Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia, agar dapat mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi pada tahun mendatang, agar semakin terpadu. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Harris H. Batubara saat membuka “Rapat Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016” di Jakarta, Kamis (15/9).
Menurut Harris, kondisi pertumbuhan ekonomi negara yang melambat menjadi salah satu penyebab terjadinya pemotongan anggaran pembangunan infrastuktur sehingga dapat berpengaruh dalam mencapai keterpaduan pembangunan.
Adanya pemotongan anggaran untuk infrastruktur, lanjutnya, telah mendorong segenap jajaran di lingkungan Kementerian PUPR untuk dapat memprioritaskan dan lebih fokus dalam belanja infrastuktur PUPR. “Dengan belanja yang dapat diprioritaskan dan lebih fokus, akan semakin mudah untuk mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR,” papar Harris.
Selain terpadu, ungkapnya, pembangunan infrastruktur juga harus efektif dan efisien. Artinya, kebutuhan infrastuktur di suatu kawasan itu perlu didorong agar terpenuhi sesuai daya dukung dan daya tampung.
Harris juga mengatakan, dalam rencana strategis (Renstra) PUPR 2015-2019 menyatakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan menjadi 35 WPS.
“Nah Keterpaduan pembangunan infrastruktur tersebut, perlu tercipta pada sebuah kawasan dalam WPS, antar kawasan dalam WPS, termasuk antar WPS,” terang Harris seraya berharap, acara tersebut akan dapat menjadi masukan dalam mengukur tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada TA 2016. Termasuk, memberikan rekomendasi agar pada tahun mendatang pemrogramannya dapat semakin terpadu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, James Siahaan mengakui, pihaknya menggelar acara tersebut untuk memonitor tingkat keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR pada TA 2016.
“Termasuk setelah ada pemotongan anggaran, apakah mempengaruhi terhadap keterpaduan infrastruktur PUPR,” jelasnya. James menjelaskan, terlebih setelah ada pemotongan anggaran membuat beberapa proyek di daerah tertunda. “Seperti pembangunan jembatan teluk Kendari, dukungan permukiman di koridor MBBPT (Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api,-red) dan lainnya,” terangnya.
James mengakui, pada rapat tersebut BPIW akan mengkonfirmasi perkembangan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masing-masing direktorat jenderal (Ditjen) teknis yang ada di lingkungan Kementerian PUPR, agar dapat menjadi data program dalam melakukan pengukuran tingkat keterpaduan pembangunannya.
Untuk pembahasan progres pelaksanaan PSN tersebut, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastuktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR menghadirkan enam narasumber dari unit organiasasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)
