program pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat memberikan arahan dan membuka acara Konsinyasi Penyusunan Program Arahan Pengembangan Wilayah Tahun Anggaran 2018 di Tangerang, Selasa (24/2).
Acara yang digelar Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, dihadiri Sekretaris BPIW serta seluruh kepala pusat dan perwakilan unit kerja di lingkungan BPIW, Kementerian PUPR.
Rido menjelaskan, program-program infrastruktur PUPR 2018 mesti mengacu dan mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas".
Untuk mendukung tema pemerintah tersebut, lanjutnya, program-program yang diterapkan Kementerian PUPR mendatang harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.
"Dengan langkah-langkah yang diterapkan, antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur," terang Rido.
Selain itu, lanjut Rido, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. “Dalam melakukan langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan money follow program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial,” paparnya.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris Batubara menerangkan, urutan kriteria prioritas program yang akan disusun BPIW untuk tahun anggaran 2018 yakni, Prioritas Pertama, dukungan infrastruktur untuk kawasan perbatasan dan tertinggal.
“Yakni, prioritisasi pada kawasan perbatasan prioritas yang berbatasan langsung, yakni di 5 lokasi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, Papua,-red) dan kawasan yang tidak berbatasan langsung (pulau-pulau terluar,-red),” papar Haris.
Selain itu, lanjutnya, lokasi prioritas daerah tertinggal 122 kabupaten tertinggal. “Untuk 2018 prioritasnya 80 kabupaten,” terang Haris.
Prioritas Kedua, dukungan infrastruktur untuk industri pengolahan. “Prioritasnya pada kawasan dengan potensi tinggi, seperti KI (Kawasan Industri-,-red) Morowali, KI Bantaeng, KI Sei Mangke, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, KEK Bitung, KEK Maloy-Batuta-Trans-Kalimantan, KI Buli, KI Bitung, KI Palu,” paparnya. Selain itu, KI Gresik/Pasuruan, KI Dumai, KI Serang, KI Berau, KI Tanjung Buton, KI Tanah Kuning.
Prioritas Ketiga, dukungan infrastruktur untuk jasa pariwisata. Yakni, untuk 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika. “Ada 2 lokasi KEK Pariwisata Tanjung Kelayang dan Morotai,” terangnya. Ada juga untuk 6 KSPN lainnya yakni Kepulauan Seribu, Bromo-Semeru-Tengger, Tanjung Lesung, Wakatobi, Labuan Bajo, Mandeh
Prioritas Kempat, kawasan strategis yang didukung oleh rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni KEK Maluku di WPS 30.
Prioritas Kelima, ungkap Harris, prioritasi pada kawasan yang belum mendapat penanganan khusus, namun tetap perlu mendapat dukungan. “Seperti Jambi: Kerinci, Bali: Bali Utara-Bali Barat, Bengkulu: Enggano, Kepulauan Riau: Batam-Bintan, Kalimantan Tengah: Tanjung Putting, Gorontalo: PKN Gorontalo, Sulawesi Barat: PKN Mamuju,” terangnya.
Ia menjelaskan, dalam tahap berikutnya urutan prioritas tersebut akan dicermati sesuai tingkat kesiapannya pada masing-masing proyek prioritas. (ris/infoBPIW)
